UMKM Belum jadi Penerima Manfaat Terdepan di Even F1 Powerboat di Danau Toba

Dampak pelaksanaan kegiatan F1 Powerboat (F1H2O) Danau Toba yang terhadap ekonomi yang diklaim oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno tidak akan dinikmati oleh masyarakat pelaku UMKM.

Rakyat Kabupaten Toba yang disebut menjadi penerima dampak ekonomi besar tersebut hanya akan menjadi jargon.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi, Elfenda Ananda menanggapi even F1 Powerboat yang akan kembali digelar pada awal Maret 2024 di Danau Toba.

“Rasanya berlebihan kalau contoh itu diberikan pada pelaku UMKM terutama Masyarakat setempat sebagai penerima dampak terbesar dari even ini,” katanya, Rabu (28/2).

Elfenda menyampaikan ini didasarkan pada laporan Sandiaga Uno dapar rapat dengar pendapat bersama Komisi X DPR RI yang menyebutkan dampak pelaksanaan kegiatan F1 Powerboat ini  terhadap sektor ekonomi mencapai Rp391 miliar. Terdiri dari pre-event impact Rp155 miliar, direct impact Rp129 miliar, dan indirect impact 107 miliar. 

Selain berdampak terhadap sektor ekonomi, kontribusi kegiatan ini cukup besar terhadap sektor pariwisata, di mana dilaporkan, hunian kamar terisi 100 persen, di mana sebelum adanya event hanya terisi 30 persen saja. Kemudian, kenaikan jumlah penumpang DTB secara tahunan pada Februari lalu mencapai 81,22 persen, kenaikan jumlah penumpang Kualanamu naik 86,03 persen, transportasi 16 persen, serta menciptakan lapangan kerja langsung kepada 1.230 orang.

Dari laporan itu kata Elfenda, sangatlah jelas bahwa dampak penerima manfaat paling besar bukan Masyarakat pelaku UMKM di Kabupaten Toba. Karena akumulasi nilai Rp 391 Miliar pada tahun 2023 dampak ekonomi terurai dengan jelas.

Sedangkan untuk pedagang kecil atau pengusaha kelas bawah hanya mendapatkan bagian terkecil dari ivent tersebut. 

“Bisa dibuktikan Masyarakat kabupaten Toba yang ada disekitar kegiatan hanya akan memperoleh dari wisatawan local saja, sebab, untuk wisatawan ekonomi kelas atas kecil kemungkinannya untuk makan pada warung-warung warga,” ungkapnya.

Dampak yang sama juga akan dirasakan Pemda Kabupaten Toba. Dimana, mereka hanya akan menerima pemasukan dari sektor pajak penginapan dan restoran. Itu pun jika para pelaku usaha jujur dalam melaporkan pajak penerimaannya.

Karena itu kata Elfenda, pemerintah pusat melalui (Menparekraf) Sandiaga Uno harus punya keberpihakan yang lebih besar pada masyarakat kabupaten Toba. Bukan pada pengusaha menengah keatas. 

“Selain itu, pemerintah kabupaten juga harus mempunyai inisiatif dan kreatifitas agar pemda lebih diberdayakan untuk keuntungan masyarakat daerah ini. Pemda harus mampu mendongkrak PAD yang lebih besar sehingga ada manfaat dari kegiatan ini. Selain itu keberlanjutan ekonomi daerah lewat sektor pariwisata dan jasa perdagangan harus lebih ditingkatkan,” demikian Elfenda Ananda.