RMOLSumut. Kalangan aktivis menyambut baik wacana pembentukan tim pencari fakta (TPF) kecurangan Pemilu 2019. Namun demikian, mereka menilai TPF sebatas opsi lanjutan.
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai hal yang paling penting dalam mengatasi kecurangan pemilu adalah sikap tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Menurut hemat kami nggak apa-apa sih ada TPF, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya Bawaslu. Apa sikap resminya," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).
Lebih lanjut, salah satu inisiator Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang (Kobarkan Perang) ini menilai dugaan kecurangan pemilu sudah masif. Ini tentu merugikan demokrasi yang dibangun sejak era reformasi. Sehingga dibutuhkan ketegasan dari Bawaslu untuk mengembalikan tatanan demokrasi tersebut.
"Makanya, kami kemarin memberikan warning, memberikan semangat pada Bawaslu untuk harus mengoptimalkan kinerjanya," pungkasnya.
Rabu (24/4) kemarin, Andrianto bersama para aktivis yang tergabung dalam Kobarkan Perang melakukan unjuk rasa damai di depan Kantor Bawaslu RI.
Mereka menuntut Bawaslu untuk menetapkan bahwa kecurangan dalam Pemilu 2019 sudah terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS).
"Harapan terakhir kita kan di Bawaslu. Kalau Bawaslu-nya juga masuk angin ya susah juga kita loh. Makanya kami kemarin memberikan warning, memberikan semangat pada Bawaslu untuk harus mengoptimalkan kinerjanya," pungkas aktivis mahasiswa tahun 1998 ini. [krm/rmol]
Presidium Persatuan Pergerakan, Andrianto menilai hal yang paling penting dalam mengatasi kecurangan pemilu adalah sikap tegas dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
"Menurut hemat kami nggak apa-apa sih ada TPF, tapi yang lebih penting lagi sebenarnya Bawaslu. Apa sikap resminya," katanya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).
Lebih lanjut, salah satu inisiator Komando Barisan Rakyat Lawan Pemilu Curang (Kobarkan Perang) ini menilai dugaan kecurangan pemilu sudah masif. Ini tentu merugikan demokrasi yang dibangun sejak era reformasi. Sehingga dibutuhkan ketegasan dari Bawaslu untuk mengembalikan tatanan demokrasi tersebut.
"Makanya, kami kemarin memberikan warning, memberikan semangat pada Bawaslu untuk harus mengoptimalkan kinerjanya," pungkasnya.
Rabu (24/4) kemarin, Andrianto bersama para aktivis yang tergabung dalam Kobarkan Perang melakukan unjuk rasa damai di depan Kantor Bawaslu RI.
Mereka menuntut Bawaslu untuk menetapkan bahwa kecurangan dalam Pemilu 2019 sudah terjadi secara terstruktur, masif, dan sistematis (TMS).
"Harapan terakhir kita kan di Bawaslu. Kalau Bawaslu-nya juga masuk angin ya susah juga kita loh. Makanya kami kemarin memberikan warning, memberikan semangat pada Bawaslu untuk harus mengoptimalkan kinerjanya," pungkas aktivis mahasiswa tahun 1998 ini. [krm/rmol]
BERITA SEBELUMNYA
Pengamanan Pemilu, Anggota Polri Yang Meninggal Meningkat 100 Persen
BERITA BERIKUTNYA
Adik Kandung Ketum PAN Diganjar Vonis 12 Tahun Bui
Van Joened
Berita Populer
