Sumut Jadi Prioritas Jokowi Dalam Pemeriksaan Corona, Ini Tanggapan Fraksi PKS DPRD Sumut

Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menyambut baik niat pemerintah pusat menjadikan Sumatera Utara sebagai satu diantara 8 provinsi yang menjadi fokus dalam pemeriksaan corona. Menurut mereka, hal ini sangat baik mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih dinilai belum memuaskan. "Kesadaran untuk pakai masker yang masih rendah, cuci tangan secara berkala yang masih belum tinggi kesadarannya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto, Senin (13/7). Hendro menjelaskan, pihaknya sudah melakukan peninjauan pada beberapa lokasi yang menjadi titik potensial berkumpulnya masyarakat mulai dari tempat makan, tempat belanja dan lainnya. Di sana, mereka masih melihat rendahnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut. "Dengan adanya target pelaksanaan rapid tes 30 ribu per hari termasuk di Sumatera Utara, maka ini menjadi semangat yang positif," ujarnya. Di Sumatera Utara, lanjut Hendro, saat ini masih belum ada upaya tracing yang maksimal terhadap para pasien positif covid-19. Padahal, hal itu menjadi salah satu hal penting dalam rangka mendeteksi siapa-siapa saja yang terkena covid-19 sehingga dapat ditindaklanjuti. Ia berharap target Jokowi ini juga menjadi perhatian bagi Pemprov Sumut dalam melakukan refocussing anggaran sehingga lebih proporsional. "Kita DPRD sedih juga karena GTTP provinsi belum secara massif melalukan tracing. Dan dprd terheran-heran padahal sumut belum PSBB, tapi anggaran buat JPS-nya 60% dari total refocushing. Harusnya porsi anggaran kesehatan lebih besar dibanding yg lainnya," ungkapnya. Lewat kebijakan ini, Ketua Komisi A DPRD Sumut ini juga berharap agar ketersedian alat PCR bisa di berikan pada daerah-daerah yang akan pilkada. "Karena ada 23 kabupaten/kota yang akan pilkada di Sumatera Utara," pungkasnya.[R]

Fraksi PKS DPRD Sumatera Utara menyambut baik niat pemerintah pusat menjadikan Sumatera Utara sebagai satu diantara 8 provinsi yang menjadi fokus dalam pemeriksaan corona. Menurut mereka, hal ini sangat baik mengingat hingga saat ini kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan masih dinilai belum memuaskan. "Kesadaran untuk pakai masker yang masih rendah, cuci tangan secara berkala yang masih belum tinggi kesadarannya," kata Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hendro Susanto, Senin (13/7). Hendro menjelaskan, pihaknya sudah melakukan peninjauan pada beberapa lokasi yang menjadi titik potensial berkumpulnya masyarakat mulai dari tempat makan, tempat belanja dan lainnya. Di sana, mereka masih melihat rendahnya kesadaran dalam menerapkan protokol kesehatan tersebut. "Dengan adanya target pelaksanaan rapid tes 30 ribu per hari termasuk di Sumatera Utara, maka ini menjadi semangat yang positif," ujarnya. Di Sumatera Utara, lanjut Hendro, saat ini masih belum ada upaya tracing yang maksimal terhadap para pasien positif covid-19. Padahal, hal itu menjadi salah satu hal penting dalam rangka mendeteksi siapa-siapa saja yang terkena covid-19 sehingga dapat ditindaklanjuti. Ia berharap target Jokowi ini juga menjadi perhatian bagi Pemprov Sumut dalam melakukan refocussing anggaran sehingga lebih proporsional. "Kita DPRD sedih juga karena GTTP provinsi belum secara massif melalukan tracing. Dan dprd terheran-heran padahal sumut belum PSBB, tapi anggaran buat JPS-nya 60% dari total refocushing. Harusnya porsi anggaran kesehatan lebih besar dibanding yg lainnya," ungkapnya. Lewat kebijakan ini, Ketua Komisi A DPRD Sumut ini juga berharap agar ketersedian alat PCR bisa di berikan pada daerah-daerah yang akan pilkada. "Karena ada 23 kabupaten/kota yang akan pilkada di Sumatera Utara," pungkasnya.