Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat dan tidak terlibat dalam politik praktis. Hal itu disampaikan Dosen FISIP Universitas Negeri Medan (UNIMED), Bakhrul Khair Amal berkaitan dengan Hari Jadi TNI ke 81 yang jatuh pada hari ini, 5 Oktober 2026.
Menurut Bakhrul, sejarah TNI yang lahir dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) menunjukkan bahwa rakyat merupakan bagian penting dari fondasi pertahanan negara. Karena itu, TNI dinilai tidak boleh meninggalkan rakyat dalam menjalankan tugasnya menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Cikal bakal TNI adalah dari Badan Keamanan Rakyat, jadi TNI jangan pernah meninggalkan rakyat. TNI harus kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi yaitu rakyat. Karena itu menjadi fondasi pertahanan utama negara," ujar Bakhrul kepada redaksi.
Ia mengatakan, rakyat merupakan kekuatan utama yang melahirkan dan menopang keberadaan TNI. Karena itu, kepentingan rakyat harus ditempatkan sebagai orientasi utama dalam menjalankan tugas pertahanan negara.
Tantangan pertahanan Indonesia saat ini tidak hanya berkaitan dengan ancaman militer dari luar negeri. Pertarungan ekonomi, politik dan pertahanan di tingkat global juga menjadi tantangan yang harus dihadapi melalui solidaritas dan kebersamaan seluruh elemen bangsa.
"Kekuatan TNI adalah kekuatan dari dalam ketika berhadapan dengan luar. TNI menjadi garda terdepan mempertahankan NKRI. Namun tempat pertempuran itu harus dilihat dari pertarungan membangun konsolidasi dengan rakyat," katanya.
Menurut dia, kekuatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) tidak akan cukup apabila tidak didukung kekuatan sosial dan persatuan rakyat. Konsolidasi antara TNI dan masyarakat menjadi salah satu kekuatan utama dalam menghadapi berbagai ancaman terhadap negara.
Di sisi lain, Bakhrul mengingatkan adanya potensi ancaman internal berupa polarisasi akibat perbedaan politik dan kepentingan kelompok. Menurutnya, perbedaan pendapat dalam batas dialektika demokrasi merupakan hal yang wajar, tetapi upaya mengadu domba masyarakat harus dihindari.
"Polarisasi akibat politik, pertentangan pendapat dalam batas dialektika bisa diterima. Tapi polarisasi yang mengadu domba anak bangsa itu harus dihindari," ujarnya.
Ia menegaskan, dalam perspektif NKRI, kepentingan kelompok tidak boleh mengalahkan kepentingan bersama. Perubahan politik dan kebijakan tetap dapat dilakukan, tetapi harus berlandaskan kepentingan bangsa dan negara.
Bakhrul juga menilai TNI masih berada pada jalur yang tepat dalam membaca perkembangan situasi nasional. Namun, pengalaman pada era reformasi perlu menjadi bahan evaluasi dan diskusi agar peran TNI dalam kehidupan berbangsa tetap berada dalam koridor yang telah ditetapkan.
"Pada Orde Reformasi kita lihat itu jadi lompatan kecil yang harus didiskusikan. Dimana, politik praktis dalam pertahanan keamanan tidak masuk dalam politik,” ujarnya.
Ia menambahkan, TNI akan semakin kuat dan dihormati apabila menjalankan tugas secara tulus tanpa kepentingan tertentu. TNI juga dinilai dapat menjadi barometer dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.
"TNI akan berjaya jika bekerja tulus tanpa modus. TNI barometer yang bisa membuat persoalan anak bangsa bisa diselesaikan. Jika TNI terlibat politik praktis maka TNI akan ditinggalkan rakyat," tegas Bakhrul.