Lahirnya Omnibus Law Undang Undang Cipta Kerja menuai banyak pro kontra. Undang-undang sapu jagat ini dinilai tidak pro rakyat dan berpihak pada oligarki.
Putri Veronika | Selasa, 1 Agustus 2023 | Selengkapnya
Mantan Menko Perekonomian, Rizal Ramli, berbagi cerita saat bersaksi pada sidang lanjutan pembentukan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja melalui metode Omnibus Law, di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jalan…
Putri Veronika | Senin, 31 Juli 2023 | Selengkapnya
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Medan mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sejalan dengan perjuangan PKS bersama masyarakat yang sedari awal tegas menolak RUU Omnibuslaw…
Jonris Purba | Selasa, 30 November 2021 | Selengkapnya
Kembali datangi istana, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) wilayah Jabodetabek-Banten bawa empat tuntutan dalam unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law, Jum’at (16/10/2020).
Abdul Kholik Munthe | Jumat, 16 Oktober 2020 | Selengkapnya
Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Ficar Hadjar menilai Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) kerap kali dimanfaatkan untuk "memukul" dan melemahkan lawan politik melalui…
Abdul Kholik Munthe | Jumat, 16 Oktober 2020 | Selengkapnya
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menolak dikaitkan dengan tindakan anarkis dalam aksi unjuk rasa kaum buruh, mahasiswa, dan pelajar pada 8 Oktober lalu.
Abdul Kholik Munthe | Rabu, 14 Oktober 2020 | Selengkapnya
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi menemui massa unjuk rasa yang menolak Omnibus Law Ciptaker di depan Kantor Gubernur Sumut Jalan Pangeran Diponegoro 30 Medan, Selasa (13/10/2020). (Foto Biro…
Jonris Purba | Selasa, 13 Oktober 2020 | Selengkapnya
Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin, menyarankan agar para buruh yang berdemo menolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Abdul Kholik Munthe | Senin, 12 Oktober 2020 | Selengkapnya
Aksi unjuk rasa menolak RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) masih terus terjadi di Kota Medan, Senin (12/10). Hari ini massa yang menamakan diri Aliansi Kemarahan Buruh dan Rakyat (AKBAR)…
Jonris Purba | Senin, 12 Oktober 2020 | Selengkapnya
UU Cipta Kerja atau yang disebut Omnibus Law telah ketok palu dan disahkan di Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 05 Oktober 2020. Pengesahan UU Omnibus Law ini mendapat tentangan dari organisasi buruh,…
NETWORK | Minggu, 11 Oktober 2020 | Selengkapnya
Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi akhirnya menemui para pengunjuk rasa yang menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, di Jalan Diponegoro, Medan, Selasa (13/10). Ia hadir di tengah kerumunan massa Aliansi…
Jonris Purba | Selasa, 13 Oktober 2020 | Selengkapnya
Pihak kepolisian menangkap Sekretaris Komite Kerja KAMI Syahganda Nainggolan pada Selasa (13/10) subuh tadi sekitar pukul 04.00 WIB. Dalam surat penangkapan yang beredar, disebutkan Syahgand bahwa orang…
Abdul Kholik Munthe | Selasa, 13 Oktober 2020 | Selengkapnya
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi mengajak para buruh di Sumut untuk bersama-sama memahami isi Undang-Undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja. Serta menyampaikan aspirasi melalui jalur yang benar,…
Jonris Purba | Senin, 12 Oktober 2020 | Selengkapnya
Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Prof Din Syamsuddin mengatakan munculnya spanduk bertuliskan "KAMI Terbukti Menunggangi Aksi Demo Buruh" merupakna fitnah keji. Selain itu, spanduk…
Abdul Kholik Munthe | Senin, 12 Oktober 2020 | Selengkapnya
