Tidak Transparan, Pansel Pimpinan KPK Bentukan Jokowi Berpotensi Lemahkan KPK

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk Presiden Jokowi. Hanya saja, sejumlah pihak melihat adanya ketidaktransparanan dalam proses pembentukan tersebut.

"Kami menyayangkan proses pembentukan Pansel yang juga dinilai tidak transparan tanpa meminta masukan dari tokoh antikorupsi dan masyarakat sipil dalam mencari nama-nama calon anggota Pansel yang berjumlah sembilan itu," ucap Gufroni, Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK) kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/5) malam.

Tanpa keterbukaan saat menentukan Pansel Capim KPK juga dinilai akan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak terkait kualitas serta independensi pansel tersebut.

"Sebagai masyarakat sipil antikorupsi kami juga mempertanyakan tentang kualitas dan independensi Pansel yang kami nilai tidak akan bisa menghasilkan calon anggota KPK yang lebih baik dari periode sekarang. Alih-alih justru akan melahirkan anggota KPK yang lebih buruk kinerjanya," jelasnya.

Tak hanya itu, Madrasah Anti Korupsi juga menilai Pansel yang telah dipilih Jokowi merupakan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

"Kami menduga, penetapan nama-nama Pansel oleh Presiden diduga ada semacam hidden agenda untuk memasukkan satu kelompok untuk menguasai KPK sehingga bisa dikendalikan sepenuhnya. Maka kami melihat komposisi Pansel ini disusun sedemikian rupa dengan mengambil orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan," katanya.

Dari pandangan Madrasah Anti Korupsi (MAK), beberapa nama Pansel dinilai tidak memiliki latar belakang sebagai tokoh antikorupsi.

"Untuk hal tersebut, kami pada keyakinan bahwa proses seleksi nanti dipastikan tidak akan menghasilkan pimpinan KPK yang lebih berintegritas tapi justru lebih buruk dari pimpinan KPK periode saat ini. Kami menduga KPK akan dikuasai sepenuhnya oleh satu kelompok tertentu dan KPK semakin dilemahkan," paparnya.

"Pada akhirnya pemberantasan korupsi hanya akan menjerat koruptor kelas teri, tidak akan menjerat koruptor kelas kakap termasuk bandit politik  dan pengusaha hitam," pungkasnya.[rtw]

Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah dibentuk Presiden Jokowi. Hanya saja, sejumlah pihak melihat adanya ketidaktransparanan dalam proses pembentukan tersebut.

"Kami menyayangkan proses pembentukan Pansel yang juga dinilai tidak transparan tanpa meminta masukan dari tokoh antikorupsi dan masyarakat sipil dalam mencari nama-nama calon anggota Pansel yang berjumlah sembilan itu," ucap Gufroni, Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK) kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (17/5) malam.

Tanpa keterbukaan saat menentukan Pansel Capim KPK juga dinilai akan menimbulkan pertanyaan dari berbagai pihak terkait kualitas serta independensi pansel tersebut.

"Sebagai masyarakat sipil antikorupsi kami juga mempertanyakan tentang kualitas dan independensi Pansel yang kami nilai tidak akan bisa menghasilkan calon anggota KPK yang lebih baik dari periode sekarang. Alih-alih justru akan melahirkan anggota KPK yang lebih buruk kinerjanya," jelasnya.

Tak hanya itu, Madrasah Anti Korupsi juga menilai Pansel yang telah dipilih Jokowi merupakan orang-orang yang dekat dengan kekuasaan.

"Kami menduga, penetapan nama-nama Pansel oleh Presiden diduga ada semacam hidden agenda untuk memasukkan satu kelompok untuk menguasai KPK sehingga bisa dikendalikan sepenuhnya. Maka kami melihat komposisi Pansel ini disusun sedemikian rupa dengan mengambil orang-orang yang memang dekat dengan kekuasaan," katanya.

Dari pandangan Madrasah Anti Korupsi (MAK), beberapa nama Pansel dinilai tidak memiliki latar belakang sebagai tokoh antikorupsi.

"Untuk hal tersebut, kami pada keyakinan bahwa proses seleksi nanti dipastikan tidak akan menghasilkan pimpinan KPK yang lebih berintegritas tapi justru lebih buruk dari pimpinan KPK periode saat ini. Kami menduga KPK akan dikuasai sepenuhnya oleh satu kelompok tertentu dan KPK semakin dilemahkan," paparnya.

"Pada akhirnya pemberantasan korupsi hanya akan menjerat koruptor kelas teri, tidak akan menjerat koruptor kelas kakap termasuk bandit politik  dan pengusaha hitam," pungkasnya.[rtw]