RMOLSumut Masalah yang membelit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bukan perkara yang tidak bisa disembuhkan. Sekalipun kini mengalami kerugian hingga Rp 28,5 triliun.
Ini masalahnya bisa diselesaikan,†yakin ekonom senior DR Rizal Ramli, dalam acara Fakta yang disiarkan TV One, Senin (2/9).
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu kemudian membeberkan tiga obat agar BPJS kembali sehat, yaitu integritas, kepemimpinan yang baik, dan kemampuan pemimpin.
Cuma perlu integritas, leadership, dan skill,†ujar mantan Menko Kemaritiman itu.
Sementara penyelesaian secara teknis, pria yang akrab disapa RR itu menyinggung soal pola iuran BPJS yang saat ini melibatkan peserta, perusahaan, dan pemerintah. Pemerintah, katanya, harus tetap mensubsidi biaya yang dikeluarkan masyarakat.
Kemudian komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Diakui, pembiayaan ini memang harus dinaikkan.
"Kita benahi BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, lebih baik dari segi penerimaan iuran, tapi tetap ada prinsip cross subsidy yang mampu dan yang tidak mampu," lanjutnya.
Maslah lain adalah pembenahan sistem IT. Sistem yang diterapkan dalam pelayanan BPJS harus ditingkatkan. Contohnya pola antrean dan efisiensi syarat-syarat pengajuan pelayanan.
"Ibu-ibu dateng enggak usah bawa surat ini itu, cukup satu kartu dong. Kedua, kalau ngantri dia tahu besok harus datang jam berapa, bisa diperbaiki. Orang udah nyampe bulan, Mars, ini (BPJS) enggak ada canggih-canggihnya sama sekali," tegasnya.[top]
Ini masalahnya bisa diselesaikan,†yakin ekonom senior DR Rizal Ramli, dalam acara Fakta yang disiarkan TV One, Senin (2/9).
Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid itu kemudian membeberkan tiga obat agar BPJS kembali sehat, yaitu integritas, kepemimpinan yang baik, dan kemampuan pemimpin.
Cuma perlu integritas, leadership, dan skill,†ujar mantan Menko Kemaritiman itu.
Sementara penyelesaian secara teknis, pria yang akrab disapa RR itu menyinggung soal pola iuran BPJS yang saat ini melibatkan peserta, perusahaan, dan pemerintah. Pemerintah, katanya, harus tetap mensubsidi biaya yang dikeluarkan masyarakat.
Kemudian komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Diakui, pembiayaan ini memang harus dinaikkan.
"Kita benahi BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, lebih baik dari segi penerimaan iuran, tapi tetap ada prinsip cross subsidy yang mampu dan yang tidak mampu," lanjutnya.
Maslah lain adalah pembenahan sistem IT. Sistem yang diterapkan dalam pelayanan BPJS harus ditingkatkan. Contohnya pola antrean dan efisiensi syarat-syarat pengajuan pelayanan.
"Ibu-ibu dateng enggak usah bawa surat ini itu, cukup satu kartu dong. Kedua, kalau ngantri dia tahu besok harus datang jam berapa, bisa diperbaiki. Orang udah nyampe bulan, Mars, ini (BPJS) enggak ada canggih-canggihnya sama sekali," tegasnya.[top]
Berita Terkait
Van Joened
Berita Populer
