Riza menjelaskan pada umumnya, partai politik selalu berusaha untuk mengusung sosok yang dianggap terbaik untuk maju dalam perhelatan Pilkada. Mereka akan berusaha agar sosok yang diusung memang benar-benar memiliki komitmen yang murni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya dan tidak menjadi sosok-sosok yang disebutnya \'titipan para toke atau mafia\'. Namun, kewenangan partai politik untuk melakukan pengawasan hingga pada titik tersebut diakuinya sangat dilematis untuk dilakukan.
\"Sebenarnya bisa, misalnya kita tanya berapa uangnya. Darimana saja asalnya, kita verifikasi sampai kesana. Tapi disitu kadang dilematis, kalau kita minta menggaransi (bukan titipan mafia) nanti disitu pula kita dituduh menjadi dasar money politik,\" ujarnya.
Padahal kata, Riza verifikasi ini merupakan salah satu jalan yang tepat untuk dilakukan partai-partai politik untuk memastihkan sosok yang diusung merupakan sosok yang memiliki komitmen mengabdi bagi masyarakat dan bukan kepada pihak-pihak pemodal.
\"Itulah kalau kita mau mendapatkan kepala daerah yang berkomitmen yang tidak menjadi subordinasi toke-toke, mafia-mafia,\" pungkasnya." itemprop="description"/>
Riza menjelaskan pada umumnya, partai politik selalu berusaha untuk mengusung sosok yang dianggap terbaik untuk maju dalam perhelatan Pilkada. Mereka akan berusaha agar sosok yang diusung memang benar-benar memiliki komitmen yang murni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya dan tidak menjadi sosok-sosok yang disebutnya \'titipan para toke atau mafia\'. Namun, kewenangan partai politik untuk melakukan pengawasan hingga pada titik tersebut diakuinya sangat dilematis untuk dilakukan.
\"Sebenarnya bisa, misalnya kita tanya berapa uangnya. Darimana saja asalnya, kita verifikasi sampai kesana. Tapi disitu kadang dilematis, kalau kita minta menggaransi (bukan titipan mafia) nanti disitu pula kita dituduh menjadi dasar money politik,\" ujarnya.
Padahal kata, Riza verifikasi ini merupakan salah satu jalan yang tepat untuk dilakukan partai-partai politik untuk memastihkan sosok yang diusung merupakan sosok yang memiliki komitmen mengabdi bagi masyarakat dan bukan kepada pihak-pihak pemodal.
\"Itulah kalau kita mau mendapatkan kepala daerah yang berkomitmen yang tidak menjadi subordinasi toke-toke, mafia-mafia,\" pungkasnya."/>
Riza menjelaskan pada umumnya, partai politik selalu berusaha untuk mengusung sosok yang dianggap terbaik untuk maju dalam perhelatan Pilkada. Mereka akan berusaha agar sosok yang diusung memang benar-benar memiliki komitmen yang murni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya dan tidak menjadi sosok-sosok yang disebutnya \'titipan para toke atau mafia\'. Namun, kewenangan partai politik untuk melakukan pengawasan hingga pada titik tersebut diakuinya sangat dilematis untuk dilakukan.
\"Sebenarnya bisa, misalnya kita tanya berapa uangnya. Darimana saja asalnya, kita verifikasi sampai kesana. Tapi disitu kadang dilematis, kalau kita minta menggaransi (bukan titipan mafia) nanti disitu pula kita dituduh menjadi dasar money politik,\" ujarnya.
Padahal kata, Riza verifikasi ini merupakan salah satu jalan yang tepat untuk dilakukan partai-partai politik untuk memastihkan sosok yang diusung merupakan sosok yang memiliki komitmen mengabdi bagi masyarakat dan bukan kepada pihak-pihak pemodal.
\"Itulah kalau kita mau mendapatkan kepala daerah yang berkomitmen yang tidak menjadi subordinasi toke-toke, mafia-mafia,\" pungkasnya."/>
Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, Riza Fahrumi Tahir mengatakan peran partai politik sangat besar dalam menentukan sosok calon kepala daerah yang mempunyai komitmen membangun kesejahteraan masyarakat atau tidak. Hal ini disampaikannya mengingat dukungan partai politik menjadi salah satu syarat untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah diluar calon yang maju dari jalur independen.
Riza tidak membantah banyaknya kepala daerah terpilih yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik membuat partai politik pengusung menjadi sasaran kritik dari masyarakat.
"Itu tentu karena masyarakat melihat kepala daerah tersebut merupakan sosok yang diusung oleh partai politik pada saat pilkada," katanya dalam diskusi di kantor com baru-baru ini.
Riza menjelaskan pada umumnya, partai politik selalu berusaha untuk mengusung sosok yang dianggap terbaik untuk maju dalam perhelatan Pilkada. Mereka akan berusaha agar sosok yang diusung memang benar-benar memiliki komitmen yang murni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya dan tidak menjadi sosok-sosok yang disebutnya 'titipan para toke atau mafia'. Namun, kewenangan partai politik untuk melakukan pengawasan hingga pada titik tersebut diakuinya sangat dilematis untuk dilakukan.
"Sebenarnya bisa, misalnya kita tanya berapa uangnya. Darimana saja asalnya, kita verifikasi sampai kesana. Tapi disitu kadang dilematis, kalau kita minta menggaransi (bukan titipan mafia) nanti disitu pula kita dituduh menjadi dasar money politik," ujarnya.
Padahal kata, Riza verifikasi ini merupakan salah satu jalan yang tepat untuk dilakukan partai-partai politik untuk memastihkan sosok yang diusung merupakan sosok yang memiliki komitmen mengabdi bagi masyarakat dan bukan kepada pihak-pihak pemodal.
"Itulah kalau kita mau mendapatkan kepala daerah yang berkomitmen yang tidak menjadi subordinasi toke-toke, mafia-mafia," pungkasnya.
Sekretaris DPD Golkar Sumatera Utara, Riza Fahrumi Tahir mengatakan peran partai politik sangat besar dalam menentukan sosok calon kepala daerah yang mempunyai komitmen membangun kesejahteraan masyarakat atau tidak. Hal ini disampaikannya mengingat dukungan partai politik menjadi salah satu syarat untuk maju sebagai bakal calon kepala daerah diluar calon yang maju dari jalur independen.
Riza tidak membantah banyaknya kepala daerah terpilih yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik membuat partai politik pengusung menjadi sasaran kritik dari masyarakat.
"Itu tentu karena masyarakat melihat kepala daerah tersebut merupakan sosok yang diusung oleh partai politik pada saat pilkada," katanya dalam diskusi di kantor com baru-baru ini.
Riza menjelaskan pada umumnya, partai politik selalu berusaha untuk mengusung sosok yang dianggap terbaik untuk maju dalam perhelatan Pilkada. Mereka akan berusaha agar sosok yang diusung memang benar-benar memiliki komitmen yang murni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dipimpinnya dan tidak menjadi sosok-sosok yang disebutnya 'titipan para toke atau mafia'. Namun, kewenangan partai politik untuk melakukan pengawasan hingga pada titik tersebut diakuinya sangat dilematis untuk dilakukan.
"Sebenarnya bisa, misalnya kita tanya berapa uangnya. Darimana saja asalnya, kita verifikasi sampai kesana. Tapi disitu kadang dilematis, kalau kita minta menggaransi (bukan titipan mafia) nanti disitu pula kita dituduh menjadi dasar money politik," ujarnya.
Padahal kata, Riza verifikasi ini merupakan salah satu jalan yang tepat untuk dilakukan partai-partai politik untuk memastihkan sosok yang diusung merupakan sosok yang memiliki komitmen mengabdi bagi masyarakat dan bukan kepada pihak-pihak pemodal.
"Itulah kalau kita mau mendapatkan kepala daerah yang berkomitmen yang tidak menjadi subordinasi toke-toke, mafia-mafia," pungkasnya.