Yustinus Prastowo/Net

Jangan terjebak pada diskursus sempit soal Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Beleid itu tak bisa dilihat secara kerdil dan dikerucutkan pada isu-isu tertentu saja.

Diskursus RUU Ciptaker harus ditempatkan pada isu yang lebih besar dan lebih komprehensif terutama di tengah situasi ekonomi di masa pandemik Covid-19.

Demikian  disampaikan Staf khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo saat menanggapi hasil survei yang dirilis Cyrus Network yang dipaparkan secara virtual, Senin (27/7). Survei tersebut memotret “Penilaian Publik Terhadap RUU Cipta Kerja dan Penanganan Dampak Covid-19.”

“Narasi kontra dalam konteks RUU Cipta Kerja ini jangan tertelan dalam diskursus yang kerdil, mengerucut, dan tidak sehat,” kata Yustinus seperti dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Seolah-olah RUU Ciptaker hanya merusak lingkungan saja, hanya bicara soal pengebirian hak buruh saja. Padahal, tambah Yustinus, kalau dilihat dalam konteks yang lebih luas dan kondisi saat ini, RUU Ciptaker justru bisa menjadi jawaban atas permasalahan ekonomi di tengah pandemik ini.

Ia menambahkan, krisis yang terjadi akibat pandemik Covid-19, membuat negara tak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga dan spending negara semata. Kondisi yang ada membuat kemampuan kedua instrumen tersebut menjadi terbatas untuk menopang ekonomi Indonesia.

“Investasi baru adalah instrumen yang bisa jadi tumpuan ekonomi. Perbaikan kemudahan berusaha, inklusi UMKM yang lebih besar dan keberadaan RUU Cipta Kerja kalau dilihat secara komprehensif justru bisa jadi jawaban, terlepas dari pro kontra yang ada,” ujarnya.

Meski demikian, Yustinus menyadari bahwa pemerintah dan DPR harus memberikan pemahaman dan sosialisasi yang lebih baik kepada masyarakat.

“Ada gap (kesenjangan) antara pemahaman dengan persepsi publik terhadap isu ini. Literasi publik dan awareness harus dipertajam, sosialisasi juga harus terus dilakukan karena ada harapan dari masyarakat,” jelas Yustinus.

Berdasarkan survei Cyrus Network, tingkat pengetahuan responden terkait RUU Ciptaker masih terbilang minim,  dianggka angka 20,7% dari total seluruh responden.

Sementara, 80% dari responden yang pernah mendengar soal pembahasan RUU Ciptaker, merasa memang perlu ada penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya oleh pemerintah. Bahkan, 85% responden sadar dan setuju bahwa penciptaan lapangan kerja perlu dilakukan dengan mempermudah syarat masuknya investasi dan pendirian usaha.

Cyrus Network melaksanakan survei tersebut secara proporsional di 34 provinsi di Indonesia pada tanggal 16-20 Juli 2020. Survei yang menyasar 1,230 responden ini dilakukan secara tatap muka. Cyrus Network menyebut, margin of error dari survei ini sebesar +/- 2,85%.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here