Serikat Pekerja BUMN Ingatkan Erick Thohir Jangan Mengumbar Statemen Nggak Bermutu
Menurutnya kasus Ari Askhara belum tentu bisa dibawa ke ranah pidana seperti yang disampaikan oleg Erick saat jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (5/12) lalu.
Arief lantas mengurai bahwa setiap barang mewah dari luar negeri, seperti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton tidak jauh beda dengan membawa jam mahal yang masuk ke Indonesia via bandara.
Setiap penumpang dari luar negeri akan dikenai kewajiban untuk menyatakan barang bawaan dengan sebuah formulisi isian dari Bea Cukai, baik yang berada di tas tangan maupun yang berada di bagasi.
“Di mana dalam formulir isian custom semua harus dideclare barang bawaan penumpang. Apakah ada yang bisa dikenakan bea masuk atau tidak,” urainya kepada wartawan, Jumat (6/12).
Jika kemudian penumpang membawa barang yang terkena bea masuk dan tidak dinyatakan, maka akan dihukum untuk membayar bea masuk atau mendapat pilihan kedua, barang bawaan tersebut disita petugas.
Singkatnya, barang yang tidak dinyatakan oleh penumpang itu masuk dalam ranah perdata saja.
“Jadi kerugian negara yang dikatakan Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai dalam kasus Garuda bukan kerugian negara yang masuk ranah pidana, tapi perdata,” urai wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Dalam kasus Ari Askhara, Harley Davidson dan sepeda Brompton telah disita oleh Bea Cukai. Artinya kasus sudah selesai. Berbeda jika barang yang dibawa adalah narkoba, maka bisa dikenai hukuman pidana.
“Nah Menteri Erick kurang paham hukum custom atau bea masuk. Nanti diketawain loh sama orang orang kebanyakan tebar pesona yang engak ada artinya, tapi nanti minus prestasi loh,” tegasnya.
Kepada Erick, Arief mengingatkan agar tidak terlalu merusak Garuda dan BUMN lain dengan pernyataan yang tidak bermutu. Sebab pernyataan itu bisa berbuntut pada kehancuran BUMN.
“Pernyataan Erick terkait Garuda itu ngerusak kinerja saham Garuda dan BUMN lainnya,” demikian Arief Poyuono.[R]
Menurutnya kasus Ari Askhara belum tentu bisa dibawa ke ranah pidana seperti yang disampaikan oleg Erick saat jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kamis (5/12) lalu.
Arief lantas mengurai bahwa setiap barang mewah dari luar negeri, seperti motor Harley Davidson dan sepeda Brompton tidak jauh beda dengan membawa jam mahal yang masuk ke Indonesia via bandara.
Setiap penumpang dari luar negeri akan dikenai kewajiban untuk menyatakan barang bawaan dengan sebuah formulisi isian dari Bea Cukai, baik yang berada di tas tangan maupun yang berada di bagasi.
“Di mana dalam formulir isian custom semua harus dideclare barang bawaan penumpang. Apakah ada yang bisa dikenakan bea masuk atau tidak,” urainya kepada wartawan, Jumat (6/12).
Jika kemudian penumpang membawa barang yang terkena bea masuk dan tidak dinyatakan, maka akan dihukum untuk membayar bea masuk atau mendapat pilihan kedua, barang bawaan tersebut disita petugas.
Singkatnya, barang yang tidak dinyatakan oleh penumpang itu masuk dalam ranah perdata saja.
“Jadi kerugian negara yang dikatakan Menteri Keuangan dan Dirjen Bea Cukai dalam kasus Garuda bukan kerugian negara yang masuk ranah pidana, tapi perdata,” urai wakil ketua umum DPP Partai Gerindra itu.
Dalam kasus Ari Askhara, Harley Davidson dan sepeda Brompton telah disita oleh Bea Cukai. Artinya kasus sudah selesai. Berbeda jika barang yang dibawa adalah narkoba, maka bisa dikenai hukuman pidana.
“Nah Menteri Erick kurang paham hukum custom atau bea masuk. Nanti diketawain loh sama orang orang kebanyakan tebar pesona yang engak ada artinya, tapi nanti minus prestasi loh,” tegasnya.
Kepada Erick, Arief mengingatkan agar tidak terlalu merusak Garuda dan BUMN lain dengan pernyataan yang tidak bermutu. Sebab pernyataan itu bisa berbuntut pada kehancuran BUMN.
“Pernyataan Erick terkait Garuda itu ngerusak kinerja saham Garuda dan BUMN lainnya,” demikian Arief Poyuono.
BERITA SEBELUMNYA
Per Bulan Medan 'Dijatah' 500 Blanko KTP, Wajar Masyarakat Marah
Van Joened
Berita Populer
