\"Salah satu persoalannya adalah pendanaan pilkada yang akan bertambah karena adanya kebutuhan penambahan TPS, dan kelengkapan lain terkait penerapan protokol kesehatan. Ini jumlahnya juga tidak sedikit,\" katanya, Jumat (5/6).
John Sari Haloho menambahkan, selain dari sisi penganggaran yang akan memboroskan uang. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 juga sangat beresiko besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang saat ini perhatiannya sangat fokus terhadap dampak dari covid-19 itu sendiri.
\"Masyarakat tidak akan peduli terhadap pilkada. Akhirnya yang terjadi adalah, tingkat partisipasi yang sangat rendah. Tujuan dari demokrasi itu sendiri menjadi tidak tercapai dengan benar,\" ujarnya.
Selain itu kata John Sari, salah satu persoalan yang juga akan terjadi yakni terkait pelaksanaan beberapa tahapan sosialisasi pilkada. Salah satunya yakni tahapan kampanye oleh masing-masing calon kepala daerah. Ketatnya protokol kesehatan akan memicu sulitnya pelaksanaan kampanye untuk mengenalkan para calon kepada masyarakat. Sebab, berbagai kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tidak akan boleh dilakukan.
\"Pada satu sisi, ini akan memicu hal yang tidak adil bagi calon kepala daerah yang baru muncul dengan calon kepala daerah yang berstatus petahana. Petahana dengan mudah akan memanfaatkan program-program dari pemerintah sebagai ajang kampanye, sedangkan calon kepala daerah yang baru sangat kesulitan untuk berkampanye,\" ungkapnya.
Atas berbagai pertimbangan ini menurutnya, pelaksanaan pilkada 2020 jika tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang menjadi tidak tepat karena banyaknya persoalan yang muncul. Karena itulah ia berharap pelaksanaan pilkada tersebut diundur.
\"Kalau ingin pilkada yang berkualitas, ya mau tidak mau ini harus diundur,\" demikian John Sari Haloho.[R]" itemprop="description"/>
Efek Covid-19, KPU Medan Memperkirakan Penambahan 1.800 TPS di Pilkada Medan 2020
\"Salah satu persoalannya adalah pendanaan pilkada yang akan bertambah karena adanya kebutuhan penambahan TPS, dan kelengkapan lain terkait penerapan protokol kesehatan. Ini jumlahnya juga tidak sedikit,\" katanya, Jumat (5/6).
John Sari Haloho menambahkan, selain dari sisi penganggaran yang akan memboroskan uang. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 juga sangat beresiko besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang saat ini perhatiannya sangat fokus terhadap dampak dari covid-19 itu sendiri.
\"Masyarakat tidak akan peduli terhadap pilkada. Akhirnya yang terjadi adalah, tingkat partisipasi yang sangat rendah. Tujuan dari demokrasi itu sendiri menjadi tidak tercapai dengan benar,\" ujarnya.
Selain itu kata John Sari, salah satu persoalan yang juga akan terjadi yakni terkait pelaksanaan beberapa tahapan sosialisasi pilkada. Salah satunya yakni tahapan kampanye oleh masing-masing calon kepala daerah. Ketatnya protokol kesehatan akan memicu sulitnya pelaksanaan kampanye untuk mengenalkan para calon kepada masyarakat. Sebab, berbagai kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tidak akan boleh dilakukan.
\"Pada satu sisi, ini akan memicu hal yang tidak adil bagi calon kepala daerah yang baru muncul dengan calon kepala daerah yang berstatus petahana. Petahana dengan mudah akan memanfaatkan program-program dari pemerintah sebagai ajang kampanye, sedangkan calon kepala daerah yang baru sangat kesulitan untuk berkampanye,\" ungkapnya.
Atas berbagai pertimbangan ini menurutnya, pelaksanaan pilkada 2020 jika tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang menjadi tidak tepat karena banyaknya persoalan yang muncul. Karena itulah ia berharap pelaksanaan pilkada tersebut diundur.
\"Kalau ingin pilkada yang berkualitas, ya mau tidak mau ini harus diundur,\" demikian John Sari Haloho.[R]"/>
Efek Covid-19, KPU Medan Memperkirakan Penambahan 1.800 TPS di Pilkada Medan 2020
\"Salah satu persoalannya adalah pendanaan pilkada yang akan bertambah karena adanya kebutuhan penambahan TPS, dan kelengkapan lain terkait penerapan protokol kesehatan. Ini jumlahnya juga tidak sedikit,\" katanya, Jumat (5/6).
John Sari Haloho menambahkan, selain dari sisi penganggaran yang akan memboroskan uang. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 juga sangat beresiko besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang saat ini perhatiannya sangat fokus terhadap dampak dari covid-19 itu sendiri.
\"Masyarakat tidak akan peduli terhadap pilkada. Akhirnya yang terjadi adalah, tingkat partisipasi yang sangat rendah. Tujuan dari demokrasi itu sendiri menjadi tidak tercapai dengan benar,\" ujarnya.
Selain itu kata John Sari, salah satu persoalan yang juga akan terjadi yakni terkait pelaksanaan beberapa tahapan sosialisasi pilkada. Salah satunya yakni tahapan kampanye oleh masing-masing calon kepala daerah. Ketatnya protokol kesehatan akan memicu sulitnya pelaksanaan kampanye untuk mengenalkan para calon kepada masyarakat. Sebab, berbagai kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tidak akan boleh dilakukan.
\"Pada satu sisi, ini akan memicu hal yang tidak adil bagi calon kepala daerah yang baru muncul dengan calon kepala daerah yang berstatus petahana. Petahana dengan mudah akan memanfaatkan program-program dari pemerintah sebagai ajang kampanye, sedangkan calon kepala daerah yang baru sangat kesulitan untuk berkampanye,\" ungkapnya.
Atas berbagai pertimbangan ini menurutnya, pelaksanaan pilkada 2020 jika tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang menjadi tidak tepat karena banyaknya persoalan yang muncul. Karena itulah ia berharap pelaksanaan pilkada tersebut diundur.
\"Kalau ingin pilkada yang berkualitas, ya mau tidak mau ini harus diundur,\" demikian John Sari Haloho.[R]"/>
Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan, John Sari Haloho mengatakan pemerintah sebaiknya mengundur pelaksanaan Pilkada serentak yang direncanakan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi covid-19 akan memunculkan berbagai persoalan.
Berita Terkait:
"Salah satu persoalannya adalah pendanaan pilkada yang akan bertambah karena adanya kebutuhan penambahan TPS, dan kelengkapan lain terkait penerapan protokol kesehatan. Ini jumlahnya juga tidak sedikit," katanya, Jumat (5/6).
John Sari Haloho menambahkan, selain dari sisi penganggaran yang akan memboroskan uang. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 juga sangat beresiko besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang saat ini perhatiannya sangat fokus terhadap dampak dari covid-19 itu sendiri.
"Masyarakat tidak akan peduli terhadap pilkada. Akhirnya yang terjadi adalah, tingkat partisipasi yang sangat rendah. Tujuan dari demokrasi itu sendiri menjadi tidak tercapai dengan benar," ujarnya.
Selain itu kata John Sari, salah satu persoalan yang juga akan terjadi yakni terkait pelaksanaan beberapa tahapan sosialisasi pilkada. Salah satunya yakni tahapan kampanye oleh masing-masing calon kepala daerah. Ketatnya protokol kesehatan akan memicu sulitnya pelaksanaan kampanye untuk mengenalkan para calon kepada masyarakat. Sebab, berbagai kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tidak akan boleh dilakukan.
"Pada satu sisi, ini akan memicu hal yang tidak adil bagi calon kepala daerah yang baru muncul dengan calon kepala daerah yang berstatus petahana. Petahana dengan mudah akan memanfaatkan program-program dari pemerintah sebagai ajang kampanye, sedangkan calon kepala daerah yang baru sangat kesulitan untuk berkampanye," ungkapnya.
Atas berbagai pertimbangan ini menurutnya, pelaksanaan pilkada 2020 jika tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang menjadi tidak tepat karena banyaknya persoalan yang muncul. Karena itulah ia berharap pelaksanaan pilkada tersebut diundur.
"Kalau ingin pilkada yang berkualitas, ya mau tidak mau ini harus diundur," demikian John Sari Haloho.[R]
Sekretaris DPC Gerindra Kota Medan, John Sari Haloho mengatakan pemerintah sebaiknya mengundur pelaksanaan Pilkada serentak yang direncanakan digelar 9 Desember 2020 mendatang. Menurutnya, pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi covid-19 akan memunculkan berbagai persoalan.
Berita Terkait:
"Salah satu persoalannya adalah pendanaan pilkada yang akan bertambah karena adanya kebutuhan penambahan TPS, dan kelengkapan lain terkait penerapan protokol kesehatan. Ini jumlahnya juga tidak sedikit," katanya, Jumat (5/6).
John Sari Haloho menambahkan, selain dari sisi penganggaran yang akan memboroskan uang. Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi covid-19 juga sangat beresiko besar terhadap tingkat partisipasi masyarakat yang saat ini perhatiannya sangat fokus terhadap dampak dari covid-19 itu sendiri.
"Masyarakat tidak akan peduli terhadap pilkada. Akhirnya yang terjadi adalah, tingkat partisipasi yang sangat rendah. Tujuan dari demokrasi itu sendiri menjadi tidak tercapai dengan benar," ujarnya.
Selain itu kata John Sari, salah satu persoalan yang juga akan terjadi yakni terkait pelaksanaan beberapa tahapan sosialisasi pilkada. Salah satunya yakni tahapan kampanye oleh masing-masing calon kepala daerah. Ketatnya protokol kesehatan akan memicu sulitnya pelaksanaan kampanye untuk mengenalkan para calon kepada masyarakat. Sebab, berbagai kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa tidak akan boleh dilakukan.
"Pada satu sisi, ini akan memicu hal yang tidak adil bagi calon kepala daerah yang baru muncul dengan calon kepala daerah yang berstatus petahana. Petahana dengan mudah akan memanfaatkan program-program dari pemerintah sebagai ajang kampanye, sedangkan calon kepala daerah yang baru sangat kesulitan untuk berkampanye," ungkapnya.
Atas berbagai pertimbangan ini menurutnya, pelaksanaan pilkada 2020 jika tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang menjadi tidak tepat karena banyaknya persoalan yang muncul. Karena itulah ia berharap pelaksanaan pilkada tersebut diundur.
"Kalau ingin pilkada yang berkualitas, ya mau tidak mau ini harus diundur," demikian John Sari Haloho.