Soal Limbah KJA Di Danau Toba, Edy Rahmayadi: Perlu Kajian Komprehensif

Ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu UNESCO Global Geopark bulan Juli lalu, tentu disertai pula dengan semangat baru dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga dan menjadikan kawasan Danau Toba menjadi lebih baik. Berbagai permasalahan atau kekurangan yang ada perlu terus diperbaiki, sehingga berbagai manfaat khususnya yang bersifat jangka panjang bisa dinikmati. Salah satu masalah yang disoroti untuk segera diperbaiki adalah masalah lingkungan yakni pencemaran limbah di perairan Danau Toba. Hal ini diutarakan Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah saat memimpin Rapat Solusi Penanganan Limbah Perairan Danau Toba, Rabu (16/9), di Rumah Dinas Wagub Jalan Teuku Daud Medan. "Keramba Jaring Apung (KJA) banyak menjadi sorotan. Dilemanya adalah itu juga jadi mata pencaharian utama masyarakat. Artinya harus ada alternatif atau solusi," ujar Wagub. Untuk itu, Wagub menganjurkan agar segera dilakukan kajian yang benar-benar komprehensif dan turun ke lapangan langsung dengan melibatkan berbagai pihak, baik Dewan Riset Daerah (DRD), Perguruan Tinggi maupun berbagai dinas melalui tupoksi masing-masing. "Kajian dan data yang diperoleh nanti bisa kita diskusikan lagi dengan kabupaten di sekitar kawasan Danau Toba. Saya yakin jika tujuannya baik, mereka juga akan setuju. Karena akhirnya ini adalah untuk kepentingan masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba itu sendiri," ucap Wagub. Kajian komprehensif yang dimaksud, lanjut Wagub, tidak hanya fokus pada KJA tetapi meliputi faktor lain yang menyumbang pencemaran lingkungan Danau Toba. Selain itu, meliputi pula kajian pendekatan masyarakat. "Agar kebijakan yang dihasilkan di masa depan tidak bertentangan dengan masyarakat, saya minta kajian segera dilaksanakan, libatkan para ahli dan tentukan jadwalnya. Dalam waktu dekat kita tindaklanjuti kembali," katanya. Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Sumut Binsar Situmorang menambahkan bahwa aspek sosialisasi, kesadaran masyarakat, sinergi dengan kabupaten kawasan, serta sikap tegas menjadi hal-hal yang harus diutamakan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Danau Toba. "Dalam melakukan kajian, aspek-aspek ini perlu kita perhatikan. Selain KJA, limbah peternakan, pertanian, rumah tangga dan hotel juga perlu ditertibkan. Masalahnya kompleks. Untuk itu seperti kata Pak Wagub perlu kajian komprehensif," tutur Binsar. Wakil Ketua II Dewan Riset Daerah (DRD) Tohar Suhartono menyampaikan dukungan terhadap kajian tersebut. Katanya, DRD menggunakan sumber daya yang ada bersedia untuk membantu mengkaji dan mencari solusi untuk menjadikan Danau Toba menjadi lebih baik yang berujung pada peningkatan kunjungan dari wisatawan. Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut Aspan Sofian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Dahler Lubis, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap.[R]

Ditetapkannya Danau Toba sebagai salah satu UNESCO Global Geopark bulan Juli lalu, tentu disertai pula dengan semangat baru dan tanggung jawab yang lebih besar untuk menjaga dan menjadikan kawasan Danau Toba menjadi lebih baik. Berbagai permasalahan atau kekurangan yang ada perlu terus diperbaiki, sehingga berbagai manfaat khususnya yang bersifat jangka panjang bisa dinikmati. Salah satu masalah yang disoroti untuk segera diperbaiki adalah masalah lingkungan yakni pencemaran limbah di perairan Danau Toba. Hal ini diutarakan Wakil Gubernur (Wagub) Musa Rajekshah saat memimpin Rapat Solusi Penanganan Limbah Perairan Danau Toba, Rabu (16/9), di Rumah Dinas Wagub Jalan Teuku Daud Medan. "Keramba Jaring Apung (KJA) banyak menjadi sorotan. Dilemanya adalah itu juga jadi mata pencaharian utama masyarakat. Artinya harus ada alternatif atau solusi," ujar Wagub. Untuk itu, Wagub menganjurkan agar segera dilakukan kajian yang benar-benar komprehensif dan turun ke lapangan langsung dengan melibatkan berbagai pihak, baik Dewan Riset Daerah (DRD), Perguruan Tinggi maupun berbagai dinas melalui tupoksi masing-masing. "Kajian dan data yang diperoleh nanti bisa kita diskusikan lagi dengan kabupaten di sekitar kawasan Danau Toba. Saya yakin jika tujuannya baik, mereka juga akan setuju. Karena akhirnya ini adalah untuk kepentingan masyarakat di sekitar Kawasan Danau Toba itu sendiri," ucap Wagub. Kajian komprehensif yang dimaksud, lanjut Wagub, tidak hanya fokus pada KJA tetapi meliputi faktor lain yang menyumbang pencemaran lingkungan Danau Toba. Selain itu, meliputi pula kajian pendekatan masyarakat. "Agar kebijakan yang dihasilkan di masa depan tidak bertentangan dengan masyarakat, saya minta kajian segera dilaksanakan, libatkan para ahli dan tentukan jadwalnya. Dalam waktu dekat kita tindaklanjuti kembali," katanya. Kepala Dinas Lingkungan Provinsi Sumut Binsar Situmorang menambahkan bahwa aspek sosialisasi, kesadaran masyarakat, sinergi dengan kabupaten kawasan, serta sikap tegas menjadi hal-hal yang harus diutamakan dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan di Danau Toba. "Dalam melakukan kajian, aspek-aspek ini perlu kita perhatikan. Selain KJA, limbah peternakan, pertanian, rumah tangga dan hotel juga perlu ditertibkan. Masalahnya kompleks. Untuk itu seperti kata Pak Wagub perlu kajian komprehensif," tutur Binsar. Wakil Ketua II Dewan Riset Daerah (DRD) Tohar Suhartono menyampaikan dukungan terhadap kajian tersebut. Katanya, DRD menggunakan sumber daya yang ada bersedia untuk membantu mengkaji dan mencari solusi untuk menjadikan Danau Toba menjadi lebih baik yang berujung pada peningkatan kunjungan dari wisatawan. Turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumut Aspan Sofian, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumut Dahler Lubis, dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Sumut Azhar Harahap.