Wakapolri: Jangan Artikan Demokrasi Sebagai Kebebasan Yang Sebebas-bebasnya

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meminta agar seluruh elemen masyarakat agar tidak terjebak dengan gelombang negatif politisasi identitas. Hal ini disampaikannya saat memberikan kuliah umum di Universitas Riau, Rabu (11/3). Ia menjelaskan saat ini sangat banyak keresahan ditengah masyarakat akibat persoalan politisasi identitas yang terjadi. Namun ia optimis hal ini tidak akan membuat Indonesia bubar, sepanjang kebebasan dalam demokrasi dianggap bukan sebagai kebebasan yang tanpa aturan. "Caranya dengan menjaga demokrasi dalam kebhinnekaan. Sehingga demokrasi tidak diartikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasan yang taat terhadap rule of law," kata Wakapolri kepada para peserta kuliah umum di Universitas Riau, Rabu (11/3). Wakapolri melanjutkan, seluruh elemen masyarakat agar jangan merelakan diri terjebak dengan gelombang negatif politisasi identitas tersebut. "Pahami bahwa civitas akademia, para mahasiswa dan mahasiswi, punya tanggung jawab yaitu menjalankan peran sebagai guardian of value - menjaga nilai-nilai kebhinnekaan dan Pancasila, serta akar persatuan dan kesatuan," lanjut Wakapolri. Meski demikian, Wakapolri tidak memungkiri bahwa politisasi identitas memang faktual. Tapi fakta itu justru jangan menjadikan masyarakat malah menyerah dengan berbagai gelombang negatif itu. "Lewat hoaks, medsos dan fenomena post-truth, hal ini saling berkaitan. Itu semua tentu saja dapat menganggu demokrasi di Indonesia. Maksimalkan dan eksplorasi kemampuan kalian sebagai bentuk perlawanan terhadap politisasi identitas. Jangan menjadi orang biasa. Jadilah orang yang luar biasa dengan berbuat sesuatu yang luar biasa yang tidak dibuat oleh orang lain," pungkas mantan Kapolda Metro Jaya ini.[R]

Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono meminta agar seluruh elemen masyarakat agar tidak terjebak dengan gelombang negatif politisasi identitas. Hal ini disampaikannya saat memberikan kuliah umum di Universitas Riau, Rabu (11/3). Ia menjelaskan saat ini sangat banyak keresahan ditengah masyarakat akibat persoalan politisasi identitas yang terjadi. Namun ia optimis hal ini tidak akan membuat Indonesia bubar, sepanjang kebebasan dalam demokrasi dianggap bukan sebagai kebebasan yang tanpa aturan. "Caranya dengan menjaga demokrasi dalam kebhinnekaan. Sehingga demokrasi tidak diartikan kebebasan yang sebebas-bebasnya. Tetapi kebebasan yang taat terhadap rule of law," kata Wakapolri kepada para peserta kuliah umum di Universitas Riau, Rabu (11/3). Wakapolri melanjutkan, seluruh elemen masyarakat agar jangan merelakan diri terjebak dengan gelombang negatif politisasi identitas tersebut. "Pahami bahwa civitas akademia, para mahasiswa dan mahasiswi, punya tanggung jawab yaitu menjalankan peran sebagai guardian of value - menjaga nilai-nilai kebhinnekaan dan Pancasila, serta akar persatuan dan kesatuan," lanjut Wakapolri. Meski demikian, Wakapolri tidak memungkiri bahwa politisasi identitas memang faktual. Tapi fakta itu justru jangan menjadikan masyarakat malah menyerah dengan berbagai gelombang negatif itu. "Lewat hoaks, medsos dan fenomena post-truth, hal ini saling berkaitan. Itu semua tentu saja dapat menganggu demokrasi di Indonesia. Maksimalkan dan eksplorasi kemampuan kalian sebagai bentuk perlawanan terhadap politisasi identitas. Jangan menjadi orang biasa. Jadilah orang yang luar biasa dengan berbuat sesuatu yang luar biasa yang tidak dibuat oleh orang lain," pungkas mantan Kapolda Metro Jaya ini.