Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution didesak mencari terobosan untuk menjaga pembangunan daerah di tengah ancaman pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun hingga Rp1,5 triliun.
Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut, Mangapul Purba, Kamis, 22 Oktober 2026. Ia mengingatkan, pemangkasan TKD berpotensi semakin menekan kemampuan fiskal APBD Sumut, sementara kebutuhan pembangunan infrastruktur di berbagai daerah masih mendesak.
“Jika pemotongan TKD terjadi, tentu membuat fiskal APBD Pemprovsu akan tertekan. Sementara, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak infrastruktur yang perlu ditangani,” ujarnya.
Mangapul menilai, Pemprov Sumut tidak bisa terus bergantung pada pola pembiayaan yang selama ini berjalan. Bobby Nasution diminta menyiapkan strategi alternatif agar pembangunan tetap berlanjut meskipun ruang fiskal daerah semakin terbatas.
Salah satu opsi yang disarankannya adalah mengkaji kemungkinan pinjaman kepada pihak ketiga. Namun, langkah tersebut harus diperhitungkan secara matang dan tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan.
Selain itu, Mangapul mendorong evaluasi terhadap aset-aset milik daerah yang tidak produktif. Aset yang tidak memberikan manfaat optimal perlu ditinjau kembali pemanfaatannya, termasuk kemungkinan dilepas untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur.
“Bisa juga menjual aset yang tidak produktif untuk digunakan membangun infrastruktur di Sumut. Jadi, aset-aset yang tidak produktif itu bisa membantu pembangunan di Sumut,” tegas legislator dari daerah pemilihan (Dapil) IX yang meliputi Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun tersebut.
Menurut Mangapul, ancaman berkurangnya TKD harus menjadi momentum bagi Pemprov Sumut untuk melakukan evaluasi dan berani mengambil kebijakan inovatif. Pemerintah daerah juga perlu menetapkan skala prioritas agar program pembangunan yang menyentuh kebutuhan masyarakat tidak ikut terhambat.
Ia menegaskan, Fraksi PDI Perjuangan tidak ingin pemerintahan Bobby Nasution terjebak dalam zona nyaman, terutama ketika tantangan fiskal menuntut langkah konkret dan terukur.
“Artinya, kami dari Fraksi PDIP meminta Pemprovsu jangan berada di zona nyaman. Semangat gubernur harus mampu membawa perubahan yang lebih baik bagi Sumut, khususnya di bidang infrastruktur. Jangan hanya birokrasi yang berjalan, tetapi pembangunan infrastruktur justru terganggu. Maka, lakukanlah langkah-langkah konkret, jangan menunggu situasi yang tidak jelas,” katanya.
Mangapul berharap Pemprov Sumut segera menyiapkan strategi pengelolaan keuangan yang adaptif dengan mengoptimalkan potensi daerah dan memastikan anggaran tersedia untuk kebutuhan prioritas.
Dengan langkah antisipatif sejak dini, ia berharap ancaman pemangkasan TKD tidak menjadi penghambat pembangunan infrastruktur maupun pelayanan publik di Sumatera Utara.