Wakil Merasa Jadi 'Ban Serep' Ini Tiga Perseteruan Kepala Daerah Dan Wakilnya Di Lampung

Ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya menjadi sorotan utama di Lampung. Hal ini terjadi setelah para wakil merasa tidak mendapatkan porsi yang pas dalam memimpin pemerintahan di daerah mereka. Dilansir RMOLLampung, perseteruan yang terjadi antara kepala daerah dan wakilnya yakni Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Pertama adalah perseteruan Walikota Bandarlampung Herman HN dengan wakilnya Yusuf Kohar. Perseteruan diantara keduanya bahkan sudah terjadi hanya beberapa hari setelah terpilih. “Kita lihat saja, aku tak mau jadi pelengkap penderita seperti wakil wali kota sebelumnya.” katanya kepada RMOLLampung. Tobroni Harun, wakil wali kota periode 2010-2015 juga berseteru dengan Herman HN pada saat menjabat wali kota periode pertamanya. Pemicunya sama, Tobroni maupun Yusuf Kohar sama-sama merasa cuma jadi ban serepnya wali kota saja. Mereka mereka tak diberi peran padahal sama-sama berjuang memenangkan pemilihan. Perseteruan Yusuf Kohar merembet ke istri Herman HN, Eva Dwiana yang hendak mencalonkan diri jadi wali Kota Bandarlampung periode 2020-2025. Selain mengkritik berbagai program Herman HN, Yusuf Kohar yang juga mencalonkan diri beberapa kali menyindir cawe-cawenya isteri Herman HN dalam urusan kepemerintahan. Menurut Yusuf Kohar, roda pemerintahan tidak berjalan optimal karena dirinya tidak diberdayakan oleh Herman HN dan istrinya, Eva Dwiana terlalu ikut campur dalam roda pemerintahan. “Seharusnya ada pelimpahan wewenang, selama saya tidak diberdayakan, istri jangan ikut campur,” ujar kader Partai Demokrat Lampung itu. Herman HN menepis semua tudingan tersebut dengan mengungkapkan bahwa tugas wakil itu membantunya sesuai Pasal 63, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Artinya, tugas wakil itu membantu, bukan jabatannya sama dengan saya,” ujar wali kota yang sempat mencalonkan diri jadi gubernur Lampung. Perseteruan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Perseteruan yang hampir sama juga terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulangbawang. Terbaru, puncak dari perseteruan ini terlihat dari penolakan Wakil Bupati Tulangbawan Hendriwansyah untuk membacakan LPJ APBD 2019 di DPRD Tulangbawang. Padahal, Bupati Winarti memerintahkannya untuk membacakan LPJ tersebut pada Senin (20/6). Hendriwansyah mengatakan tak pernah diajak komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tulangbawang. “Bupati jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri, bayangkan sudah tiga tahun,” kata Hendriwansyah yang juga ketua DPD PAN di kabupaten “Sai Bumi Nengah Nyappur.” Dia mengaku diam selama tiga tahun ini semata-mata untuk menjaga kondusifitas, ketentraman dan keutuhan seluruh lapisan elemen masyarakat. “Saya malu sama Alloh SWT, malu sama masyarakat, malu sama kawan-kawan media, tapi ya itulah keadaanya, saya tidak mau memperpanjang masalah,” ujarnya. Bukti dari tidak adanya pemberian peran kepadanya kata Hendriwansyah yakni dia tidak pernah diundang pada acara resmi Pemda. Bahkan acara bisa diundur jika tidak sesuai dengan jadwal Bupati. "Semua acara dan agenda kegiatan harus bupati yang membukanya. Wakil bupatinya dianggap tidak ada," curhatnya kepada para awak media Winati masih diam seribu bahasa terhadap curhatan wakilnya. Perseteruan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Dari "Negeri di Atas Awan" Kabupaten Lampung Barat isu ketidakharmonisan antara Bupati Parosil dan Wakilnya Mad Hasnurin juga berhembus. Meski belum blak-blakan seperti dua diatas. Proses pelantikan pejabat struktural minggu lalu disinyalir menjadi salah satu indikasi ketidakharmonisan tersebut. Dimana saat itu, Parosil memerintahkan sekdanya untuk melakukan pelantikan, padahal wakilny Mad Hasnurin ada di sana.[R]

Ketidakharmonisan antara kepala daerah dan wakilnya menjadi sorotan utama di Lampung. Hal ini terjadi setelah para wakil merasa tidak mendapatkan porsi yang pas dalam memimpin pemerintahan di daerah mereka. Dilansir RMOLLampung, perseteruan yang terjadi antara kepala daerah dan wakilnya yakni Walikota dan Wakil Walikota Bandarlampung Pertama adalah perseteruan Walikota Bandarlampung Herman HN dengan wakilnya Yusuf Kohar. Perseteruan diantara keduanya bahkan sudah terjadi hanya beberapa hari setelah terpilih. “Kita lihat saja, aku tak mau jadi pelengkap penderita seperti wakil wali kota sebelumnya.” katanya kepada RMOLLampung. Tobroni Harun, wakil wali kota periode 2010-2015 juga berseteru dengan Herman HN pada saat menjabat wali kota periode pertamanya. Pemicunya sama, Tobroni maupun Yusuf Kohar sama-sama merasa cuma jadi ban serepnya wali kota saja. Mereka mereka tak diberi peran padahal sama-sama berjuang memenangkan pemilihan. Perseteruan Yusuf Kohar merembet ke istri Herman HN, Eva Dwiana yang hendak mencalonkan diri jadi wali Kota Bandarlampung periode 2020-2025. Selain mengkritik berbagai program Herman HN, Yusuf Kohar yang juga mencalonkan diri beberapa kali menyindir cawe-cawenya isteri Herman HN dalam urusan kepemerintahan. Menurut Yusuf Kohar, roda pemerintahan tidak berjalan optimal karena dirinya tidak diberdayakan oleh Herman HN dan istrinya, Eva Dwiana terlalu ikut campur dalam roda pemerintahan. “Seharusnya ada pelimpahan wewenang, selama saya tidak diberdayakan, istri jangan ikut campur,” ujar kader Partai Demokrat Lampung itu. Herman HN menepis semua tudingan tersebut dengan mengungkapkan bahwa tugas wakil itu membantunya sesuai Pasal 63, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Artinya, tugas wakil itu membantu, bukan jabatannya sama dengan saya,” ujar wali kota yang sempat mencalonkan diri jadi gubernur Lampung. Perseteruan Bupati dan Wakil Bupati Tulangbawang Perseteruan yang hampir sama juga terjadi antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tulangbawang. Terbaru, puncak dari perseteruan ini terlihat dari penolakan Wakil Bupati Tulangbawan Hendriwansyah untuk membacakan LPJ APBD 2019 di DPRD Tulangbawang. Padahal, Bupati Winarti memerintahkannya untuk membacakan LPJ tersebut pada Senin (20/6). Hendriwansyah mengatakan tak pernah diajak komunikasi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Tulangbawang. “Bupati jalan sendiri, ngapa-ngapain sendiri, bayangkan sudah tiga tahun,” kata Hendriwansyah yang juga ketua DPD PAN di kabupaten “Sai Bumi Nengah Nyappur.” Dia mengaku diam selama tiga tahun ini semata-mata untuk menjaga kondusifitas, ketentraman dan keutuhan seluruh lapisan elemen masyarakat. “Saya malu sama Alloh SWT, malu sama masyarakat, malu sama kawan-kawan media, tapi ya itulah keadaanya, saya tidak mau memperpanjang masalah,” ujarnya. Bukti dari tidak adanya pemberian peran kepadanya kata Hendriwansyah yakni dia tidak pernah diundang pada acara resmi Pemda. Bahkan acara bisa diundur jika tidak sesuai dengan jadwal Bupati. "Semua acara dan agenda kegiatan harus bupati yang membukanya. Wakil bupatinya dianggap tidak ada," curhatnya kepada para awak media Winati masih diam seribu bahasa terhadap curhatan wakilnya. Perseteruan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Dari "Negeri di Atas Awan" Kabupaten Lampung Barat isu ketidakharmonisan antara Bupati Parosil dan Wakilnya Mad Hasnurin juga berhembus. Meski belum blak-blakan seperti dua diatas. Proses pelantikan pejabat struktural minggu lalu disinyalir menjadi salah satu indikasi ketidakharmonisan tersebut. Dimana saat itu, Parosil memerintahkan sekdanya untuk melakukan pelantikan, padahal wakilny Mad Hasnurin ada di sana.