Seruan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntaskan pengusutan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara semakin mencuat. Kali ini seruan tersebut disampaikan DPD GMNI Sumatera Utara.
Ketua DPD GMNI Sumatera Utara, Diga Pinem mengatakan dalam pengusutan tersebut seluruh nama yang sempat muncul di persidangan harus diperiksa oleh lembaga anti rasuah tersebut, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution.
“Jangan sampai hukum hanya berani menyentuh pejabat pelaksana, sementara lingkaran kekuasaan yang memiliki otoritas politik dan kewenangan pengambilan keputusan justru luput dari pemeriksaan. KPK tidak boleh tebang pilih. Bobby Nasution harus dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban atas segala fakta yang relevan dalam perkara ini,” kata Diga, Minggu, 15 November 2026.
Diga menilai, fakta persidangan mengenai dua proyek, yakni ruas Sipiongot–Batas Labuhanbatu dan Hutaimbaru–Sipiongot, dengan nilai anggaran sekitar Rp165,8 miliar. Dalam persidangan, anggaran kedua proyek disebut tidak tercantum dalam APBD murni 2025 dan dialokasikan melalui pergeseran anggaran sejumlah organisasi perangkat daerah.
“Mekanisme pergeseran yang disebut berlangsung hingga enam kali melalui peraturan gubernur patut diuji secara terbuka, termasuk dasar keputusan, prosedur, dan pertanggungjawaban pejabat terkait,” ujarnya.
Pada sisi lain, majelis hakim Pengadilan Tipikor Medan sebelumnya meminta KPK menelusuri persoalan pergeseran anggaran dan membuka kemungkinan penyidikan lanjutan. Keterangan persidangan juga menyebut Topan Obaja Putra Ginting pernah melaporkan rencana pembangunan jalan kepada Bobby.
“Fakta tersebut bukan bukti kesalahan pidana, tetapi merupakan petunjuk relevan yang tidak boleh diabaikan penyidik,” sebutnya.
Menurut Diga, pengusutan menyeluruh penting agar perkara ini tidak direduksi menjadi pelanggaran individual, melainkan mengungkap kegagalan tata kelola, konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan anggaran publik dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan negara.
“Bobby Nasution harus diperiksa, apabila KPK menemukan alat bukti yang cukup, penetapan tersangka, penangkapan sesuai prosedur, dan penuntutan harus dilakukan tanpa kompromi. Tidak boleh ada kekuasaan yang menjadi ruang kebal hukum,” demikian Diga Pinem.