Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menilai rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menempuh jalur Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan ijazah setara SMA tidak akan membawa hasil.
Menurut Yusril, persoalan tersebut telah melalui proses hukum hingga tingkat Mahkamah Agung (MA). Putusan MA yang bersifat final membuat substansi perkara yang sama tidak bisa kembali diperdebatkan melalui jalur hukum lain.
Pernyataan itu disampaikan Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 10 November 2026. Ia bahkan menilai situasi yang dihadapi Gibran kini mengarah pada dua kemungkinan, yakni mengundurkan diri atau diberhentikan.
"Sehingga kalau saya menafsirkan sih sebenarnya seperti punya pilihan. Apakah berhenti ataukah memang diberhentikan. Tapi kita lihatlah apa perkembangan yang akan terjadi pada hari-hari selanjutnya," ujar Yusril.
Yusril juga menjelaskan, upaya peninjauan kembali (PK) terhadap putusan MA tidak bisa diajukan sembarang pihak. Hanya pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut yang berhak mengajukannya.
Dalam perkara itu, tergugat adalah Dirjen Kemendikdasmen. Sementara Gibran tidak masuk sebagai pihak tergugat intervensi sehingga tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding.
Di sisi lain, menurut Yusril, Kemendikdasmen tidak mengajukan PK dan akan segera melaksanakan putusan MA tersebut.
"Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final," tegasnya.
Atas dasar itu, Yusril menilai rencana Gibran membawa persoalan ke PTUN tidak memiliki manfaat hukum karena materi yang dipersoalkan sudah diputus MA.
"Nggak ada gunanya. Karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final. Karena materinya materi yang sama," tegasnya.
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan telah bertemu Presiden Prabowo Subianto pada Kamis sore. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut menyarankan dirinya tetap memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikan melalui PTUN.
Gibran juga mengaku telah berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait rencana pengajuan PK ke MA.
"Tadi pagi, saya bertemu Presiden Prabowo. Pak Presiden sudah seperti ayah saya sendiri. Beliau memberi saran dan masukan, salah satunya adalah agar saya tetap fight di PTUN dengan menghadirkan seluruh dokumen dari SD-S1 dan sudah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen untuk mengajukan PK di MA," ujar Gibran. 