Para elit politik yang tidak terima dengan hasil pemilu sebaiknya melakukannya dengan cara yang bijak. Jika hal ini didasarkan pada dugaan adanya kecurangan, maka hal tersebut harus dibuktikan dan diselesaikan sesuai dengan makanisme yang ada.
Demikian disampaikan Ketua Marga Manalu Se-Dunia, Sabam Manalu terkait munculnya berbagai wacana gerakan mendelegitimasi hasil pemilu 2019 dengan gerakan massa yang disebut dengan istilah people power.
"Kita ini negara hukum, semua ada mekanisme penyelesaiannya. Kalau menemukan adanya dugaan kecurangan, ya silahkan kumpulkan bukti dan laporkan ke MK agar penyelesaiannya juga sesuai prosedur," katanya, Kamis (9/5/2019).
Sabam mengaku dirinya sangat heran dengan munculnya berbagai isu yang menggiring kearah opini adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Hal ini menurutnya sangat tidak masuk akal mengingat para elit politik yang menghembuskan isu tersebut juga menempatkan saksi mereka mulai dari perhitungan dari TPS hingga perhitungan tingkat lanjutan yang saat ini sedang berada di tingkat KPU provinsi.
"Lantas kalau saksi mereka ada mulai dari TPS sampai ke PPK ke KPU kabupaten/kota. Dimana letak kecurangan itu?, ini kan menjadi pertanyaan. Toh kalau ada ketidaksinkronan data sudah langsung bisa diselesaikan pada masing-masing tingkatan. Jangan sembarangan menuduh ada kecurangan," ujarnya.
Ia yakin jajaran KPU di seluruh Indonesia sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Hal ini ditandai dengan banyaknya petugas yang meninggal dunia karena menjalankan mekanisme yang sudah diatur yakni perhitungan yang harus dilakukan secara simultan.
"Masa kita tidak bisa melihat itu. Mereka banyak yang sampai meninggal karena menjalankan mekanisme dan aturan yang ada. Hargai dong," sebutnya.
Ia mengingatkan secara khusus bagi para politisi yang terus menghembuskan wacana people power agar berfikir ulang. Sebab, wacana ini menurutnya sangat rawan memicu benturan ditengah masyarakat.
"Hati-hati, people power itu bukan hanya 2 juta orang. Masyarakat lain juga ada, ada 250 juta lebih penduduk Indonesia, dan mereka juga punya power. Saran saya berhati-hatilah mengeluarkan pernyataan. Jangan karena kepentingan anda pribadi, rakyat yang anda benturkan," pungkasnya.
Demikian disampaikan Ketua Marga Manalu Se-Dunia, Sabam Manalu terkait munculnya berbagai wacana gerakan mendelegitimasi hasil pemilu 2019 dengan gerakan massa yang disebut dengan istilah people power.
"Kita ini negara hukum, semua ada mekanisme penyelesaiannya. Kalau menemukan adanya dugaan kecurangan, ya silahkan kumpulkan bukti dan laporkan ke MK agar penyelesaiannya juga sesuai prosedur," katanya, Kamis (9/5/2019).
Sabam mengaku dirinya sangat heran dengan munculnya berbagai isu yang menggiring kearah opini adanya kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2019. Hal ini menurutnya sangat tidak masuk akal mengingat para elit politik yang menghembuskan isu tersebut juga menempatkan saksi mereka mulai dari perhitungan dari TPS hingga perhitungan tingkat lanjutan yang saat ini sedang berada di tingkat KPU provinsi.
"Lantas kalau saksi mereka ada mulai dari TPS sampai ke PPK ke KPU kabupaten/kota. Dimana letak kecurangan itu?, ini kan menjadi pertanyaan. Toh kalau ada ketidaksinkronan data sudah langsung bisa diselesaikan pada masing-masing tingkatan. Jangan sembarangan menuduh ada kecurangan," ujarnya.
Ia yakin jajaran KPU di seluruh Indonesia sangat bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Hal ini ditandai dengan banyaknya petugas yang meninggal dunia karena menjalankan mekanisme yang sudah diatur yakni perhitungan yang harus dilakukan secara simultan.
"Masa kita tidak bisa melihat itu. Mereka banyak yang sampai meninggal karena menjalankan mekanisme dan aturan yang ada. Hargai dong," sebutnya.
Ia mengingatkan secara khusus bagi para politisi yang terus menghembuskan wacana people power agar berfikir ulang. Sebab, wacana ini menurutnya sangat rawan memicu benturan ditengah masyarakat.
"Hati-hati, people power itu bukan hanya 2 juta orang. Masyarakat lain juga ada, ada 250 juta lebih penduduk Indonesia, dan mereka juga punya power. Saran saya berhati-hatilah mengeluarkan pernyataan. Jangan karena kepentingan anda pribadi, rakyat yang anda benturkan," pungkasnya.
BERITA BERIKUTNYA
Zakat Dan Pemanfaatannya (Bagian III, Habis)
Van Joened
Berita Populer
