Isu desa siluman menjadi perbincangan hangat masyarakat beberapa hari ini. Istilah itu muncul usai Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan evaluasi kinerja APBN Tahun Anggaran 2019 di ruang rapat Komisi XI DPR RI beberapa hari lalu.

Menanggapi itu, Anggota DPRD Sumut dari fraksi PKS, H Jumadi menyebut jika istilah itu harus dibuktikan.

“Kami melihat istilah siluman ini ngak bagus, dalam penggunaan anggaran ada pertanggungjawaban, berarti semua bisa dibuktikan, benar atau tidaknya itu kan bisa diusut, kalau memang terjadi kenapa digemborkan desa siluman, tangkap aja” kata Jumadi, Jumat (8/11/2019).

Ia juga mengaku menyesalkan istilah ‘desa siluman’. Menurutnya, alangkah lebih baik pemerintah membuktikan dimana lokasi desa siluman itu ketimbang terus menggembor-gemborkan istilah itu.

“Kesannya itu, opini itu jadi gimana pendidikan politiknya ya, tak bagus itu, menjadi multitafsir. Kebijakan diatur dengan UU yang mengikat dan ada pertabggungjawabannya, kan bukan dikasih-kasih aja. Tunjuk aja langsung, dimana itu desanya, jangan buat isu yang meresahkanlah,” katanya.

Jumadi melanjutkan, istilah desa siluman ini tak miliki dasar hukum yang bisa dibuktikan. Sehingga, orang oknum tertentu hanya melempar isu namun enggan memberi pembuktian.

“Data resmi dimana lokasi okelah belum dikasih, data siluman itu dari mana sumbernya, jadi kesannya desa siluman ini tak miliki dasar hukum yang bisa dibuktikan, sehingga menimbulkan opini yg meresahkan,” lanjutnya.

Ketika ditanya kemungkinan desa berada di Sumut, Jumadi mengatakan jika Gubsu Edy Rahmayadi ataupun dinas terkait tak usah menanggapi.

“Gubsu bijak jika tak menanggapi hal yang tak berdasar seperti ini, biarkan saja, kan nggak disebutkan dimana, ngapai risau,” jawabnya.

Disisi lain, Jumadi mengingatkan kepada Pemprov Sumut untuk berhati-hati dalam mendata jumlah desa.

“Hati- hati pastilah, tapi pemerintahkan punya perangkat untuk mengevaluasi pelaksanaan teknis sebuah pekerjaan, ada BPKP, BPK dan lainnya. Kalau emang itu terjadi, buktikan , jangann hanya melempar isu yang sepert itu, bikin masyarakat saling tuduh,” ucapnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here