Selain menggugat surat keputusan (SK) tentang pemberhentian ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), eks Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi juga akan melaporkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Presiden.

\"Kami siapkan surat resmi tentang kebijakan yang melakukan pemberhentian kepada Dewas PDAM Tirtanadi. Suratnya akan dikirimkan ke Mendagri dan Presiden,\" kata Eks Anggota Dewas PDAM Tirtanadi, Anggia Ramadhan Harahap, di Medan, Rabu (6/2/2019).

Anggia mengaku bukan hanya dirinya yang keberatan dengan kebijakan Gubernur Sumut. Tapi, semua Dewas yang diberhentikan secara sepihak. \"Kami ada 4 anggota Dewas seperti Farianda Putra Sinik, Tengku Fahmi Johan, Hasban Ritonga dan saya sendiri. Kami semua keberatan dengan pemberhentian yang dilakukan sepihak dan tidak sesuai prosedur ini,\" pungkasnya." itemprop="description"/>
Selain menggugat surat keputusan (SK) tentang pemberhentian ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), eks Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi juga akan melaporkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Presiden.

\"Kami siapkan surat resmi tentang kebijakan yang melakukan pemberhentian kepada Dewas PDAM Tirtanadi. Suratnya akan dikirimkan ke Mendagri dan Presiden,\" kata Eks Anggota Dewas PDAM Tirtanadi, Anggia Ramadhan Harahap, di Medan, Rabu (6/2/2019).

Anggia mengaku bukan hanya dirinya yang keberatan dengan kebijakan Gubernur Sumut. Tapi, semua Dewas yang diberhentikan secara sepihak. \"Kami ada 4 anggota Dewas seperti Farianda Putra Sinik, Tengku Fahmi Johan, Hasban Ritonga dan saya sendiri. Kami semua keberatan dengan pemberhentian yang dilakukan sepihak dan tidak sesuai prosedur ini,\" pungkasnya."/>
Selain menggugat surat keputusan (SK) tentang pemberhentian ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), eks Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi juga akan melaporkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Presiden.

\"Kami siapkan surat resmi tentang kebijakan yang melakukan pemberhentian kepada Dewas PDAM Tirtanadi. Suratnya akan dikirimkan ke Mendagri dan Presiden,\" kata Eks Anggota Dewas PDAM Tirtanadi, Anggia Ramadhan Harahap, di Medan, Rabu (6/2/2019).

Anggia mengaku bukan hanya dirinya yang keberatan dengan kebijakan Gubernur Sumut. Tapi, semua Dewas yang diberhentikan secara sepihak. \"Kami ada 4 anggota Dewas seperti Farianda Putra Sinik, Tengku Fahmi Johan, Hasban Ritonga dan saya sendiri. Kami semua keberatan dengan pemberhentian yang dilakukan sepihak dan tidak sesuai prosedur ini,\" pungkasnya."/>

Dewan Pengawas PDAM Tirtanadi Tak Terima Diberhentikan Gubernur Sumut

LAPORAN : Admin RMOLSUMUT

Kamis, 7 Februari 2019 | 02:38

Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi tidak terima dengan terbitnya SK Gubsu Nomor 188.44.34/ KPTS/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang pemberhentian anggota Dewas PDAM Tirtanadi. Menurut mereka, SK tersebut melanggar aturan mengingat periode masa jabatan mereka akan berlangsung hingga Januari 2021.

Salah seorang eks anggota Dewas PDAM Tirtanadi, Anggia Ramadhan Harahap mengatakan pihaknya akan melakukan perlawanan dengan menggugat SK tersebut ke PTUN Medan.

"Kami segera mendaftarkan gugatan itu ke PTUN Medan," katanya, Rabu (6/2/2019)

Selain menggugat surat keputusan (SK) tentang pemberhentian ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), eks Dewan Pengawas (Dewas) PDAM Tirtanadi juga akan melaporkan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) hingga Presiden.

"Kami siapkan surat resmi tentang kebijakan yang melakukan pemberhentian kepada Dewas PDAM Tirtanadi. Suratnya akan dikirimkan ke Mendagri dan Presiden," kata Eks Anggota Dewas PDAM Tirtanadi, Anggia Ramadhan Harahap, di Medan, Rabu (6/2/2019).

Anggia mengaku bukan hanya dirinya yang keberatan dengan kebijakan Gubernur Sumut. Tapi, semua Dewas yang diberhentikan secara sepihak. "Kami ada 4 anggota Dewas seperti Farianda Putra Sinik, Tengku Fahmi Johan, Hasban Ritonga dan saya sendiri. Kami semua keberatan dengan pemberhentian yang dilakukan sepihak dan tidak sesuai prosedur ini," pungkasnya.