Surat Tentang Bagi-bagi Uang Muka Pembelian Mobil Anggota DPR RI Beredar, Sekjen: Itu Ditunda!

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan adanya surat bernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/04/2020 tertanggal 6 April 2020 yang beredar luas di media sosial. Surat tersebut ditujukan bagi seluruh anggota DPR RI, yang isinya tentang pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota DPR RI sebesar Rp 116.650.000. Dalam konsiderannya, surat itu mengacu pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Beredarnya surat itu di media sosial banyak dikecam warganet. Di saat negara sedang pontang panting karena terdampak virus corona, pemberian uang muka untuk kendaraan anggota DPR dinilai sangat tidak pantas. Indra memastikan pemberian uang itu seharusnya berlangsung kemarin, Rabu (7/4). Namun akhirnya ditunda karena ada wabah Covid-19. "Itu, kan, di-pending, ya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020, tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020. anggaran DPR juga dipotong untuk penanganan wabah Covid-19 secara nasional," kata Indra kepada media melalui keterangannya, Kamis (9/4). Menurut Indra, anggaran DPR dipotong sebesar Rp 220 miliar dan dialihkan untuk program lain, khususnya penanganan Corona. Anggaran DPR yang semula Rp 5.118.911.439 kini menjadi Rp 4.897.999.780. Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap wakil rakyat di DPR bersedia memberikan jatah uang muka pembelian mobil untuk penanganan virus corona. Bila satu anggota DPR mendapat jatah uang muka pembelian mobil sebesar Rp116.650.000, dan dikalikan dengan jumlah anggota dewan, maka jumlahnya akan sangat besar. Akan sangat membantu penanganan wabah Covid-19. ICW pun mengkritik rencana pemberian uang muka untuk pembelian mobil ratusan anggota DPR RI di tengah pandemi virus corona ini. "Harusnya, seluruh anggaran yang tidak menjadi prioritas dapat langsung direlokasi untuk penanganan covid," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah, dalam keterangannya, Rabu (8/4). Bukan hanya uang muka, Wana berharap bahkan seluruh dana untuk membeli mobil mestinya dialihkan untuk penanganan covid-19 atau untuk membantu ekonomi rakyat Indonesia yang tengah terpuruk dalam situasi pandemi ini. "Harusnya bukan hanya uang muka, melainkan juga uang untuk membeli mobil keseluruhannya," tutup ujar Wanna.[R]

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar membenarkan adanya surat bernomor SJ/4824/SETJEN DAN BK DPR RI/PK.02/04/2020 tertanggal 6 April 2020 yang beredar luas di media sosial. Surat tersebut ditujukan bagi seluruh anggota DPR RI, yang isinya tentang pembayaran uang muka pembelian kendaraan bagi anggota DPR RI sebesar Rp 116.650.000. Dalam konsiderannya, surat itu mengacu pada Pasal 2 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) 68/2010 tentang Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara pada Lembaga Negara Untuk Pembelian Kendaraan Perorangan. Beredarnya surat itu di media sosial banyak dikecam warganet. Di saat negara sedang pontang panting karena terdampak virus corona, pemberian uang muka untuk kendaraan anggota DPR dinilai sangat tidak pantas. Indra memastikan pemberian uang itu seharusnya berlangsung kemarin, Rabu (7/4). Namun akhirnya ditunda karena ada wabah Covid-19. "Itu, kan, di-pending, ya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2020, tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020. anggaran DPR juga dipotong untuk penanganan wabah Covid-19 secara nasional," kata Indra kepada media melalui keterangannya, Kamis (9/4). Menurut Indra, anggaran DPR dipotong sebesar Rp 220 miliar dan dialihkan untuk program lain, khususnya penanganan Corona. Anggaran DPR yang semula Rp 5.118.911.439 kini menjadi Rp 4.897.999.780. Indonesia Corruption Watch (ICW) berharap wakil rakyat di DPR bersedia memberikan jatah uang muka pembelian mobil untuk penanganan virus corona. Bila satu anggota DPR mendapat jatah uang muka pembelian mobil sebesar Rp116.650.000, dan dikalikan dengan jumlah anggota dewan, maka jumlahnya akan sangat besar. Akan sangat membantu penanganan wabah Covid-19. ICW pun mengkritik rencana pemberian uang muka untuk pembelian mobil ratusan anggota DPR RI di tengah pandemi virus corona ini. "Harusnya, seluruh anggaran yang tidak menjadi prioritas dapat langsung direlokasi untuk penanganan covid," ujar Peneliti ICW Wana Alamsyah, dalam keterangannya, Rabu (8/4). Bukan hanya uang muka, Wana berharap bahkan seluruh dana untuk membeli mobil mestinya dialihkan untuk penanganan covid-19 atau untuk membantu ekonomi rakyat Indonesia yang tengah terpuruk dalam situasi pandemi ini. "Harusnya bukan hanya uang muka, melainkan juga uang untuk membeli mobil keseluruhannya," tutup ujar Wanna.