Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara, Salmon Sumihar Sagala SE, mendesak pemerintah membuktikan komitmen program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Program tersebut dinilai harus menjadi solusi nyata bagi sekitar 30 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah atau masih menempati hunian tidak layak.
Pernyataan itu disampaikan Salmon, menanggapi pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai besarnya persoalan perumahan nasional.
Menurut anggota Komisi B DPRD Sumut tersebut, angka 30 juta keluarga menjadi peringatan serius bahwa penyediaan hunian layak masih membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar target pembangunan.
“Jangan sampai program tiga juta rumah hanya menjadi angka target yang terdengar besar, tetapi manfaatnya tidak dirasakan secara nyata oleh masyarakat yang membutuhkan,” tegas Salmon, Selasa, 27 Oktober 2026.
Politisi PDI Perjuangan itu meminta pemerintah menyusun peta jalan yang jelas, target tahunan terukur, serta mekanisme pengawasan transparan. Pemerintah juga harus menjelaskan sasaran penerima, lokasi pembangunan, skema pembiayaan, dan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap program tersebut.
Salmon yang merupakan legislator dari daerah pemilihan Karo, Dairi, dan Pakpak Bharat itu menekankan pentingnya pendataan akurat hingga tingkat desa dan kelurahan. Langkah ini diperlukan agar bantuan perumahan tepat sasaran dan benar-benar menjangkau keluarga yang membutuhkan.
Selain itu, pemerintah diminta mengevaluasi berbagai kendala penyediaan rumah layak, mulai dari keterbatasan lahan, harga rumah yang tidak terjangkau, akses pembiayaan, hingga ketersediaan air bersih, listrik, sanitasi, dan transportasi.
“Rumah yang dibangun tanpa fasilitas dasar yang memadai berisiko tidak memberikan kehidupan yang layak bagi penghuninya,” ujarnya.
Mantan anggota DPRD Karo itu menegaskan, keberhasilan program tiga juta rumah tidak cukup diukur dari jumlah unit yang dibangun. Pemerintah juga harus memastikan berapa banyak keluarga yang benar-benar mendapatkan hunian aman, layak, dan terjangkau.
Ia meminta realisasi program diumumkan secara berkala agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaannya.
“Persoalan 30 juta keluarga yang belum memiliki rumah atau masih tinggal di hunian tidak layak tidak boleh berhenti sebagai angka statistik. Rakyat membutuhkan rumah yang layak, bukan sekadar janji pembangunan,” pungkasnya.