\"Protokol keselamatan penyelenggara harus diutamakan. Perlengkapan untuk protokol itu harus dipersiapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam hal pembiayaan menjadi tantangan buat daerah yg fiscalnya terbatas. Kita tahu pembahasan anggaran Pilkada itu alot,\" ungkap pengamat anggaran Elfenda Ananda, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, pada PAPBN tahun 2020 hampir separuh pendapatan dan belanja dipangkas. Hal ini mempunyai implikasi dipotongnya penerimaan hingga 50%.
\"Tentu hal itu tidak mudah buat daerah yg melaksanakan pilkada dan daerahnya mengandalkan DAU dan DAK. Kita khawatir ini akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan pilkada. Bahasa sederhananya, penerimaan berkurang sementara belanja meningkat. Lalu, dari mana pemerintah menanggulanginya. Buat penyelenggara ini akan memeras otak dalam merencanakan pembiayaan. Untuk pemerintah daerah ini akan menjadi beban berat,\" ujarnya.
Disatu sisi lanjutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara dan pemilih.
\"Pemerintah pusat harus mencari solusi pembiayaan agar apa yang diputuskan yakni tetap menyelenggarakan pilkada disituasi pandemi.
Jangan sampai rakyat harus berkorban anggarannya dipangkas lagi untuk pembiayaan pilkada. Misalnya beberapa anggaran untuk rakyat seperti program kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Cukuplah sudah tahun ini rakyat harus bersabar karena anggaran infrastruktur dipangkas. Artinya tahun ini kita akan terbiasa dengan jalanan berlubang lagi,\" tegasnya.[R]" itemprop="description"/>
Abdullah Rasyid: Koalisi Demokrat-PKS Alternatif Kejenuhan Terhadap ‘Koalisi Jokowi’ Di Pilkada Medan
\"Protokol keselamatan penyelenggara harus diutamakan. Perlengkapan untuk protokol itu harus dipersiapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam hal pembiayaan menjadi tantangan buat daerah yg fiscalnya terbatas. Kita tahu pembahasan anggaran Pilkada itu alot,\" ungkap pengamat anggaran Elfenda Ananda, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, pada PAPBN tahun 2020 hampir separuh pendapatan dan belanja dipangkas. Hal ini mempunyai implikasi dipotongnya penerimaan hingga 50%.
\"Tentu hal itu tidak mudah buat daerah yg melaksanakan pilkada dan daerahnya mengandalkan DAU dan DAK. Kita khawatir ini akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan pilkada. Bahasa sederhananya, penerimaan berkurang sementara belanja meningkat. Lalu, dari mana pemerintah menanggulanginya. Buat penyelenggara ini akan memeras otak dalam merencanakan pembiayaan. Untuk pemerintah daerah ini akan menjadi beban berat,\" ujarnya.
Disatu sisi lanjutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara dan pemilih.
\"Pemerintah pusat harus mencari solusi pembiayaan agar apa yang diputuskan yakni tetap menyelenggarakan pilkada disituasi pandemi.
Jangan sampai rakyat harus berkorban anggarannya dipangkas lagi untuk pembiayaan pilkada. Misalnya beberapa anggaran untuk rakyat seperti program kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Cukuplah sudah tahun ini rakyat harus bersabar karena anggaran infrastruktur dipangkas. Artinya tahun ini kita akan terbiasa dengan jalanan berlubang lagi,\" tegasnya.[R]"/>
Abdullah Rasyid: Koalisi Demokrat-PKS Alternatif Kejenuhan Terhadap ‘Koalisi Jokowi’ Di Pilkada Medan
\"Protokol keselamatan penyelenggara harus diutamakan. Perlengkapan untuk protokol itu harus dipersiapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam hal pembiayaan menjadi tantangan buat daerah yg fiscalnya terbatas. Kita tahu pembahasan anggaran Pilkada itu alot,\" ungkap pengamat anggaran Elfenda Ananda, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, pada PAPBN tahun 2020 hampir separuh pendapatan dan belanja dipangkas. Hal ini mempunyai implikasi dipotongnya penerimaan hingga 50%.
\"Tentu hal itu tidak mudah buat daerah yg melaksanakan pilkada dan daerahnya mengandalkan DAU dan DAK. Kita khawatir ini akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan pilkada. Bahasa sederhananya, penerimaan berkurang sementara belanja meningkat. Lalu, dari mana pemerintah menanggulanginya. Buat penyelenggara ini akan memeras otak dalam merencanakan pembiayaan. Untuk pemerintah daerah ini akan menjadi beban berat,\" ujarnya.
Disatu sisi lanjutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara dan pemilih.
\"Pemerintah pusat harus mencari solusi pembiayaan agar apa yang diputuskan yakni tetap menyelenggarakan pilkada disituasi pandemi.
Jangan sampai rakyat harus berkorban anggarannya dipangkas lagi untuk pembiayaan pilkada. Misalnya beberapa anggaran untuk rakyat seperti program kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Cukuplah sudah tahun ini rakyat harus bersabar karena anggaran infrastruktur dipangkas. Artinya tahun ini kita akan terbiasa dengan jalanan berlubang lagi,\" tegasnya.[R]"/>
Penambahan anggaran yang sangat besar demi mematuhi protokol kesehatan membuat pelaksanaan Pilkada 2020 disinyalir tidak akan berjalan lancar tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hal ini karena, kemampuan penganggaran daerah berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pilkada tersebut.
Berita Terkait:
"Protokol keselamatan penyelenggara harus diutamakan. Perlengkapan untuk protokol itu harus dipersiapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam hal pembiayaan menjadi tantangan buat daerah yg fiscalnya terbatas. Kita tahu pembahasan anggaran Pilkada itu alot," ungkap pengamat anggaran Elfenda Ananda, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, pada PAPBN tahun 2020 hampir separuh pendapatan dan belanja dipangkas. Hal ini mempunyai implikasi dipotongnya penerimaan hingga 50%.
"Tentu hal itu tidak mudah buat daerah yg melaksanakan pilkada dan daerahnya mengandalkan DAU dan DAK. Kita khawatir ini akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan pilkada. Bahasa sederhananya, penerimaan berkurang sementara belanja meningkat. Lalu, dari mana pemerintah menanggulanginya. Buat penyelenggara ini akan memeras otak dalam merencanakan pembiayaan. Untuk pemerintah daerah ini akan menjadi beban berat," ujarnya.
Disatu sisi lanjutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara dan pemilih.
"Pemerintah pusat harus mencari solusi pembiayaan agar apa yang diputuskan yakni tetap menyelenggarakan pilkada disituasi pandemi.
Jangan sampai rakyat harus berkorban anggarannya dipangkas lagi untuk pembiayaan pilkada. Misalnya beberapa anggaran untuk rakyat seperti program kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Cukuplah sudah tahun ini rakyat harus bersabar karena anggaran infrastruktur dipangkas. Artinya tahun ini kita akan terbiasa dengan jalanan berlubang lagi," tegasnya.[R]
Penambahan anggaran yang sangat besar demi mematuhi protokol kesehatan membuat pelaksanaan Pilkada 2020 disinyalir tidak akan berjalan lancar tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hal ini karena, kemampuan penganggaran daerah berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pilkada tersebut.
Berita Terkait:
"Protokol keselamatan penyelenggara harus diutamakan. Perlengkapan untuk protokol itu harus dipersiapkan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Dalam hal pembiayaan menjadi tantangan buat daerah yg fiscalnya terbatas. Kita tahu pembahasan anggaran Pilkada itu alot," ungkap pengamat anggaran Elfenda Ananda, Senin (8/6).
Ia menjelaskan, pada PAPBN tahun 2020 hampir separuh pendapatan dan belanja dipangkas. Hal ini mempunyai implikasi dipotongnya penerimaan hingga 50%.
"Tentu hal itu tidak mudah buat daerah yg melaksanakan pilkada dan daerahnya mengandalkan DAU dan DAK. Kita khawatir ini akan berimplikasi pada anggaran pelaksanaan pilkada. Bahasa sederhananya, penerimaan berkurang sementara belanja meningkat. Lalu, dari mana pemerintah menanggulanginya. Buat penyelenggara ini akan memeras otak dalam merencanakan pembiayaan. Untuk pemerintah daerah ini akan menjadi beban berat," ujarnya.
Disatu sisi lanjutnya, Pilkada harus tetap dilaksanakan dengan memperhatikan keselamatan penyelenggara dan pemilih.
"Pemerintah pusat harus mencari solusi pembiayaan agar apa yang diputuskan yakni tetap menyelenggarakan pilkada disituasi pandemi.
Jangan sampai rakyat harus berkorban anggarannya dipangkas lagi untuk pembiayaan pilkada. Misalnya beberapa anggaran untuk rakyat seperti program kesehatan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Cukuplah sudah tahun ini rakyat harus bersabar karena anggaran infrastruktur dipangkas. Artinya tahun ini kita akan terbiasa dengan jalanan berlubang lagi," tegasnya.
Penambahan anggaran yang sangat besar demi mematuhi protokol kesehatan membuat pelaksanaan Pilkada 2020 disinyalir tidak akan berjalan lancar tanpa campur tangan pemerintah pusat. Hal ini karena, kemampuan penganggaran daerah berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pilkada tersebut.
Berita Terkait:
