Setujui Revisi UU KPK, Jokowi Langgar Janji Kampanyenya Sendiri

Presiden Joko Widodo jadi sorotan tajam masyarakat jelang pelantikan dirinya untuk kedua kali bulan depan. Sebab, belum resmi dilantik, Jokowi sudah membuat rakyat kecewa dengan memilih Capim KPK yang diduga memiliki catatan kelam. Pun menyetujui revisi UU KPK yang dinilai bisa mengebiri kerja lembaga antirasuah tersebut.                    

Menurut analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, kekecewaan publik ini cukup rasional. Terutama yang muncul dari kalangan yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.

"Jokowi adalah puncak harapan, tetapi persetujuannya terhadap revisi UU KPK juga restunya kepada capim pelanggar etika, meruntuhkan kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, Jokowi melanggar janji kampanyenya sendiri," ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/9).

Menurutnya, kondisi masyarakat yang saat ini kecewa dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi dinilai krusial bagi kerja pemerintahan. Terlebih, mantan Gubernur DKI Jakarta itu seakan-anak menutup telinga terhadap keluhan masyarakat.

"Kritik publik demikian kerasnya, sementara Jokowi tidak menunjukkan tanda mendengar. Maka wajar jika kemudian publik mulai mengemukakan sikap distrust ini," tambahnya.

"Bahkan, cover Tempo tidak sekadar menyimbolkan kebohongan, lebih dari itu. Refleksi pewayangan Petruk jadi Raja, di mana lakon Petruk berhidung panjang, memiliki tampuk kekuasaan, tetapi tidak independen. Karena ada sosok lain yang mengatur, dan tanpa sosok pengatur ini, Petruk bisa terjungkal dari kekuasaan," tandasnya.

Presiden Joko Widodo jadi sorotan tajam masyarakat jelang pelantikan dirinya untuk kedua kali bulan depan. Sebab, belum resmi dilantik, Jokowi sudah membuat rakyat kecewa dengan memilih Capim KPK yang diduga memiliki catatan kelam. Pun menyetujui revisi UU KPK yang dinilai bisa mengebiri kerja lembaga antirasuah tersebut.                    

Menurut analis politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, kekecewaan publik ini cukup rasional. Terutama yang muncul dari kalangan yang peduli terhadap pemberantasan korupsi.

"Jokowi adalah puncak harapan, tetapi persetujuannya terhadap revisi UU KPK juga restunya kepada capim pelanggar etika, meruntuhkan kepercayaan publik. Lebih jauh lagi, Jokowi melanggar janji kampanyenya sendiri," ungkap Dedi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (16/9).

Menurutnya, kondisi masyarakat yang saat ini kecewa dan mulai kehilangan kepercayaan terhadap Jokowi dinilai krusial bagi kerja pemerintahan. Terlebih, mantan Gubernur DKI Jakarta itu seakan-anak menutup telinga terhadap keluhan masyarakat.

"Kritik publik demikian kerasnya, sementara Jokowi tidak menunjukkan tanda mendengar. Maka wajar jika kemudian publik mulai mengemukakan sikap distrust ini," tambahnya.

"Bahkan, cover Tempo tidak sekadar menyimbolkan kebohongan, lebih dari itu. Refleksi pewayangan Petruk jadi Raja, di mana lakon Petruk berhidung panjang, memiliki tampuk kekuasaan, tetapi tidak independen. Karena ada sosok lain yang mengatur, dan tanpa sosok pengatur ini, Petruk bisa terjungkal dari kekuasaan," tandasnya.