SOS: 55 Juta Angkatan Kerja Cuma Berpendidikan SD

Tekad presiden terpilih Joko Widodo untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di periode kedua nanti sudah tepat. 42,2% dari 131 juta angkatan kerja kita hanya lulusan SD. Mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Juga konstruksi.

"Bayangkan, menurut data BPS ini ada 55 jutaan orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat. Tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain. Jangan tanya lagi soal kemampuan sains dan matematika, wong kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf. Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital, 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian," demikian kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari, Senin (22/7/2019).

Menurut Dita, tekad ini harus diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh dunia usaha sebagai user/pengguna. Percuma mahal-mahal keluar uang buat melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri karena skill-nya tidak cocok.

"Menurut saya menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non departemen. Fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dll," ujarnya.

Masih menurut Dita, ide ini bukan latah atau asal-asalan. Selama ini banyak kementerian punya anggaran pelatihan sendiri, punya Balai Latihan sendiri. Namun perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing kementerian saja, bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu.

"Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan. Anggaran itu bisa tetap di kementerian masing-masing. Namun alokasinya harus sesuai dengan kebutuhan nasional yang direncanakan secara terpadu. Jadi tiap kementerian tidak asyik dengan dirinya sendiri. Dewan Vokasi juga full melibatkan para user/dunia usaha dalam perencanaan dan eksekusinya," sebutnya.

"Jadi tekad presiden jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, melalui Dewan Vokasi. Dan badan ini nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK. Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan kerja, soal produktivitas." demikian Dita.

Tekad presiden terpilih Joko Widodo untuk fokus pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) di periode kedua nanti sudah tepat. 42,2% dari 131 juta angkatan kerja kita hanya lulusan SD. Mayoritas mereka bekerja di sektor pertanian dan perikanan. Juga konstruksi.

"Bayangkan, menurut data BPS ini ada 55 jutaan orang yang sekolahnya hanya sampai SD, bahkan tidak tamat. Tidak heran tingkat literasi anak-anak kita di bawah rata-rata 72 negara lain. Jangan tanya lagi soal kemampuan sains dan matematika, wong kemampuan baca saja rendah, walaupun tidak buta huruf. Kalau negara tidak intervensi habis-habisan melatih mereka, semua harapan revolusi digital, 4.0 dan sejenisnya ya susah kesampaian," demikian kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKB Dita Indah Sari, Senin (22/7/2019).

Menurut Dita, tekad ini harus diikuti dengan penataan kelembagaan, perencanaan kebutuhan tenaga kerja dan pelibatan secara penuh dunia usaha sebagai user/pengguna. Percuma mahal-mahal keluar uang buat melatih, kalau pada akhirnya tidak diserap industri karena skill-nya tidak cocok.

"Menurut saya menjadi kebutuhan nasional untuk dibentuk semacam Dewan Vokasi Nasional, sebuah lembaga pemerintah non departemen. Fungsi utamanya adalah mengatur seluruh perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Profesi apa saja yang dibutuhkan, berapa jumlahnya, kapan, dimana, bagaimana jenis kompetensinya, bagaimana sertifikasinya dll," ujarnya.

Masih menurut Dita, ide ini bukan latah atau asal-asalan. Selama ini banyak kementerian punya anggaran pelatihan sendiri, punya Balai Latihan sendiri. Namun perencanaan penggunaan anggaran itu tergantung keinginan masing-masing kementerian saja, bukan hasil dari perencanaan kebutuhan bersama yang terpadu.

"Dewan atau Badan Vokasi ini tidak mengelola anggaran pelatihan. Anggaran itu bisa tetap di kementerian masing-masing. Namun alokasinya harus sesuai dengan kebutuhan nasional yang direncanakan secara terpadu. Jadi tiap kementerian tidak asyik dengan dirinya sendiri. Dewan Vokasi juga full melibatkan para user/dunia usaha dalam perencanaan dan eksekusinya," sebutnya.

"Jadi tekad presiden jokowi perlu dicarikan pola koordinasi yang pas, melalui Dewan Vokasi. Dan badan ini nantinya ada di bawah koordinasi Menko Perekonomian, bukan Menko PMK. Kenapa? Karena soal kompetensi SDM adalah soal employment, soal lapangan kerja, soal produktivitas." demikian Dita.