Kader PKS Sumut: Pak Djarot Jangan Bikin Gaduh Sumatera Utara

Pernyataan Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat yang menyebut para anggota DPRD Sumatera Utara yang terjerat kasus suap merupakan pusaran dari korupsi gubernur usungan PKS dinilai sangat tidak etis. Politisi PKS, Hendro Susanto menilai pernyataan tersebut sangat tidak memperlihatkan bahwa Djarot Syaiful merupakan sosok yang ikut menolak perilaku korup karena justru menyalahkan individu sebagai penyebabnya. "Kasus korupsi DPRD Sumatera Utara jangan dikaitkan dengan yang lain. Kita semua sepakat menolak korupsi. Karenanya statemen menyebut sumber korupsi itu adalah Gubernur usungan PKS itu sangat tendensius dan berunsur pencemaran nama baik," katanya kepada RMOLSumut, Jumat (24/7). Hendro Susanto menambahkan, kasus korupsi yang melibatkan para anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 saat ini sudah diproses secara hukum di KPK. Karena itu, biarlah proses hukum yang berlangsung disana dihormati sebagai penegakan aturan yang ada dan tidak dikaitkan agenda politik seperti Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung Desember mendatang. "Pilkada Desember 2020 di Sumatera Utara adalah yang terbanyak yaitu 23 kabupaten/kota. Ini harus jadi role model demokrasi, jangan sampai diciderai oleh statemen pak Djarot," ujarnya. Pertarungan politik menurut sosok yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara ini adalah pertarungan yang harus dijaga dengan cara-cara yang demokratis. Karenanya, pertarungan tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan ide-ide dan gagasan-gagasan yang konstruktif. "Jangan justru pak Djarot membuat gaduh Sumatera Utara," pungkasnya.[R]

Pernyataan Plt Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Djarot Syaiful Hidayat yang menyebut para anggota DPRD Sumatera Utara yang terjerat kasus suap merupakan pusaran dari korupsi gubernur usungan PKS dinilai sangat tidak etis. Politisi PKS, Hendro Susanto menilai pernyataan tersebut sangat tidak memperlihatkan bahwa Djarot Syaiful merupakan sosok yang ikut menolak perilaku korup karena justru menyalahkan individu sebagai penyebabnya. "Kasus korupsi DPRD Sumatera Utara jangan dikaitkan dengan yang lain. Kita semua sepakat menolak korupsi. Karenanya statemen menyebut sumber korupsi itu adalah Gubernur usungan PKS itu sangat tendensius dan berunsur pencemaran nama baik," katanya kepada RMOLSumut, Jumat (24/7). Hendro Susanto menambahkan, kasus korupsi yang melibatkan para anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 saat ini sudah diproses secara hukum di KPK. Karena itu, biarlah proses hukum yang berlangsung disana dihormati sebagai penegakan aturan yang ada dan tidak dikaitkan agenda politik seperti Pilkada serentak 2020 yang akan berlangsung Desember mendatang. "Pilkada Desember 2020 di Sumatera Utara adalah yang terbanyak yaitu 23 kabupaten/kota. Ini harus jadi role model demokrasi, jangan sampai diciderai oleh statemen pak Djarot," ujarnya. Pertarungan politik menurut sosok yang juga menjabat Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara ini adalah pertarungan yang harus dijaga dengan cara-cara yang demokratis. Karenanya, pertarungan tersebut harus dilakukan dengan mengedepankan ide-ide dan gagasan-gagasan yang konstruktif. "Jangan justru pak Djarot membuat gaduh Sumatera Utara," pungkasnya.