YLKI Ingatkan Pemerintah Harus Penuhi Hak Konsumen Atas Barang Konsumsi

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan pemerintah tentang hak konsumen atas barang konsumsi yang harus dipenuhi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi terkait berbagai kebijakan soal karantina wilayah yang terus mencuat. "Karena saat kebijakan karantina wilayah atau bahkan lockdown dilakukan, yang tetap harus dibuka adalah akses pada logistik," ujar Tulus, mengutip Antara, Selasa (31/3). Ketika karantina sudah berlaku, warga tidak kesulitan mencari kebutuhannya sehingga mendukung program karantina itu sendiri. Lebih ideal lagi, menurut Tulus, apabila seluruh kebutuhan konsumen secara umum ditanggung oleh negara. Beberapa negara telah melakukan perintah lockdown. Pemerintah pun kemudian menyiapkan dan menanggung kebutuhan konsumsi masyarakat. Tulus mencontohkan negara Australia yang memberi subsidi besar selama masa karantina. "Di Australia misalnya, setiap orang diberikan subsidi sebesar Rp11 juta selama masa karantina wilayah diterapkan di negara itu," kata Tulus. Jika pemenuhan kebutuhan hak hidup akan pangan tidak bisa dipenuhi, maka negara tidak dapat melakukan karantina suatu wilayah, lanjut Tulus. "Akses-akses harus dipermudah dengan harga yang wajar. Jangan sampai karantina wilayahnya, tapi masyarakatnya sulit mengakses bahan logistik. Kalau pun ada, harganya di luar batas rasional," tegasnya. Karenanya, Tulus menekankan pentingnya aksesibilitas dan keterjangkauan atas barang konsumsi bagi masyarakat. Perlu dipertimbangkan matang-matang mengenai keputusan karantina wilayah ini. Sebab hak rakyat untuk terpenuhi kebutuhannya selama masa karantina, sementara pemerintah harus mengukur jangkauannya. "Jadi antara aksesibilitas dan keterjangkauan itu harus dua paket yang harus diperhatikan oleh pemerintah, kalau tidak ya jangan main-main dengan karantina wilayah atau bahkan lockdown," jelasnya. Selain memberikan kepastian penyediaan logistik, pemerintah juga disarankan memberi kompensasi di saat situasi sulit akibat pandemi ini. Seperti memberikan subsidi potongan 30-50 persen tagihan listrik, telepon, atau air khususnya bagi daerah-daerah yang dinyatakan harus karantina wilayah. Perlu dipertimbangkan, tegas Tulus lagi, untuk mencegah terjadinya social unrest atau kerusuhan.[R]

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengingatkan pemerintah tentang hak konsumen atas barang konsumsi yang harus dipenuhi bagi masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi terkait berbagai kebijakan soal karantina wilayah yang terus mencuat. "Karena saat kebijakan karantina wilayah atau bahkan lockdown dilakukan, yang tetap harus dibuka adalah akses pada logistik," ujar Tulus, mengutip Antara, Selasa (31/3). Ketika karantina sudah berlaku, warga tidak kesulitan mencari kebutuhannya sehingga mendukung program karantina itu sendiri. Lebih ideal lagi, menurut Tulus, apabila seluruh kebutuhan konsumen secara umum ditanggung oleh negara. Beberapa negara telah melakukan perintah lockdown. Pemerintah pun kemudian menyiapkan dan menanggung kebutuhan konsumsi masyarakat. Tulus mencontohkan negara Australia yang memberi subsidi besar selama masa karantina. "Di Australia misalnya, setiap orang diberikan subsidi sebesar Rp11 juta selama masa karantina wilayah diterapkan di negara itu," kata Tulus. Jika pemenuhan kebutuhan hak hidup akan pangan tidak bisa dipenuhi, maka negara tidak dapat melakukan karantina suatu wilayah, lanjut Tulus. "Akses-akses harus dipermudah dengan harga yang wajar. Jangan sampai karantina wilayahnya, tapi masyarakatnya sulit mengakses bahan logistik. Kalau pun ada, harganya di luar batas rasional," tegasnya. Karenanya, Tulus menekankan pentingnya aksesibilitas dan keterjangkauan atas barang konsumsi bagi masyarakat. Perlu dipertimbangkan matang-matang mengenai keputusan karantina wilayah ini. Sebab hak rakyat untuk terpenuhi kebutuhannya selama masa karantina, sementara pemerintah harus mengukur jangkauannya. "Jadi antara aksesibilitas dan keterjangkauan itu harus dua paket yang harus diperhatikan oleh pemerintah, kalau tidak ya jangan main-main dengan karantina wilayah atau bahkan lockdown," jelasnya. Selain memberikan kepastian penyediaan logistik, pemerintah juga disarankan memberi kompensasi di saat situasi sulit akibat pandemi ini. Seperti memberikan subsidi potongan 30-50 persen tagihan listrik, telepon, atau air khususnya bagi daerah-daerah yang dinyatakan harus karantina wilayah. Perlu dipertimbangkan, tegas Tulus lagi, untuk mencegah terjadinya social unrest atau kerusuhan.