Gerakan mahasiswa untuk mendukung revisi UU KPK masih terus bergulir di kota Medan hingga hari ini, Sejin (16/9/2019). Kali ini kalangan mahasiswa yang menamakan diri Gerakan Pemuda Mahasiswa Pendukung (GPMP) Revisi UU KPK RI menyerukan tuntutan mereka dengan melakukan aksi long march mulai dari titik nol Tugu Kantor Pos Medan hingga ke Bundaran Air Mancur, Jalan Gatot Subroto, Medan.
Sepanjang jalan yang menempuh jarak sekitar 3 kilometer tersebut para pengunjuk rasa terus menyetukan tuntutan mereka sembari membagikan selebaran mengenai alasan UU KPK harus direvisi.
"Revisi UU KPK untuk menjamin perlindungan HAM oleh badan pengawas," teriak koordinator aksi, Perwira Harahap.
Massa menyerukan revisi UU KPK menjadi sejuah keharusan demi perbaikan kinerja seluruh personil KPK. Tanpa adanya revisi, maka kinerja mereka akan tetap seperti sekarang ini, yakni melakukan berbagai aksi tanpa terkoordinasi dengan pihak lain. Padahal disisi lain, koordinasi sangat penting agar KPK tidak mudah diseret kepada hal-hal yang sifatnya politis.
"Yang kita lihat sekarang, KPK itu seolah menjadi lembaga yang superbody. Bertindak tanpa ada aturan baku dan terkesan tanpa pengawasan," teriak Perwira
Karena itu kata mereka, revisi UU KPK menjadi sebuah keharusan agar KPK dapat diawasi.
"Orang-orang di KPK juga manusia yang harus diawasi. Wadah pegawai KPK yang tetus menolak revisi menjadi bukti bahwa mereka tidak suka diawasi. Ada apa mereka tidak suka diawasi?, ini jadi tanda tanya besar," ungkapnya.
Aksi ini menyita perhatian para pengguna jalan yang melintas. Meski hujan turun namun mereka tetap melanjutkan aksi dan meneriakkan tuntutan mereka.
Sepanjang jalan yang menempuh jarak sekitar 3 kilometer tersebut para pengunjuk rasa terus menyetukan tuntutan mereka sembari membagikan selebaran mengenai alasan UU KPK harus direvisi.
"Revisi UU KPK untuk menjamin perlindungan HAM oleh badan pengawas," teriak koordinator aksi, Perwira Harahap.
Massa menyerukan revisi UU KPK menjadi sejuah keharusan demi perbaikan kinerja seluruh personil KPK. Tanpa adanya revisi, maka kinerja mereka akan tetap seperti sekarang ini, yakni melakukan berbagai aksi tanpa terkoordinasi dengan pihak lain. Padahal disisi lain, koordinasi sangat penting agar KPK tidak mudah diseret kepada hal-hal yang sifatnya politis.
"Yang kita lihat sekarang, KPK itu seolah menjadi lembaga yang superbody. Bertindak tanpa ada aturan baku dan terkesan tanpa pengawasan," teriak Perwira
Karena itu kata mereka, revisi UU KPK menjadi sebuah keharusan agar KPK dapat diawasi.
"Orang-orang di KPK juga manusia yang harus diawasi. Wadah pegawai KPK yang tetus menolak revisi menjadi bukti bahwa mereka tidak suka diawasi. Ada apa mereka tidak suka diawasi?, ini jadi tanda tanya besar," ungkapnya.
Aksi ini menyita perhatian para pengguna jalan yang melintas. Meski hujan turun namun mereka tetap melanjutkan aksi dan meneriakkan tuntutan mereka.
BERITA SEBELUMNYA
Perketat Pengawasan Post Border, Kemendag Tindak Importir Nakal
BERITA BERIKUTNYA
Aksi Cepat Tanggap Bantu Padamkan Api di Bengkalis, Riau
Van Joened
Berita Populer
