Uang Cepat bagi Pemilu Serentak

BAGAIMANA kabar uang Rp349 triliun rupiah yang tengah dicuci Kementerian Keuangan? Kok sampai sekarang belum ada kabarnya? Apakah sudah bersih? Kalau memang sudah bersih berarti uang untuk Pemilu Serentak 2024 ada titik terang. Pemilu serentak bisa dilaksanakan tanpa harus mengalami masalah kekurangan uang sebagaimana yang dicurigai banyak pihak.

Pemilu serentak memang pekerjaan berat, butuh kerja ekstra, tenaga ekstra dan uang ekstra, agar bisa belanja. Belajar dari pengalaman pemilu tidak serentak 2019 lalu, tampak bahwa pelaksanaannya tidak terlalu siap. Tragisnya akibat ketidak-siapan itu pemilu 2019 banyak menelan korban jiwa petugas penyelenggara pemilu.

Nah, pemilu serentak hal tersebut jangan terulang lagi. Sehingga harus benar benar siapa lahir batin, khususnya kesiapan uang yang cukup. Semua ini harus disiapkan oleh Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab tertinggi sukses tidaknya penyelenggaraan pemilu serentak 2024.

Masalah kekurangan uang Indonesia saat ini bukan isapan jempol. Pemerintah berkali mengeluh soal uang hasil pengerukan sumber daya alam tambang terutama batubara dan nikel yang dilarikan dan ditempatkan di luar negeri. Katanya tempatnya tidak jauh dari Indonesia.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa uang hasil pengerukan tambang di setidaknya ada Rp 2.500 triliun ditempatkan di Singapura. Tapi pemerintah Singapura secara resmi menyatakan bahwa negara Singapura bukan tempat menempatkan uang haram. Berarti negara Singapura sudah mendeklarasikan bahwa negaranya akan bersih dari uang kotor atau uang haram. Ini juga merupakan penegasan Singapura ke Indonesia bahwa tidak ada uang haram Indonesia Rp2.500 triliun di negara Singapura.

Rumitnya masalah uang hasil jual sumber daya alam Indonesia tersebut membuat pemerintah panik. Baru baru ini pemerintah mengeluarkan peraturan agar sedikitnya 30 persen uang hasil ekspor atau hasil jual kekayaan alam Indonesia ditempatkan di dalam negeri, ditempatkan di bank bank nasional atau diinvestasikan di Indonesia.

Tapi, tampaknya peraturan ini tidak terlalu digubris oleh pengusaha. Mereka para pengusaha masih menganggap Indonesia tidak menguntungkan untuk tempat uang.

Uang tampaknya tidak mau datang atau diam di Indonesia. Ini ditunjukkan oleh cadangan devisa Indonesia yang berkurang. Artinya uang malah keluar dari Indonesia. Akibatnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama dolar amerika juga makin hari makin melemah.

Memang ada semacam ritual uang setiap pergantian kekuasaan nilai mata uang Indonesia merosot 75-100 persen. Di era SBY kurs rata rata rupiah Rp8.000 per dolar, sekarang era pemerintahan Jokowi kurs rata rata rupiah Rp15 ribu per dolar AS. Nah ke depan berapa kira-kira?

Jadi darimana Indonesia bisa mendapatkan uang untuk mendanai pemilu serentak ini. Uang semacam ini harus ada serentak sebagaimana pemilu serentak. Pemilu tidak mungkin bisa dilaksanakan serentak kalau uangnya tidak datang serentak.

Ini perkara yang rumit. Membutuhkan satu langkah cepat dan keras oleh pemerintah untuk menarik uang tersebut, atau memaksa pengusaha membawa uangnya cepat-cepat dan serentak ke Indonesia. Semoga berhasil.