Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin mengatakan sampai hari ini dua daerah tersebut masih belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Padahal, berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) batas akhir penganggaran
"Sampai hari ini Simalungun dan Serdangbedagai belum ada penandatanganan NPHD," katanya, Senin (14/10/2019).
Herdensi menjelaskan, persoalan utama yang membuat NPHD belum diteken pada kedua daerah tersebut disebabkan pemerintah daerah tidak kooperatif dalam pembahasan besaran anggaran yang diusulkan oleh KPU pada daerah tersebut. Di Kabupaten Simalungun pemerintah daerah menurutnya sudah mematok anggaran yang mereka sediakan hanya Rp 40 miliar. Hal yang sama terjadi di Serdang Bedagai dimana pemerintah hanya menganggarkan Rp 35 miliar.
"Sementara anggaran yang diajukan disana tidak segitu. KPU menyusunnya berdasarkan berbagai perhitungan yang didasarkan pada kebutuhan," ujarnya.
Jajaran KPU menurut Herdensi sangat kooperatif dalam membahas anggaran tersebut. Mereka sangat terbuka untuk duduk bersama melihat besaran-besaran anggaran yang mereka susun.
"Artinya kita bersedia duduk bersama untuk melihat, yang mana anggaran yang dinilai terlalu besar agar dikurangi begitu juga anggaran yang terlalu kecil tentu bisa ditambah. Artinya kita terbuka untuk menyesuaikan anggaran," demikian Herdensi.
Ketua KPU Sumatera Utara, Herdensi Adnin mengatakan sampai hari ini dua daerah tersebut masih belum melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Padahal, berdasarkan Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) batas akhir penganggaran
"Sampai hari ini Simalungun dan Serdangbedagai belum ada penandatanganan NPHD," katanya, Senin (14/10/2019).
Herdensi menjelaskan, persoalan utama yang membuat NPHD belum diteken pada kedua daerah tersebut disebabkan pemerintah daerah tidak kooperatif dalam pembahasan besaran anggaran yang diusulkan oleh KPU pada daerah tersebut. Di Kabupaten Simalungun pemerintah daerah menurutnya sudah mematok anggaran yang mereka sediakan hanya Rp 40 miliar. Hal yang sama terjadi di Serdang Bedagai dimana pemerintah hanya menganggarkan Rp 35 miliar.
"Sementara anggaran yang diajukan disana tidak segitu. KPU menyusunnya berdasarkan berbagai perhitungan yang didasarkan pada kebutuhan," ujarnya.
Jajaran KPU menurut Herdensi sangat kooperatif dalam membahas anggaran tersebut. Mereka sangat terbuka untuk duduk bersama melihat besaran-besaran anggaran yang mereka susun.
"Artinya kita bersedia duduk bersama untuk melihat, yang mana anggaran yang dinilai terlalu besar agar dikurangi begitu juga anggaran yang terlalu kecil tentu bisa ditambah. Artinya kita terbuka untuk menyesuaikan anggaran," demikian Herdensi.
BERITA SEBELUMNYA
Persoalan Banjir, Pemko Medan Lemah Tegakkan Aturan
BERITA BERIKUTNYA
ACT Kirimkan Bantuan Logistik ke 3 Titik Terdampak Parah Gempa Maluku
Van Joened
Berita Populer
