Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), tekanan harga di dalam negeri berpotensi menguat tepat ketika nilai tukar rupiah bertahan di sekitar Rp18.100 per dolar AS, tak jauh dari rekor terlemah sepanjang sejarah. Pengamat ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan (Unimed), Dr. Armin Rahmansyah Nasution, Sabtu, 14 November 2026, mengingatkan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat agar mengantisipasi lonjakan inflasi akhir tahun sejak dini.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi nasional Oktober 2026 mencapai 3,23 persen secara tahunan, atau 0,22 persen dibanding bulan sebelumnya, dengan inflasi sepanjang tahun berjalan 2,40 persen. Angka itu mendekati batas atas sasaran inflasi pemerintah, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen. Pendorong utamanya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 4,82 persen, disusul kelompok transportasi 4,87 persen, dengan harga cabai dan beras menjadi sorotan.
“Angka 3,23 persen itu belum mengkhawatirkan kalau berhenti di sini. Masalahnya, pengalaman lima tahun terakhir menunjukkan inflasi hampir selalu menguat saat hari besar keagamaan, dan Natal Tahun Baru adalah ujian berikutnya. Ditambah rupiah yang melemah, ini ibarat api kecil bertemu angin kencang,” kata Armin.
Jika dilihat dari inflasi tahunan pada bulan Desember, angkanya bergerak naik-turun: 1,87 persen pada 2021, melonjak 5,51 persen pada 2022 akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, turun ke 2,61 persen pada 2023 dan 1,57 persen pada 2024, lalu naik lagi ke 2,92 persen pada 2025, tertinggi sejak 2022. Pada Desember 2025 saja, inflasi bulanan mencapai 0,64 persen. Emas perhiasan menjadi penyumbang terbesar sepanjang 2025 dengan andil 0,79 poin persentase, diikuti cabai merah 0,18 poin dan cabai rawit 0,15 poin. BPS sendiri mencatat bahwa dalam lima tahun terakhir inflasi relatif tinggi umumnya terjadi pada periode hari besar keagamaan nasional, seperti Ramadan, Lebaran, serta Natal dan Tahun Baru.
Sumatera Utara punya catatan yang perlu diwaspadai. Pada Oktober 2025, inflasi tahunan Sumut sebesar 4,97 persen menjadi yang tertinggi di Indonesia, dan pada Juli 2026 masih berada di 4,20 persen, di atas rata-rata nasional 2,88 persen pada bulan yang sama. “Artinya Sumut bukan penonton. Kita termasuk daerah yang paling cepat merasakan tekanan harga, sehingga tidak boleh lengah menjelang libur akhir tahun, ketika mobilitas dan belanja masyarakat naik bersamaan,” ujarnya.
Selain itu posisi nilai tukar pun akan sangat menentukan. Rupiah berada di kisaran Rp16.675 per dolar AS pada akhir Desember 2025, lalu menembus Rp18.000 pada pertengahan 2026 dan mencetak rekor terlemah Rp18.189. Setelah sempat menguat ke Rp17.830 pada akhir September, tekanan kembali muncul sepanjang Oktober hingga awal November, dan pada 11 November rupiah diperdagangkan di sekitar Rp18.145. Secara kasar, nilai rupiah sudah tergerus sekitar 8 persen sejak akhir tahun lalu. Tekanan datang dari inflasi Amerika Serikat yang lebih tinggi serta ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed, sementara surplus perdagangan Indonesia pada Januari–September 2026 menyusut menjadi US$10,61 miliar dari US$33,54 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Bank Indonesia menahan BI Rate di 5,75 persen pada Oktober.
Dr Armin Rahmansyah Nasution menjelaskan pelemahan rupiah menjalar ke harga lewat apa yang disebut inflasi impor. Sebagai gambaran, bahan baku impor senilai 100 dolar AS yang pada akhir 2025 setara Rp1.667.500, kini setara sekitar Rp1.814.500, atau lebih mahal Rp147.000 (sekitar 8,8 persen), belum termasuk ongkos angkut. “Rupiah melemah itu bukan cuma urusan pasar uang. Dampaknya sampai ke dapur dan pabrik. Bahan baku industri, pakan ternak, hingga komponen pangan olahan jadi lebih mahal, dan biaya itu akhirnya diteruskan ke harga jual,” katanya.
Dia menambahkan, ada sisi lain yang perlu dilihat utuh. Eksportir komoditas Sumut seperti sawit, karet, dan kopi memang diuntungkan oleh kurs yang tinggi, tetapi manfaat itu tidak otomatis dirasakan konsumen dan industri yang bergantung pada bahan impor. “Jadi keuntungan di satu sisi tidak boleh membuat kita menutup mata terhadap beban di sisi yang lain,” ujarnya.
Dosen FE Unimed ini memberi simulasi sederhana berbasis data BPS. Dengan inflasi tahun berjalan 2,40 persen hingga Oktober, jika inflasi November sekitar 0,2 persen dan Desember sama dengan Desember 2025 (0,64 persen), inflasi sepanjang 2026 akan berada di kisaran 3,26 persen, masih di bawah batas atas 3,5 persen. Namun bila inflasi Desember melonjak hingga 1 persen, angka tahunan bisa mencapai sekitar 3,63 persen dan melewati batas atas sasaran. “Selisihnya cuma 0,36 poin dari Desember, tapi efeknya membuat sasaran jebol. Karena itu Desember adalah bulan penentu,” kata Armin Nasution.
Menurut Dr Armin Rahmansyah Nasution, ada lima langkah yang perlu dilakukan sebelum harga bergerak. Pertama, pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) perlu memulai operasi pasar dan gerakan pangan murah sebelum pekan terakhir Desember, bukan setelah harga naik, sambil memantau selisih harga terhadap Harga Acuan Penjualan, terutama cabai rawit yang sudah diingatkan BPS berpotensi terus naik hingga akhir tahun.
Kedua, stok dan distribusi pangan pokok seperti beras, cabai, bawang, ayam, dan telur harus dipastikan aman lewat Bulog, cadangan pangan daerah, dan kerja sama antardaerah penghasil. Ketiga, Bank Indonesia dan pemerintah pusat perlu menjaga stabilitas rupiah dan kredibilitas bauran kebijakan agar tekanan kurs tidak makin menjalar ke harga. Keempat, pelaku usaha disarankan melakukan lindung nilai kurs dan mulai mengalihkan sebagian bahan baku ke pemasok lokal, serta tidak menimbun barang. Kelima, masyarakat diimbau berbelanja terencana dan tidak panic buying.
“Inflasi itu seperti pajak yang tidak terlihat. Yang paling terpukul adalah mereka yang pendapatannya tetap. Antisipasi dini jauh lebih murah daripada memadamkan api setelah harga melonjak,” pungkas Armin Nasution.