Menurutnya faktor utama yang membuat hal ini terjadi yakni karena besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan saat Pilkada.
\"Mereka sangat kuat dorongannya untuk korupsi akibat besarnya biaya kampanye atau tekanan sosial politik yang membutuhkan dana besar,\" katanya, Rabu (16/10/2019).
Ikrimah mengatakan bukan hanya pada level kepala daerah, pada level pejabat eksekutif hal ini juga berpotensi terjadi. Sebab, jabatan tersebut juga tidak akan terlepas dari kepentingan kepala daerah untuk mengembalikan dana kampanyenya.
\"Makanya selalu saya katakan potensi kepala daerah dan pejabat eksekutif masuk penjara sangat besar,\" ujarnya.
Diketahui Walikota Medan dan 6 orang lainnya terjaring OTT KPK. Siang ini Walikota Medan akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan 6 orang lainnya diperiksa di Polrestabes Medan.[R]
" itemprop="description"/>Menurutnya faktor utama yang membuat hal ini terjadi yakni karena besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan saat Pilkada.
\"Mereka sangat kuat dorongannya untuk korupsi akibat besarnya biaya kampanye atau tekanan sosial politik yang membutuhkan dana besar,\" katanya, Rabu (16/10/2019).
Ikrimah mengatakan bukan hanya pada level kepala daerah, pada level pejabat eksekutif hal ini juga berpotensi terjadi. Sebab, jabatan tersebut juga tidak akan terlepas dari kepentingan kepala daerah untuk mengembalikan dana kampanyenya.
\"Makanya selalu saya katakan potensi kepala daerah dan pejabat eksekutif masuk penjara sangat besar,\" ujarnya.
Diketahui Walikota Medan dan 6 orang lainnya terjaring OTT KPK. Siang ini Walikota Medan akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan 6 orang lainnya diperiksa di Polrestabes Medan.[R]
"/>Menurutnya faktor utama yang membuat hal ini terjadi yakni karena besarnya biaya kampanye yang dikeluarkan saat Pilkada.
\"Mereka sangat kuat dorongannya untuk korupsi akibat besarnya biaya kampanye atau tekanan sosial politik yang membutuhkan dana besar,\" katanya, Rabu (16/10/2019).
Ikrimah mengatakan bukan hanya pada level kepala daerah, pada level pejabat eksekutif hal ini juga berpotensi terjadi. Sebab, jabatan tersebut juga tidak akan terlepas dari kepentingan kepala daerah untuk mengembalikan dana kampanyenya.
\"Makanya selalu saya katakan potensi kepala daerah dan pejabat eksekutif masuk penjara sangat besar,\" ujarnya.
Diketahui Walikota Medan dan 6 orang lainnya terjaring OTT KPK. Siang ini Walikota Medan akan dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Sedangkan 6 orang lainnya diperiksa di Polrestabes Medan.[R]
"/>