Terjaringnya Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam OTT yag dilakukan KPK beberapa hari lalu menambah panjang deretan daftar pemimpin dan pejabat kota terbesar ketiga di Indonesia itu.
Sebelum Eldin, Rahudman dan Abdillah telah lebih dulu menjadi koleksi komisi anti rasuah.
Citra Medan sebagai kota produsen koruptor diperparah dengan mengingat dua gubernur yang pernah memimpin di Sumatera Utara, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho menjadi tahanan KPK dengan kasus korupsi.
Ditambah lagi dengan tertangkap tangannya kejahatan korupsi yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara seperti Ramli Lubis (Wakil Wali Kota Medan), Hidayat Batubara (Bupati Mandailing Natal), Raja Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), OK Arya Zulkarnain (Bupati Batubara), dan Pangonal Harahap (Bupati Labuhan Batu) dan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu membuat citra Medan sebagai pabrik koruptor semakin tak tergoyahkan.
"Ini sudah kelewatan. Benar-benar Sumut ini semua urusan memerlukan uang tunai. Kita sebagai warga malu, dengan pemimpin kita," kata Saiful Anwar warga jalan Tempua, Ringroad kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (17/10).
Kekecewaan juga disampaikan warga Medan, Sutrisno. Menurut pemilik sebuah grosir itu, mestinya para pemimpin malu kepada warga Sumut khususnya Kota Medan yang mencari rezeki dengan cara yang baik dan legal.
"Pemimpin itu mesti malu kepada warga Medan. Meski kami terus dihimpit masalah perekonomian, jalan yang macet, pungli di sana-sini, preman di sana-sini, tapi kami tetap mencari rezeki halal dan tak melanggar hukum," kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, wajar saja kini Sumut dipandang sebagai pabrik koruptor.
"Ya ngga bisa disalahkan orang di luar Sumut memandang kita sebagai gudang dan pabrik korupsi. Nah, pejabat saja lakukan itu, ngga tau malu," lanjut Sutrisno.
Diluar kewajaran Sumut dikenal sebagai daerah penghasil koruptor yang subur, Sutrisno mengaku malu dan kesal. Dia berpendapat, sudah waktunya pemilihan kepala daerah kembali ke masa sebelum Pilkada langsung.
"Ini sangat memalukan. Kami warga malu. Inilah kalau kampanye sudah hambur-hamburkan uang. Semua kepala daerah yang digaruk KPK adalah hasil Pilkada langsung. Kembalikan saja ke DPRD biar aman Sumut dan Medan ini," demikian Sutrisno. [R]
Terjaringnya Walikota Medan Dzulmi Eldin dalam OTT yag dilakukan KPK beberapa hari lalu menambah panjang deretan daftar pemimpin dan pejabat kota terbesar ketiga di Indonesia itu.
Sebelum Eldin, Rahudman dan Abdillah telah lebih dulu menjadi koleksi komisi anti rasuah.
Citra Medan sebagai kota produsen koruptor diperparah dengan mengingat dua gubernur yang pernah memimpin di Sumatera Utara, Syamsul Arifin dan Gatot Pujo Nugroho menjadi tahanan KPK dengan kasus korupsi.
Ditambah lagi dengan tertangkap tangannya kejahatan korupsi yang dilakukan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Utara seperti Ramli Lubis (Wakil Wali Kota Medan), Hidayat Batubara (Bupati Mandailing Natal), Raja Bonaran Situmeang (Bupati Tapanuli Tengah), OK Arya Zulkarnain (Bupati Batubara), dan Pangonal Harahap (Bupati Labuhan Batu) dan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolando Berutu membuat citra Medan sebagai pabrik koruptor semakin tak tergoyahkan.
"Ini sudah kelewatan. Benar-benar Sumut ini semua urusan memerlukan uang tunai. Kita sebagai warga malu, dengan pemimpin kita," kata Saiful Anwar warga jalan Tempua, Ringroad kepada Kantor Berita RMOLSumut, Kamis (17/10).
Kekecewaan juga disampaikan warga Medan, Sutrisno. Menurut pemilik sebuah grosir itu, mestinya para pemimpin malu kepada warga Sumut khususnya Kota Medan yang mencari rezeki dengan cara yang baik dan legal.
"Pemimpin itu mesti malu kepada warga Medan. Meski kami terus dihimpit masalah perekonomian, jalan yang macet, pungli di sana-sini, preman di sana-sini, tapi kami tetap mencari rezeki halal dan tak melanggar hukum," kata Sutrisno.
Menurut Sutrisno, wajar saja kini Sumut dipandang sebagai pabrik koruptor.
"Ya ngga bisa disalahkan orang di luar Sumut memandang kita sebagai gudang dan pabrik korupsi. Nah, pejabat saja lakukan itu, ngga tau malu," lanjut Sutrisno.
Diluar kewajaran Sumut dikenal sebagai daerah penghasil koruptor yang subur, Sutrisno mengaku malu dan kesal. Dia berpendapat, sudah waktunya pemilihan kepala daerah kembali ke masa sebelum Pilkada langsung.
"Ini sangat memalukan. Kami warga malu. Inilah kalau kampanye sudah hambur-hamburkan uang. Semua kepala daerah yang digaruk KPK adalah hasil Pilkada langsung. Kembalikan saja ke DPRD biar aman Sumut dan Medan ini," demikian Sutrisno. 
BERITA SEBELUMNYA
Rombongan Walikota Medan Di Jepang
BERITA BERIKUTNYA
Bobby-Buchari Bersama Jokowi
Van Joened
Berita Populer
