Saut Situmorang: Kalau Capim KPK Terpilih Jelek Pasti Akan Dikritik Rakyat
Sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang diusulkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) akan segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper tes di Komisi III DPR RI awal pekan depan.
Tes tersebut akan dilangsungkan setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan 10 nama Capim KPK jilid V ke DPR RI.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, kesepuluh nama itu sudah tidak akan pernah bisa berubah.
"Mau teriak apa juga enggak bakal bisa berubah. Ini sudah proses politik," ujar Saut di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Minggu (8/9).
Saut menyarankan, seharusnya kalau ingin KPK bekerja dengan baik, seharusnya pimpinan itu biarlah dipilih langsung oleh Presiden .
"Jadi kalau ada apa-apa tinggal presidennya saja bertanggung jawab, iya gak?," katanya.
Saut melanjutkan, di negara lain proses pemilihan untuk menjadi pimpinan lembaga anti rasuah mekanisme adalah seperti itu.
"Saya sudah tidak bisa berdebat lagi soal LHKPN, kode etik, karena itu sudah selesai. Tanggung jawab KPK sudah selesai karena sudah kami berikan, " terang Saut.
Wakil ketua KPK ini sudah terlampau pasrah dengan keputusan yang Pansel ambil. Saut mengingatkan, siapapun nanti yang terpilih, tidak akan pernah bisa sesuka hatinya berada di KPK.
"Sistem nilai KPK dan check and balance-nya sudah jelas. Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) juga sudah jelas," Tandasnya
"Jadi saya katakan kalaupun mereka sudah dipilih, mereka akan tetap perform, kalau tidak perform pasti akan dikritik oleh masyarakat," tegas Saut.
Sebelumnya publik menyoroti rekam jejak Kesepuluh kandidat Capim KPK yang diduga bermasalah. Mereka yang lolos berasal dari latarbelakang berbeda, terdiri satu orang dari komisioner KPK, satu polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim dan dua PNS.
Untuk mengingatkan berikut sepuluh nama yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi:
1. Alexander Marwata, Komisioner KPK
2. Firli Bahuri, Anggota Polri
3. I Nyoman Wara, Auditor BPK
4. Johanis Tanak, Jaksa
5. Lili Pintauli Siregar, Advokat
6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen
7. Nawawi Pomolango, Hakim
8. Nurul Ghufron, Dosen
9. Roby Arya B, PNS Sekretariat Kabinet
10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan.P[su_endlogo]
Sepuluh nama calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) yang diusulkan oleh Panitia Seleksi (Pansel) akan segera menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper tes di Komisi III DPR RI awal pekan depan.
Tes tersebut akan dilangsungkan setelah Presiden Joko Widodo menyerahkan 10 nama Capim KPK jilid V ke DPR RI.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan, kesepuluh nama itu sudah tidak akan pernah bisa berubah.
"Mau teriak apa juga enggak bakal bisa berubah. Ini sudah proses politik," ujar Saut di Gedung Merah Putih KPK Jakarta, Minggu (8/9).
Saut menyarankan, seharusnya kalau ingin KPK bekerja dengan baik, seharusnya pimpinan itu biarlah dipilih langsung oleh Presiden .
"Jadi kalau ada apa-apa tinggal presidennya saja bertanggung jawab, iya gak?," katanya.
Saut melanjutkan, di negara lain proses pemilihan untuk menjadi pimpinan lembaga anti rasuah mekanisme adalah seperti itu.
"Saya sudah tidak bisa berdebat lagi soal LHKPN, kode etik, karena itu sudah selesai. Tanggung jawab KPK sudah selesai karena sudah kami berikan, " terang Saut.
Wakil ketua KPK ini sudah terlampau pasrah dengan keputusan yang Pansel ambil. Saut mengingatkan, siapapun nanti yang terpilih, tidak akan pernah bisa sesuka hatinya berada di KPK.
"Sistem nilai KPK dan check and balance-nya sudah jelas. Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) juga sudah jelas," Tandasnya
"Jadi saya katakan kalaupun mereka sudah dipilih, mereka akan tetap perform, kalau tidak perform pasti akan dikritik oleh masyarakat," tegas Saut.
Sebelumnya publik menyoroti rekam jejak Kesepuluh kandidat Capim KPK yang diduga bermasalah. Mereka yang lolos berasal dari latarbelakang berbeda, terdiri satu orang dari komisioner KPK, satu polisi, satu jaksa, satu auditor, satu advokat, dua dosen, satu hakim dan dua PNS.
Untuk mengingatkan berikut sepuluh nama yang diserahkan Pansel ke Presiden Jokowi:
1. Alexander Marwata, Komisioner KPK
2. Firli Bahuri, Anggota Polri
3. I Nyoman Wara, Auditor BPK
4. Johanis Tanak, Jaksa
5. Lili Pintauli Siregar, Advokat
6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen
7. Nawawi Pomolango, Hakim
8. Nurul Ghufron, Dosen
9. Roby Arya B, PNS Sekretariat Kabinet
10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan.P[su_endlogo]
BERITA BERIKUTNYA
Pengamat: Jokowi Lebih Dekat Ke Airlangga Ketimbang Bamsoet
Van Joened
Berita Populer
