Buruh: Tolak Omnibus Law Harga Mati!
Bagi kaum buruh, penolakan terhadap Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja sudah jadi harga mati. UU itu dinilai sangat merugikan kelas pekerja.
Putri Veronika | Rabu, 1 Mei 2024 | SelengkapnyaBagi kaum buruh, penolakan terhadap Omnibus Law Undang Undang (UU) Cipta Kerja sudah jadi harga mati. UU itu dinilai sangat merugikan kelas pekerja.
Putri Veronika | Rabu, 1 Mei 2024 | SelengkapnyaLahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja menuai banyak pro kontra. Undang-undang sapu jagat ini dinilai tidak pro rakyat dan berpihak pada oligarki.
Putri Veronika | Selasa, 1 Agustus 2023 | SelengkapnyaMantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, berbagi cerita saat bersaksi pada sidang lanjutan pembentukan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja melalui metode Omnibus Law, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan…
Putri Veronika | Senin, 31 Juli 2023 | SelengkapnyaFraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sejalan dengan perjuangan PKS bersama masyarakat yang sedari awal tegas menolak RUU Omnibuslaw…
Jonris Purba | Selasa, 30 November 2021 | SelengkapnyaKembali datangi istana, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) wilayah Jabodetabek-Banten bawa empat tuntutan dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Jum’at (16/10/2020).
Abdul Kholik Munthe | Jumat, 16 Oktober 2020 | SelengkapnyaPakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar menilai Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kerap kali dimanfaatkan untuk "memukul" dan melemahkan lawan politik melalui…
Abdul Kholik Munthe | Jumat, 16 Oktober 2020 | SelengkapnyaPresidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak dikaitkan dengan tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa, dan pelajar pada 8 Oktober lalu.
Abdul Kholik Munthe | Rabu, 14 Oktober 2020 | SelengkapnyaGubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menemui massa unjuk rasa yang menolak Omnibus Law Ciptaker di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Selasa (13/10/2020). (Foto Biro…
Jonris Purba | Selasa, 13 Oktober 2020 | SelengkapnyaKapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, menyarankan agar para buruh yang berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Abdul Kholik Munthe | Senin, 12 Oktober 2020 | SelengkapnyaAksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) masih terus terjadi di Kota Medan, Senin (12/10). Hari ini massa yang menamakan diri Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR)…
Jonris Purba | Senin, 12 Oktober 2020 | SelengkapnyaGubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akhirnya menemui para pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, di Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (13/10). Ia hadir di tengah kerumunan massa Aliansi…
Jonris Purba | Selasa, 13 Oktober 2020 | SelengkapnyaPihak kepolisian menangkap Sekretaris Komite Kerja KAMI Syahganda Nainggolan pada Selasa (13/10) subuh tadi sekitar pukul 04.00 WIB. Dalam surat penangkapan yang beredar, disebutkan Syahgand bahwa orang…
Abdul Kholik Munthe | Selasa, 13 Oktober 2020 | SelengkapnyaGubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar,…
Jonris Purba | Senin, 12 Oktober 2020 | SelengkapnyaPresidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof Din Syamsuddin mengatakan munculnya spanduk bertuliskan "KAMI Terbukti Menunggangi Aksi Demo Buruh" merupakna fitnah keji. Selain itu, spanduk…
Abdul Kholik Munthe | Senin, 12 Oktober 2020 | Selengkapnya© Copyright 2024, All Rights Reserved