Salman Alfarisi: Saudara Gubernur Harus Beri Sanksi OPD Terkait Kisruh Pasar Sembako Murah

Pemerintah harusnya memberi contoh pelaksanaan program yang sesuai standar prosedur protokol covid-19. Ricuh program sembako murah yang diselenggarakan Pemprovsu dan jauh dari standar prosedur covid-19 pastinya akan merusak logika masyarakat. Hal ini disampaikan Salman Alfarisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. "Kejadian ini tidak masuk akal, bahkan bisa merusak tatanan logika hingga dikhawatirkan merusak kesadaran masyarakat dalam hal kepatuhan menjalankan prosedur antisipasi covid, dan ini berbahaya," jelas Salman. Salman juga menjelaskan, bahwa OPD atau pejabat terkait harus mempertanggungjawabkan kejadian ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan terutama terkait pelaksanaan protokol covid19 di tengah-tengah masyarakat umum. "Saudara Gubernur diharapkan memberikan sanksi yang jelas kepada OPD terkait dalam upaya meredam kemungkinan berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah" tegas Salman. Salman juga merasa bertangggungjawab mengingatkan Pemprovsu karena di masa covid19 ini masyarakat semakin sensitif dampak dari keadaan ekonomi yang semakin memburuk. "Saat ini saudara Gubernur harus memastikan para pemangku jabatan di OPD-OPD bekerja ekstra luar biasa. Evaluasi dilakukan berkala singkat dalam upaya memastikan personil yang ditugaskan benar-benar pada posisi yang tepat dan menyelesaikan masalah" tegasnya lagi. Salman juga berharap kerja-kerja tidak profesional yang dilakukan pemerintah tidak boleh terjadi lagi terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. "Harus lebih terukur, profesional dan menyelesaikan masalah" himbau Salman.[R]

Pemerintah harusnya memberi contoh pelaksanaan program yang sesuai standar prosedur protokol covid-19. Ricuh program sembako murah yang diselenggarakan Pemprovsu dan jauh dari standar prosedur covid-19 pastinya akan merusak logika masyarakat. Hal ini disampaikan Salman Alfarisi Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara. "Kejadian ini tidak masuk akal, bahkan bisa merusak tatanan logika hingga dikhawatirkan merusak kesadaran masyarakat dalam hal kepatuhan menjalankan prosedur antisipasi covid, dan ini berbahaya," jelas Salman. Salman juga menjelaskan, bahwa OPD atau pejabat terkait harus mempertanggungjawabkan kejadian ini agar tidak menjadi preseden buruk dalam penegakan aturan terutama terkait pelaksanaan protokol covid19 di tengah-tengah masyarakat umum. "Saudara Gubernur diharapkan memberikan sanksi yang jelas kepada OPD terkait dalam upaya meredam kemungkinan berkurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah" tegas Salman. Salman juga merasa bertangggungjawab mengingatkan Pemprovsu karena di masa covid19 ini masyarakat semakin sensitif dampak dari keadaan ekonomi yang semakin memburuk. "Saat ini saudara Gubernur harus memastikan para pemangku jabatan di OPD-OPD bekerja ekstra luar biasa. Evaluasi dilakukan berkala singkat dalam upaya memastikan personil yang ditugaskan benar-benar pada posisi yang tepat dan menyelesaikan masalah" tegasnya lagi. Salman juga berharap kerja-kerja tidak profesional yang dilakukan pemerintah tidak boleh terjadi lagi terutama di masa-masa sulit seperti sekarang ini. "Harus lebih terukur, profesional dan menyelesaikan masalah" himbau Salman.