Sumut Tuan Rumah Hakordia 2022, Akademisi USU: Jangan Hanya Seremonial Saja

Penunjukan Sumatera Utara untuk menjadi tuan rumah penyelengaraan Hari Anti Korupsi se-Dunia (Hakordia) 2022 menjadi hal yang layak diapresiasi.

Sebab, hal ini menunjukkan kepercayaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Sumatera Utara sudah semakin membaik.

Demikian disampaikan Akademisi Universitas Sumatera Utara dalam dialog bersama Kepala Inspektorat Sumatera Utara, Lasro Marbun di RRI Stasiun Medan, Jumat (14/10/2022).

Viktor menilai hal ini juga tidak terlepas dari capaian indeks pencegahan korupsi di Sumut tertinggi regional, yang tergambar dari nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) yang mencapai 92%.

“Ini prestasi, artinya tak salah KPK menghargai ini dengan menunjuk Sumut sebagai tuan rumah,  di samping prestasi-prestasi pembinaan pengawasan yang dilakukan lembaga pengawasan Pemprov Sumut dalam hal ini Inspektorat,” katanya.

Saat ini korupsi merupakan fenomena global menjadikan pemerintahan berjalan tidak stabil dan menghambat pembangunan, karena itu ia berharap, penunjukan Sumut sebagai tuan rumah Hakordia tidak hanya seremoni belaka, tetapi ditunjukan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya dan pencegahan korupsi.

“Kita harapkan upaya pencegahan korupsi ini tanggung jawab bersama baik masyarakat, pemerintah bahkan sektor swasta dan akademisi sendiri sebagai stake holder, ini penyakit yang sudah kronis sebagai pihak memandang ini budaya yang perlu dilakukan transpormasi sejak dini,” harapnya.

Sebelumnya, Kepala Inspektorat Sumut Lasro Marbun mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut)  ditunjuk dan dipercaya sebagai tuan rumah oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) RI untuk memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Harkodia) pada 29 – 30 November 2022, di Lapangan Astaka, Jalan Willem Iskandar, Deliserdang.

Kegiatan yang melibatkan seluruh Kementrian/Lembaga yang ada di Sumut, 7 Provinsi di  Sumatera dan 33 Kabupaten/Kota se-Sumut, akademisi, penggiat anti korupsi, penggiat seni dan masyarakat tersebut, diharapkan menjadi momentum meningkatkan kemawasan diri, kesadaran dan kemauan untuk tidak melakukan korupsi dan aktif melakukan pencegahan korupsi.

Menurut Lasro, saatnya mengubah wajah Sumut dengan tidak lagi memplesetkannya dengan semua urusan mesti uang tunai. Tetapi saatnya Sumut tampil didepan sebagai penyelenggaran pemerintah di tingkat nasional melalui pencegahan dan pemberantasna korupsi dari seluruh aspek.

“Momen ini saatnya kita mengubah imej Sumut, walaupun Sumut  punya sejarah kelam dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tetapi saat ini KPK melihat dan keseriusan Sumut untuk berubah, baik stakeholder, mitra kerja dan kepedulian akademisi dan masyrakat,” pungkasnya.