Bamsoet mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, tidak ada pengangkatan Plt dalam rentang waktu enam bulan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golakr pada Desember tahun ini.
\"Setahu saya 6 bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas,\" jelasnya.
Pada sisi lain, Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Partai Golkar ini menyebutkan, sebaiknya para pendukungnya di DPD yang posisinya terancam dinonaktifkan, untuk mencabut dukungan untuk dia.
\"Saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya, yang penting mereka selamat,\" ucap Bamsoet.
Seperti kabar yang beredar, 10 ketua DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan." itemprop="description"/>
Bamsoet mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, tidak ada pengangkatan Plt dalam rentang waktu enam bulan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golakr pada Desember tahun ini.
\"Setahu saya 6 bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas,\" jelasnya.
Pada sisi lain, Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Partai Golkar ini menyebutkan, sebaiknya para pendukungnya di DPD yang posisinya terancam dinonaktifkan, untuk mencabut dukungan untuk dia.
\"Saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya, yang penting mereka selamat,\" ucap Bamsoet.
Seperti kabar yang beredar, 10 ketua DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan."/>
Bamsoet mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, tidak ada pengangkatan Plt dalam rentang waktu enam bulan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golakr pada Desember tahun ini.
\"Setahu saya 6 bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas,\" jelasnya.
Pada sisi lain, Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Partai Golkar ini menyebutkan, sebaiknya para pendukungnya di DPD yang posisinya terancam dinonaktifkan, untuk mencabut dukungan untuk dia.
\"Saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya, yang penting mereka selamat,\" ucap Bamsoet.
Seperti kabar yang beredar, 10 ketua DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan."/>
Sebanyak 10 ketua DPD tingkat II Partai Golkar dikabarkan dinonaktifkan, dan fungsi kepemimpinan dijalankan oleh seorang pelaksana tugas atau Plt.
Kabar yang beredar, 10 DPD II yang dinonaktifkan itu adalah kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Ditanya soal kebenaran informasi itu, Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo membenarkan dan mengaku mendengar langsung dari yang bersangkutan.
"Saya sudah mendengar langsung dari mereka melalui telepon, kalau tidak salah meraka akan datang ke Jakarta," ujar Bamsoet di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Bamsoet mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, tidak ada pengangkatan Plt dalam rentang waktu enam bulan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golakr pada Desember tahun ini.
"Setahu saya 6 bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas," jelasnya.
Pada sisi lain, Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Partai Golkar ini menyebutkan, sebaiknya para pendukungnya di DPD yang posisinya terancam dinonaktifkan, untuk mencabut dukungan untuk dia.
"Saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya, yang penting mereka selamat," ucap Bamsoet.
Seperti kabar yang beredar, 10 ketua DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan.
Sebanyak 10 ketua DPD tingkat II Partai Golkar dikabarkan dinonaktifkan, dan fungsi kepemimpinan dijalankan oleh seorang pelaksana tugas atau Plt.
Kabar yang beredar, 10 DPD II yang dinonaktifkan itu adalah kelompok yang menyatakan dukungan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo sebagai calon ketua umum Partai Golkar.
Ditanya soal kebenaran informasi itu, Bamsoet sapaan akrab Bambang Soesatyo membenarkan dan mengaku mendengar langsung dari yang bersangkutan.
"Saya sudah mendengar langsung dari mereka melalui telepon, kalau tidak salah meraka akan datang ke Jakarta," ujar Bamsoet di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7).
Bamsoet mengaku sangat menyayangkan kejadian tersebut. Pasalnya, tidak ada pengangkatan Plt dalam rentang waktu enam bulan menjelang Musyawarah Nasional (Munas) Golakr pada Desember tahun ini.
"Setahu saya 6 bulan sebelum Munas itu tidak boleh ada Plt, karena Plt tidak punya suara dalam Munas," jelasnya.
Pada sisi lain, Wakil Ketua Korbid Pratama DPP Partai Golkar ini menyebutkan, sebaiknya para pendukungnya di DPD yang posisinya terancam dinonaktifkan, untuk mencabut dukungan untuk dia.
"Saya lebih memilih dia mencabut dukungan dari saya, yang penting mereka selamat," ucap Bamsoet.
Seperti kabar yang beredar, 10 ketua DPD II Partai Golkar yang dinonaktifkan adalah Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Buru Selatan.