Kelompok masyarakat yang menamakan diri Forum Masyarakat Nasional (FMN) berunjuk rasa ke DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (27/8/2019). Para pengunjuk rasa ini berasal dari 6 kabupaten di Sumatera Utara yakni Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Samosir. Dengan berpakaian adat khas daerah masing-masing mereka menyerukan tuntutan agar pemerintah membangun tol Medan-Berastagi.
Aspek ekonomi menjadi alasan utama permintaan tersebut.
"Jalan tersebut masih digunakan masyarakat sebagai jalur paling sibuk.
Meningkatnya volume kendaraan yang tidak dibarengi penambahan kualitas
jalan membuat jalur itu sering mengalami macet panjang yang parah," kata Koordinator aksi Jasaya Tarigan.
Dalam aksinya, mereka membawa serta sejumlah spanduk dan poster yang
mendesak pemerintah untuk membangun jalan tol, yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat Aceh.
Jika macet terjadi, baik karena kecelakaan, longsor dan sebagainya, maka jalur yang biasanya bisa dilewati selama dua jam, bisa menjadi delapan
jam, bahkan lebih. Kondisi ini kerap merugikan masyarakat dari kawasan
yang mengandalkan pengiriman produk pertanian ke Medan, demikian juga
proses distribusi produk dan barang dari Medan.
"Kami meminta DPRD Sumut mengusulkan kembali pembangunan jalan tol atau jalan layang," kata Sembiring.
Aksi demo itu diterima Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman dan sejumlah
anggota dewan lainnya. Pada pokoknya mereka mendukung aksi itu, dan
berjanji akan menjajaki keinginan itu ke pemerintah pusat.
Aspek ekonomi menjadi alasan utama permintaan tersebut.
"Jalan tersebut masih digunakan masyarakat sebagai jalur paling sibuk.
Meningkatnya volume kendaraan yang tidak dibarengi penambahan kualitas
jalan membuat jalur itu sering mengalami macet panjang yang parah," kata Koordinator aksi Jasaya Tarigan.
Dalam aksinya, mereka membawa serta sejumlah spanduk dan poster yang
mendesak pemerintah untuk membangun jalan tol, yang juga akan bermanfaat bagi masyarakat Aceh.
Jika macet terjadi, baik karena kecelakaan, longsor dan sebagainya, maka jalur yang biasanya bisa dilewati selama dua jam, bisa menjadi delapan
jam, bahkan lebih. Kondisi ini kerap merugikan masyarakat dari kawasan
yang mengandalkan pengiriman produk pertanian ke Medan, demikian juga
proses distribusi produk dan barang dari Medan.
"Kami meminta DPRD Sumut mengusulkan kembali pembangunan jalan tol atau jalan layang," kata Sembiring.
Aksi demo itu diterima Ketua DPRD Sumut, Wagirin Arman dan sejumlah
anggota dewan lainnya. Pada pokoknya mereka mendukung aksi itu, dan
berjanji akan menjajaki keinginan itu ke pemerintah pusat.
BERITA SEBELUMNYA
Golkar Punya Citra 'Priyayi', Masak Mau Dipimpin 'Brangasan'
Van Joened
Berita Populer
