Tekan Potensi Penyebaran Covid, Turki Bebaskan 45.000 Tahanan

Parlemen Turki telah mengeluarkan Undang-Undang untuk memungkinkan pembebasan massal terhadap puluhan ribu tahanan agar bisa mengurangi kepadatan di penjara dan menghambat penyebaran virus corona baru. Selasa (14/4), RUU tersebut lolos dengan suara 279 melawan 51 suara yang menentang. Di mana Partai AK yang merupakan partai dari Presiden Recep Tayyip Erdogan dan sekutunya, MHP, memberikan dukungan terhadap RUU tersebut. Dalam RUU tersebut, sebanyak 45.000 tahanan bisa dibebaskan sementara. Di mana mereka yang memenuhi syarat akan dibebaskan di bawah kendali yudisial sampai akhir Mei dan Kementerian Kehakiman dapat memperpanjang periode tersebut dua kali dengan maksimum dua bulan pembebasan setiap kalinya. Meski bertujuan untuk mengurangi kepadatan penjara yang sangat rentan dengan penyebaran virus corona, RUU tersebut nyatanya masih mendapatkan kritik dari partai-partai oposisi. Dimuat Reuters, mereka mengkritik karena pembebasan tersebut dikecualikan untuk tahanan dengan tuduhan terorisme, termasuk wartawan dan politisi yang yang ikut terdampak dalam upaya kudeta pada 2016. Sejak tindakan keras pada 2016, jumlah tahanan di Turki meningkat menjadi hampir 300.000 orang. Itu adalah angka tahanan terbesar kedua di Eropa dan paling padat pada Januari 2019. Menurut data dari Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul pada Senin (13/4), sudah ada 17 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di antara para tahanan, termasuk tiga kematian. Gul mengatakan, 79 personel penjara juga dinyatakan positif, bersama dengan total 80 orang hakim dan jaksa, personel peradilan dan personel ilmu forensik.[R]

Parlemen Turki telah mengeluarkan Undang-Undang untuk memungkinkan pembebasan massal terhadap puluhan ribu tahanan agar bisa mengurangi kepadatan di penjara dan menghambat penyebaran virus corona baru. Selasa (14/4), RUU tersebut lolos dengan suara 279 melawan 51 suara yang menentang. Di mana Partai AK yang merupakan partai dari Presiden Recep Tayyip Erdogan dan sekutunya, MHP, memberikan dukungan terhadap RUU tersebut. Dalam RUU tersebut, sebanyak 45.000 tahanan bisa dibebaskan sementara. Di mana mereka yang memenuhi syarat akan dibebaskan di bawah kendali yudisial sampai akhir Mei dan Kementerian Kehakiman dapat memperpanjang periode tersebut dua kali dengan maksimum dua bulan pembebasan setiap kalinya. Meski bertujuan untuk mengurangi kepadatan penjara yang sangat rentan dengan penyebaran virus corona, RUU tersebut nyatanya masih mendapatkan kritik dari partai-partai oposisi. Dimuat Reuters, mereka mengkritik karena pembebasan tersebut dikecualikan untuk tahanan dengan tuduhan terorisme, termasuk wartawan dan politisi yang yang ikut terdampak dalam upaya kudeta pada 2016. Sejak tindakan keras pada 2016, jumlah tahanan di Turki meningkat menjadi hampir 300.000 orang. Itu adalah angka tahanan terbesar kedua di Eropa dan paling padat pada Januari 2019. Menurut data dari Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul pada Senin (13/4), sudah ada 17 kasus Covid-19 yang dikonfirmasi di antara para tahanan, termasuk tiga kematian. Gul mengatakan, 79 personel penjara juga dinyatakan positif, bersama dengan total 80 orang hakim dan jaksa, personel peradilan dan personel ilmu forensik.