\"Dua persoalan utama adalah masalah komitmen dan integritas,\" katanya kepada RMOLSumut, Senini (9/12).
Abyadi menjelaskan, komitmen dari kalangan pemerintah selaku penyelenggara negara menjadi bagian penting. Sebab komitmen untuk menjalankan aturan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan membuat peluang korupsi semakin kecil.
\"Yang ada selama ini kan komitmen yang tidak kuat. Yang ada justru para birokrat justru masih sering mencari celah untuk mencari peluang korupsi,\" ungkpanya.
Kondisi ini menurut Abyadi semakin diperparah dengan tidak adanya komitmen dan integritas dari kalangan penegak hukum. Tidak adanya komitmen dan integritas para penegak hukum justru akan memberikan pengaruh langsung kepada seluruh lapisan masyarakat.
\"Artinya sepanjang aparat penegak hukum tidak berkomitmen menegakkan aturan dan menindak pelaku korup, maka mereka justru yang akan diajak untuk ikut bermain oleh oknum-oknum lain. Dan itu akan membuat upaya menghapuskan korupsi akan semakin sulit,\" pungkasnya.
Karena itu menurut Abyadi, dua persoalan tersebut yakni komitmen dan integritas para aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum menjadi hal yang harus dibenahi oleh pemerintah jika ingin menghapuskan perilaku korupsi.[R]
" itemprop="description"/>\"Dua persoalan utama adalah masalah komitmen dan integritas,\" katanya kepada RMOLSumut, Senini (9/12).
Abyadi menjelaskan, komitmen dari kalangan pemerintah selaku penyelenggara negara menjadi bagian penting. Sebab komitmen untuk menjalankan aturan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan membuat peluang korupsi semakin kecil.
\"Yang ada selama ini kan komitmen yang tidak kuat. Yang ada justru para birokrat justru masih sering mencari celah untuk mencari peluang korupsi,\" ungkpanya.
Kondisi ini menurut Abyadi semakin diperparah dengan tidak adanya komitmen dan integritas dari kalangan penegak hukum. Tidak adanya komitmen dan integritas para penegak hukum justru akan memberikan pengaruh langsung kepada seluruh lapisan masyarakat.
\"Artinya sepanjang aparat penegak hukum tidak berkomitmen menegakkan aturan dan menindak pelaku korup, maka mereka justru yang akan diajak untuk ikut bermain oleh oknum-oknum lain. Dan itu akan membuat upaya menghapuskan korupsi akan semakin sulit,\" pungkasnya.
Karena itu menurut Abyadi, dua persoalan tersebut yakni komitmen dan integritas para aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum menjadi hal yang harus dibenahi oleh pemerintah jika ingin menghapuskan perilaku korupsi.[R]
"/>\"Dua persoalan utama adalah masalah komitmen dan integritas,\" katanya kepada RMOLSumut, Senini (9/12).
Abyadi menjelaskan, komitmen dari kalangan pemerintah selaku penyelenggara negara menjadi bagian penting. Sebab komitmen untuk menjalankan aturan dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat akan membuat peluang korupsi semakin kecil.
\"Yang ada selama ini kan komitmen yang tidak kuat. Yang ada justru para birokrat justru masih sering mencari celah untuk mencari peluang korupsi,\" ungkpanya.
Kondisi ini menurut Abyadi semakin diperparah dengan tidak adanya komitmen dan integritas dari kalangan penegak hukum. Tidak adanya komitmen dan integritas para penegak hukum justru akan memberikan pengaruh langsung kepada seluruh lapisan masyarakat.
\"Artinya sepanjang aparat penegak hukum tidak berkomitmen menegakkan aturan dan menindak pelaku korup, maka mereka justru yang akan diajak untuk ikut bermain oleh oknum-oknum lain. Dan itu akan membuat upaya menghapuskan korupsi akan semakin sulit,\" pungkasnya.
Karena itu menurut Abyadi, dua persoalan tersebut yakni komitmen dan integritas para aparat pemerintahan dan aparat penegak hukum menjadi hal yang harus dibenahi oleh pemerintah jika ingin menghapuskan perilaku korupsi.[R]
"/>