Staf Khusus Presiden: Pemindahan Ibukota Negara Harus Dikerjakan Bersama-sama

RMOLSumut. Apabila pemindahan ibukota negara benar-benar terwujud, maka keputusan tersebut dan tahapan-tahapannya harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai ini hanya menjadi agenda politik di tingkat elite.

Saat ini kajian-kajian terkait pemindahan ibukota terus dibahas dan dimatangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN (Bappenas).

"Nah, sekarang sudah ada, sudah ada kajian-kajian itu yang mungkin masih akan terus disempurnakan. Selebihnya adalah ini tidak boleh menjadi agenda elite saja. Ini tidak boleh hanya menjadi hasrat dari kelompok tertentu saja, tapi ini merupakan pantulan dari aspirasi semua pihak," jelas Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Dia mengajak seluruh elemen pemerintah mengambil peran dalam pengambilan keputusan ini. Dan seluruh pihak harus bergerak bersama demi kepentingan nasional ini.

"Mereka diharapkan terlibat dalam jenjang pengambilan keputusan. Sehingga nantinya ketika ini betul-betul menjadi keputusan nasional maka seluruh pihak tadi itu memiliki gerak yang sama," tandasnya.

Tentu, lanjut dia, jika ini dikerjakan secara bersama-sama maka ke depan taraf hidup masyarakat baik dalam segi ekonomi dan kesejahteraan akan menjadi berkualitas, karena semua elemen pemerintah ikut berperan dalam memindahkan ibukota.

"Memastikan bahwa Ini semua adalah kepentingan nasional dan merupakan arah kedepan pembangunan Indonesia untuk lebih memperdalam kualitas kehidupan," tutup Ahmad. [krm/rmol]

RMOLSumut. Apabila pemindahan ibukota negara benar-benar terwujud, maka keputusan tersebut dan tahapan-tahapannya harus menjadi tanggung jawab bersama. Jangan sampai ini hanya menjadi agenda politik di tingkat elite.

Saat ini kajian-kajian terkait pemindahan ibukota terus dibahas dan dimatangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (disingkat Kementerian PPN (Bappenas).

"Nah, sekarang sudah ada, sudah ada kajian-kajian itu yang mungkin masih akan terus disempurnakan. Selebihnya adalah ini tidak boleh menjadi agenda elite saja. Ini tidak boleh hanya menjadi hasrat dari kelompok tertentu saja, tapi ini merupakan pantulan dari aspirasi semua pihak," jelas Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika dalam diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/5).

Dia mengajak seluruh elemen pemerintah mengambil peran dalam pengambilan keputusan ini. Dan seluruh pihak harus bergerak bersama demi kepentingan nasional ini.

"Mereka diharapkan terlibat dalam jenjang pengambilan keputusan. Sehingga nantinya ketika ini betul-betul menjadi keputusan nasional maka seluruh pihak tadi itu memiliki gerak yang sama," tandasnya.

Tentu, lanjut dia, jika ini dikerjakan secara bersama-sama maka ke depan taraf hidup masyarakat baik dalam segi ekonomi dan kesejahteraan akan menjadi berkualitas, karena semua elemen pemerintah ikut berperan dalam memindahkan ibukota.

"Memastikan bahwa Ini semua adalah kepentingan nasional dan merupakan arah kedepan pembangunan Indonesia untuk lebih memperdalam kualitas kehidupan," tutup Ahmad. [krm/rmol]