Abdullah Rasyid: PSBB Harus Diterapkan Di Sumut

Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Abdullah Rasyid mengatakan pernyataan Juru Bicara Pemerintah dan Ketua Gugus Tugas Nasional yang mengakui adanya kekeliruan data jumlah pasien positif Covid 19 merupakan sebuah alarm bahaya. Sebab, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang dipublikasikan ternyata hanyalah puncak gunung es saja. "Bebebrapa prediksi dari banyak pakar menyatakan kita masih berada di kaki kurva penyebaran," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (14/4). Abdullan Rasyid yang juga politisi Partai Demokrat ini menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum melakukan pengecekan secara luas kepada masyarakat dengan menggunakan RT-PCR/Swab Test. Dengan demikian, besaran masalah yang sesungguhnya belum diketahui secara pasti. "Untuk kasus sumut misalnya, dengan harus mengirim test ke Balitbangkes Jakarta, maka tentu terlambat hasil pemeriksaannya. Harusnya diperiksa di Medan," ujarnya. Ia menambahkan Rapid Test yang banyak dilakukan saat ini hanya bisa digunkana untuk membantu pemantauan atau surveilance namun bukan untuk diagnostik. Kemudian, data PDP yang dipakai untuk mempertimbangkan PSBB bukan hanya data positif covid 19 saja, karena ada juga yang meninggal dan belum di test. "Kami dari Perserikatan Boemi Poetera berharap, Pemprop serta Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tidak meniru pemerintah pusat, anggap remeh dan lambat dalam atasi pandemi Corona ini. Ingatlah bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," pungkasnya.[R]

Sekretaris Nasional (Seknas) Serikat Boemi Poetera, Abdullah Rasyid mengatakan pernyataan Juru Bicara Pemerintah dan Ketua Gugus Tugas Nasional yang mengakui adanya kekeliruan data jumlah pasien positif Covid 19 merupakan sebuah alarm bahaya. Sebab, hal ini menunjukkan bahwa kasus yang dipublikasikan ternyata hanyalah puncak gunung es saja. "Bebebrapa prediksi dari banyak pakar menyatakan kita masih berada di kaki kurva penyebaran," katanya kepada RMOLSumut, Selasa (14/4). Abdullan Rasyid yang juga politisi Partai Demokrat ini menambahkan, sampai saat ini pemerintah belum melakukan pengecekan secara luas kepada masyarakat dengan menggunakan RT-PCR/Swab Test. Dengan demikian, besaran masalah yang sesungguhnya belum diketahui secara pasti. "Untuk kasus sumut misalnya, dengan harus mengirim test ke Balitbangkes Jakarta, maka tentu terlambat hasil pemeriksaannya. Harusnya diperiksa di Medan," ujarnya. Ia menambahkan Rapid Test yang banyak dilakukan saat ini hanya bisa digunkana untuk membantu pemantauan atau surveilance namun bukan untuk diagnostik. Kemudian, data PDP yang dipakai untuk mempertimbangkan PSBB bukan hanya data positif covid 19 saja, karena ada juga yang meninggal dan belum di test. "Kami dari Perserikatan Boemi Poetera berharap, Pemprop serta Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara tidak meniru pemerintah pusat, anggap remeh dan lambat dalam atasi pandemi Corona ini. Ingatlah bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah," pungkasnya.