Saran Akademisi Untuk Edy Rahmayadi: Tegas Koordinasi Bukan Tegas Komando

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Bengkel Ginting menyarankan agar Edy Rahmayadi mengubah pola kepemimpinannya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gaya kepemimpinan Edy Rahmayadi menurutnya saat ini masih terbawa-bawa prinsip tegas komando sebagaimana yang berlaku di institusi TNI. Padahal, gaya kepemimpinan ini menurutnya tidak tepat untuk memimpin instansi sipil. "Memang harus tegas, tapi tegas dalam koordinasi bukan tegas komando," kata Bengkel Ginting kepada RMOLSumut, Rabu (15/1). Bengkel yang juga mantan anggota KPU Sumut ini menjelaskan tegas komando sangat berbeda jauh dengan tegas koordinasi. Tegas koordinasi menurutnya lebih menunjukkan kriteria seorang pemimpin yang mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan programnya kepada jajarannya termasuk mengkoordinasikan kebijakan dari Pemprov Sumut kepada Pemerintah Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. "Contoh kasus terbaru yang masih hangat dalam pembicaraan adalah soal Festival Danau Toba yang memang menunjukkan tidak adanya tegas kordinasi yang saya maksud. Pada akhirnya kegagalan mencapai target dalam even tersebut berujung pada statemen mengganti kegiatan FDT yang memicu polemik," ujarnya. Ironisnya menurut Bengkel, kelemahan dalam gaya kepemimpinan Edy Rahmayadi ini masih berlanjut meskipun sudah memimpin Sumut lebih dari 1 tahun. "Saya melihat banyak keinginan Gubsu untuk membenahi stagnasi pembangunan di Sumut. Sayang tidak dirumuskan dalam gagasan yang konkrit, apa yang mau dicapai tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan akhir kepemimpinannya. Seharusnya itu, diterjemahkan oleh stafnya untuk dikomunikasikan ke publik," pungkasnya.[R]

Akademisi Universitas Sumatera Utara (USU) Bengkel Ginting menyarankan agar Edy Rahmayadi mengubah pola kepemimpinannya di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Gaya kepemimpinan Edy Rahmayadi menurutnya saat ini masih terbawa-bawa prinsip tegas komando sebagaimana yang berlaku di institusi TNI. Padahal, gaya kepemimpinan ini menurutnya tidak tepat untuk memimpin instansi sipil. "Memang harus tegas, tapi tegas dalam koordinasi bukan tegas komando," kata Bengkel Ginting kepada RMOLSumut, Rabu (15/1). Bengkel yang juga mantan anggota KPU Sumut ini menjelaskan tegas komando sangat berbeda jauh dengan tegas koordinasi. Tegas koordinasi menurutnya lebih menunjukkan kriteria seorang pemimpin yang mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan programnya kepada jajarannya termasuk mengkoordinasikan kebijakan dari Pemprov Sumut kepada Pemerintah Kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara. "Contoh kasus terbaru yang masih hangat dalam pembicaraan adalah soal Festival Danau Toba yang memang menunjukkan tidak adanya tegas kordinasi yang saya maksud. Pada akhirnya kegagalan mencapai target dalam even tersebut berujung pada statemen mengganti kegiatan FDT yang memicu polemik," ujarnya. Ironisnya menurut Bengkel, kelemahan dalam gaya kepemimpinan Edy Rahmayadi ini masih berlanjut meskipun sudah memimpin Sumut lebih dari 1 tahun. "Saya melihat banyak keinginan Gubsu untuk membenahi stagnasi pembangunan di Sumut. Sayang tidak dirumuskan dalam gagasan yang konkrit, apa yang mau dicapai tahun pertama, kedua, ketiga, keempat dan akhir kepemimpinannya. Seharusnya itu, diterjemahkan oleh stafnya untuk dikomunikasikan ke publik," pungkasnya.