Haris Wijaya/RMOLSumut

Akademisi Ilmu Komunikasi FISIP USU, Haris Wijaya menanggapi wacana mengenai peninjauan kembali sistem pilkada langsung yang dilakukan di Indonesia,menilai banyak sisi negatif dan biaya yang sangat tinggi. Yang disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Haris Wijaya menuturkan bahwa apa yang disampaikan oleh Tito Karnavian, sudah lama dibahas masyarakat.

“Sebenarnya apa yg disampaikan oleh Pak Tito ini udah lama dibahas sama masyarakat. Masalahnya adalah ketika hal ini disampaikan oleh seorang pejabat negara, masyarakat jadi bertanya-tanya “hellloooww, kenapa baru sekarang nyadarnya? Ada apa ini? Apa untuk tujuan jangka panjang tahun 2024 demi melanggengkan kekuasaan pemerintah?,” ungkapnya kepada kantor Berita RMOLSUMUT,Kamis (7/11).

Baginya masalah mengenai legitimasi pemerintah dimata masyarakat banyak yang tidak sepenuhnya percaya dengan beragam keputusan pemerintah saat ini yang sebagian nya kontroversial.

Menurutnya semua kekuasaan pasti akan mencari paling nyaman dan aman untuk mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya.

“Perubahan sistem hanyalah formula legitimasi pemerintah. Buktinya sampe saat ini kebiasaan mengubah Undang-undang Pemilu dan Pilkada masih terus berlangsung,”Ujarnya sambil tersenyum.

Haris menuturkan bahwa semua sistem terdapat nilai plus dan minus, pilkada dengan sistem elektoral melibatkan semua kalangan masyarakat tapi rentan politik uang dan gesekan-gesekan. Tapi besar dalam hal mendapatkan legitimasi masyarakat.

“Dipilih oleh DPRD juga rawan politik uang tapi hanya melibatkan elit-elit Partai Politik (parpol) saja dan kurang legitimasi masyarakat.Mana pun sistem yang dipilih pasti ada lebih kurangnya,”tambahnya.

” Apalagi sekarang politisi masih berjuang untuk merebut kursi, bukan merebut hati masyarakat yg menjadi pemilihnya,”Tutup Dosen Ilmu Komunikasi USU ini.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here