Ridho mengaku sudah melakukan riset dengan akurasi hingga 84 ,2 persen terkait hal ini.
\"Metode riset yang digunakan angket dan FGD (focus group discussion). Secara signifikan hasilnya sangat mempengaruhi tahapan pemilu. Keakuratan dalam penelitian ini mencapai 84,2�n mendekati sempurna,\" kata Dosen FISIP USU itu saat menyampaikan
Acara yang dibuka Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea itu dihadiri Kepala Bagian Diklat SDM KPU RI Sekar Linasti, Pimpinan Bawaslu Sumut Marwan, Perwakilan Parpol, LSM/NGO dan KPU kabupaten/kota.
Ridho menyebutkan, hoaks yang menyerang KPU di daerah ternyata reproduksi dari hoaks yang ada di pusat. Memang ada yang menggerakkan dan mendistribusikan. Jenis isunya juga sama, mulai dari surat suara tercoblos, pemilik e-KTP yang bisa memilih dimana saja, ketidaknetralan penyelenggara dan sebagainya.
Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU hingga tingkat daerah mendirikan sebuah divisi atau unit siber untuk menangani dan mengantisipasi hoaks khusus Pemilu.
\"Ini salah satu saran dari hasil riset pemilu. Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2020 mendatang, tentu sama potensinya, perlu juga,\" ujar Ridho.
Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea membenarkan serangan hoaks sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu dalam beberapa serangan yang menyerang KPU Sumut dan Medan, langsung dilaporkan ke kepolisian. \"Jika tidak dilaporkan, bisa nyebar kemana-mana, dan mempengaruhi kredibilitas penyelenggara pemilu,\" ujar Mulia.
Kepala Bagian KPU RI Sekar Linasti menyebutkan pihaknya telah meminta 17 KPU Provinsi untuk menjalankan riset dengan beragam tema. Salah satunya terkait hoaks. KPU memprogramkan riset tersebut agar hasil-hasil penelitian bisa memberikan masukan dan perbaikan Pemilu ke depannya.[R]
" itemprop="description"/>Ridho mengaku sudah melakukan riset dengan akurasi hingga 84 ,2 persen terkait hal ini.
\"Metode riset yang digunakan angket dan FGD (focus group discussion). Secara signifikan hasilnya sangat mempengaruhi tahapan pemilu. Keakuratan dalam penelitian ini mencapai 84,2�n mendekati sempurna,\" kata Dosen FISIP USU itu saat menyampaikan
Acara yang dibuka Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea itu dihadiri Kepala Bagian Diklat SDM KPU RI Sekar Linasti, Pimpinan Bawaslu Sumut Marwan, Perwakilan Parpol, LSM/NGO dan KPU kabupaten/kota.
Ridho menyebutkan, hoaks yang menyerang KPU di daerah ternyata reproduksi dari hoaks yang ada di pusat. Memang ada yang menggerakkan dan mendistribusikan. Jenis isunya juga sama, mulai dari surat suara tercoblos, pemilik e-KTP yang bisa memilih dimana saja, ketidaknetralan penyelenggara dan sebagainya.
Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU hingga tingkat daerah mendirikan sebuah divisi atau unit siber untuk menangani dan mengantisipasi hoaks khusus Pemilu.
\"Ini salah satu saran dari hasil riset pemilu. Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2020 mendatang, tentu sama potensinya, perlu juga,\" ujar Ridho.
Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea membenarkan serangan hoaks sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu dalam beberapa serangan yang menyerang KPU Sumut dan Medan, langsung dilaporkan ke kepolisian. \"Jika tidak dilaporkan, bisa nyebar kemana-mana, dan mempengaruhi kredibilitas penyelenggara pemilu,\" ujar Mulia.
Kepala Bagian KPU RI Sekar Linasti menyebutkan pihaknya telah meminta 17 KPU Provinsi untuk menjalankan riset dengan beragam tema. Salah satunya terkait hoaks. KPU memprogramkan riset tersebut agar hasil-hasil penelitian bisa memberikan masukan dan perbaikan Pemilu ke depannya.[R]
"/>Ridho mengaku sudah melakukan riset dengan akurasi hingga 84 ,2 persen terkait hal ini.
\"Metode riset yang digunakan angket dan FGD (focus group discussion). Secara signifikan hasilnya sangat mempengaruhi tahapan pemilu. Keakuratan dalam penelitian ini mencapai 84,2�n mendekati sempurna,\" kata Dosen FISIP USU itu saat menyampaikan
Acara yang dibuka Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea itu dihadiri Kepala Bagian Diklat SDM KPU RI Sekar Linasti, Pimpinan Bawaslu Sumut Marwan, Perwakilan Parpol, LSM/NGO dan KPU kabupaten/kota.
Ridho menyebutkan, hoaks yang menyerang KPU di daerah ternyata reproduksi dari hoaks yang ada di pusat. Memang ada yang menggerakkan dan mendistribusikan. Jenis isunya juga sama, mulai dari surat suara tercoblos, pemilik e-KTP yang bisa memilih dimana saja, ketidaknetralan penyelenggara dan sebagainya.
Dari hasil penelitian tersebut, disarankan agar KPU hingga tingkat daerah mendirikan sebuah divisi atau unit siber untuk menangani dan mengantisipasi hoaks khusus Pemilu.
\"Ini salah satu saran dari hasil riset pemilu. Bagaimana dengan Pilkada Serentak 2020 mendatang, tentu sama potensinya, perlu juga,\" ujar Ridho.
Plh Ketua KPU Sumut Mulia Banurea membenarkan serangan hoaks sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan Pemilu. Karena itu dalam beberapa serangan yang menyerang KPU Sumut dan Medan, langsung dilaporkan ke kepolisian. \"Jika tidak dilaporkan, bisa nyebar kemana-mana, dan mempengaruhi kredibilitas penyelenggara pemilu,\" ujar Mulia.
Kepala Bagian KPU RI Sekar Linasti menyebutkan pihaknya telah meminta 17 KPU Provinsi untuk menjalankan riset dengan beragam tema. Salah satunya terkait hoaks. KPU memprogramkan riset tersebut agar hasil-hasil penelitian bisa memberikan masukan dan perbaikan Pemilu ke depannya.[R]
"/>