Wow...Ada Selisih Pembelian Sembako Bantuan Rp 14,5 Miliar Di Sumut

Pengadaan paket sembako bantuan di Sumatera Utara mencapai Rp 14,5 miliar. Hal ini disampaikan praktisi hukum Joni Sandri Ritonga terkait pengadaan 4 item paket sembako yang diberikan kepada 1.321.426 kepala keluarga (KKP oleh tim non medis Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara dibawah komando Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis. Temuan ini kata Joni diperoleh dari cara perhitungan dengan membandingkan keterangan dari Riadil Akhir Lubis dengan harga-harga sembako pada warung-warung warga. Ia menjelaskan, sesuai keterangan dari Kepala BPBD Sumut Riadil Lubis bahwa sembako yang akan dibagikan ada 4 item. Jika digunakan harga warung sebelah rumah warga, dari sembako itu beras 10 kg dihargai Rp 104.000, gula 2 kg dihargai Rp 36.000, minyak 2 kg dihargai Rp 24.000, dan mie instan Rp 50.000 untuk 20 bungkus, totalnya masih Rp 214.000. "Sementara harga satu paket sembako yang disiapkan tim non medis GTPP Covid-19 Sumut nilainya Rp 225.000 per paket. Dari situ saja selisih harganya sebesar Rp 11.000 per paket sembakonya. Jadi Rp 11.000 dikali 1.321.426 KK, ada selisih Rp 14.535.686.000.," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (17/5). Selisih jumlah anggaran ini menurutnya harus diusut oleh penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan. Dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebagai penanggungjawab GTPP Covid-19 Sumut harus mendukung proses pemeriksaan tersebut. "Ini bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Artinya sudah terjadi perbuatan yang menyebabkan kerugian uang negara. Karena pengadaan sembako itu menggunakan uang negara," ujarnya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, ada tiga poin yang harus dipahami dan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara. Pertama, kata Joni, penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks pengadaan sembako ini diduga sudah terjadi penyalahgunaan anggaran, yaitu dengan temuan selisih harga Rp 14,5 miliar dari 4 item paket sembako yang akan diserahkan ke warga Sumut sebanyak 1.321.426 KK," sebutnya. Kedua, penyalahgunaan wewenang. Riadil Lubis sebagai Ketua Tim non medis GTPP Covid-19 Sumut, seharusnya objektif menunjuk pengusaha sebagai rekanan pengadaan paket sembako itu. Artinya, Riadil jangan asal suka menunjuk rekanannya. "Saya menduga ada kedekatan antara ketua tim non medis Covid-19 Sumut Riadil Lubis dengan pengusaha yang memasok paket sembakonya. Dan ketiga, yaitu penyalahgunaan jabatan. Makanya kita minta penegak hukum mengusutnya. Dugaan itu sangat kental, karena pengusaha pemasok paket sembako tidak dipublis ke publik, siapa dan apa nama perusahaanya," pungkasnya.[R]

Pengadaan paket sembako bantuan di Sumatera Utara mencapai Rp 14,5 miliar. Hal ini disampaikan praktisi hukum Joni Sandri Ritonga terkait pengadaan 4 item paket sembako yang diberikan kepada 1.321.426 kepala keluarga (KKP oleh tim non medis Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) Covid-19 Sumatera Utara dibawah komando Kepala BPBD Sumut, Riadil Akhir Lubis. Temuan ini kata Joni diperoleh dari cara perhitungan dengan membandingkan keterangan dari Riadil Akhir Lubis dengan harga-harga sembako pada warung-warung warga. Ia menjelaskan, sesuai keterangan dari Kepala BPBD Sumut Riadil Lubis bahwa sembako yang akan dibagikan ada 4 item. Jika digunakan harga warung sebelah rumah warga, dari sembako itu beras 10 kg dihargai Rp 104.000, gula 2 kg dihargai Rp 36.000, minyak 2 kg dihargai Rp 24.000, dan mie instan Rp 50.000 untuk 20 bungkus, totalnya masih Rp 214.000. "Sementara harga satu paket sembako yang disiapkan tim non medis GTPP Covid-19 Sumut nilainya Rp 225.000 per paket. Dari situ saja selisih harganya sebesar Rp 11.000 per paket sembakonya. Jadi Rp 11.000 dikali 1.321.426 KK, ada selisih Rp 14.535.686.000.," ujarnya dalam keterangan pers, Minggu (17/5). Selisih jumlah anggaran ini menurutnya harus diusut oleh penegak hukum baik Polri maupun Kejaksaan. Dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi sebagai penanggungjawab GTPP Covid-19 Sumut harus mendukung proses pemeriksaan tersebut. "Ini bisa dikategorikan perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Artinya sudah terjadi perbuatan yang menyebabkan kerugian uang negara. Karena pengadaan sembako itu menggunakan uang negara," ujarnya. Dalam konteks perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, ada tiga poin yang harus dipahami dan menjadi pedoman bagi penyelenggara negara. Pertama, kata Joni, penyalahgunaan anggaran. Dalam konteks pengadaan sembako ini diduga sudah terjadi penyalahgunaan anggaran, yaitu dengan temuan selisih harga Rp 14,5 miliar dari 4 item paket sembako yang akan diserahkan ke warga Sumut sebanyak 1.321.426 KK," sebutnya. Kedua, penyalahgunaan wewenang. Riadil Lubis sebagai Ketua Tim non medis GTPP Covid-19 Sumut, seharusnya objektif menunjuk pengusaha sebagai rekanan pengadaan paket sembako itu. Artinya, Riadil jangan asal suka menunjuk rekanannya. "Saya menduga ada kedekatan antara ketua tim non medis Covid-19 Sumut Riadil Lubis dengan pengusaha yang memasok paket sembakonya. Dan ketiga, yaitu penyalahgunaan jabatan. Makanya kita minta penegak hukum mengusutnya. Dugaan itu sangat kental, karena pengusaha pemasok paket sembako tidak dipublis ke publik, siapa dan apa nama perusahaanya," pungkasnya.