Ancaman pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) Sumatera Utara hingga mendekati Rp1,5 triliun dinilai dapat menghambat pembangunan dan pelayanan publik. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Sumut Bobby Nasution, pimpinan DPRD Sumut, serta 30 anggota DPR RI asal Sumut didesak bersatu memperjuangkan anggaran daerah ke pemerintah pusat.
Desakan itu disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut, Abdul Rahim Siregar, ST, MT. Ia menegaskan, ancaman pemangkasan TKD harus disikapi melalui langkah politik bersama sekaligus terobosan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Jangan biarkan Gubernur Sumatera Utara berjuang sendirian melobi pemerintah pusat. Pimpinan DPRD Sumut dan 30 anggota DPR RI asal Sumatera Utara memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Sumut,” kata Abdul Rahim Siregar, Kamis, 22 Oktober 2026.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki satu suara dalam memperjuangkan anggaran pembangunan Sumut. Bahkan, jika memungkinkan, alokasi TKD tidak hanya dipertahankan, tetapi juga ditingkatkan sesuai kebutuhan daerah.
Abdul Rahim menyarankan Gubernur Sumut bersama pimpinan DPRD dan perwakilan anggota DPR RI asal Sumut membangun komunikasi politik dengan pemerintah pusat, termasuk mendatangi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan untuk menyampaikan kondisi fiskal serta kebutuhan pembangunan Sumut.
Ia menilai, Sumut merupakan provinsi strategis dengan 33 kabupaten/kota dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang masih besar. Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran nasional harus mempertimbangkan dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
“Dalam memperjuangkan pembangunan Sumatera Utara, kepentingan rakyat harus berada di atas kepentingan partai dan kelompok. Tiga puluh anggota DPR RI harus menjadi kekuatan politik bersama untuk memperjuangkan anggaran pembangunan Sumatera Utara,” ujarnya.
Selain memperjuangkan TKD, Abdul Rahim meminta Pemprov Sumut tidak terus bergantung pada transfer pemerintah pusat. Menurutnya, ancaman pemangkasan anggaran harus menjadi momentum untuk memperkuat kemandirian fiskal melalui peningkatan PAD secara berkelanjutan tanpa membebani masyarakat kecil.
Ia menawarkan sejumlah langkah strategis, mulai dari optimalisasi pajak daerah, pemanfaatan aset pemerintah yang belum produktif, hingga pembenahan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan pajak air permukaan dinilai perlu diperkuat melalui digitalisasi, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pencegahan kebocoran penerimaan.
Di sisi lain, aset-aset Pemprov Sumut harus dikelola lebih produktif. Kinerja BUMD, termasuk Bank Sumut, Perumda Tirtanadi, dan PT Perkebunan Sumatera Utara, juga perlu ditingkatkan agar lebih profesional, sehat, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap PAD.
“Pemotongan TKD harus menjadi momentum bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan lompatan besar dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Kita memiliki potensi ekonomi yang besar, sumber daya alam, BUMD, dan aset daerah yang bernilai puluhan triliun rupiah. Semua potensi tersebut harus dikelola secara profesional agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia juga meminta Bobby Nasution bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) menyusun peta jalan peningkatan PAD yang terukur, lengkap dengan target tahunan, indikator kinerja, penanggung jawab, dan mekanisme evaluasi.
“Jangan menjadikan pemotongan TKD sebagai alasan berhentinya pembangunan. Pemerintah daerah harus lebih kreatif menggali pendapatan, lebih disiplin mengelola belanja, dan lebih berani melakukan reformasi pengelolaan aset serta BUMD. Namun, peningkatan PAD jangan sampai dilakukan dengan membebani rakyat kecil,” tegasnya.
Ia menekankan, perjuangan mempertahankan TKD dan peningkatan PAD harus berjalan beriringan. Kolaborasi pemerintah provinsi, DPRD, dan anggota DPR RI asal Sumut dinilai penting agar tekanan fiskal tidak mengorbankan pemerataan pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat.
“Yang kita perjuangkan bukan sekadar besarnya angka TKD atau PAD, tetapi masa depan pembangunan Sumatera Utara dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah pusat harus mendengar aspirasi daerah. Gubernur, DPRD Sumut, dan 30 anggota DPR RI harus bersatu memperjuangkan anggaran pembangunan,” pungkasnya.