SUASANA suhu politik yang kian hari kian memanas dan melanda seluruh lapisan masyarakat Indonesia di seantero Bumi Nusantara dan bahkan masyarakat Indonesia yang berada di Luar Negeri. Suhu panas yang terus meningkat di hari- hari menjelang pemungutan suara pada Rabu 17 April 2019 yang sudah tinggal hitungan hari memang benar-benar perlu dicermati semua pihak. Pesta Demokrasi sebagai amanah konstitusi UUD 1945 merupakan perwujudan Kedaulatan Rakyat untuk menentukan siapa yang akan diberikannya mandat jabatan Presiden dan Wakil Presiden guna memimpin Bangsa dan Negara RI dalam 5 (lima) tahun ke depan, demikian juga mandat untuk para calon legislatif yang akan duduk di DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota memang menjadi momentum yang paling tepat untuk menjamin dan memberikan harapan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dimanapun berada agar Bangsa dan Negara ini dapat hidup dan berkembang serta mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara yaitu Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi Allah SWT.
Pemilu sebagai sarana demokrasi untuk pergantian Kepemimpinan Nasiomal sudah seharusnya dilaksanakan dan dipatuhi sebagai komitmen bagi semua pihak agar seluruh prosesnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas yang harus ditegakkan dan dipatuhi yaitu Pemilu yang Jujur dan Adil. Komitmen pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak baik Penyelenggara Pemilu yakni Jajaran Komisioner KPU mulai dari KPU Pusat, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota, Petugas PPS sampai Petugas KPPS yang bertugas di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia; demikian juga para Petugas KPPS Luar Negeri yang diamanahkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara bagi WNI yang berada di berbagai negara tetap harus berkomitmen dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Pemilu yang Jujur dan Adil (Jurdil). Demikian juga Jajaran Komisioner Bawaslu Pusat, Bawaslu Daerah Provinsi, Bawaslu Daerah Kabupaten/Kota, para Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, para Petugas Panwaslu Kelurahan/Desa, para Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta jajaran petugas Panwaslu Luar Negeri yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan Pemungutan suara WNI yang berada di berbagai Negara, adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengawasi dan menjamin bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-undang Pemilu serta operasionalnya benar-benar Jujur dan Adil.
Komitmen dan tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab moral, tanggung jawab atas keutuhan dan kedamaian Bangsa dan Negara, serta tanggung jawab dunia akhirat menjadi terpikul diatas pundak para Komisioner dan para Petugas yang ada di Jajaran KPU dan Bawaslu.
Dalam suatu proses demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu untuk menentukan pemenang yang akan berhak mendapat mandat dari Rakyat (Pemilih), maka persaingan/kompetisi merupakan suatu keniscayaan. Namun yang menjadi poin penting adalah bagaimana agar seluruh proses dan bentuk kompetisi itu dilakukan sesuai dengan aturan hukum, kesepakatan, nilai-nilai moral, bermartabat, jauh dari praktek-praktek kotor/curang dan senantiasa selalu berpegang teguh kepada konsensus bangsa yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan.
Tahapan Pemilu 2019 yang sedang melalui berbagai proses saat ini memang menjadi sorotan berbagai pihak termasuk dunia internasional, karena memang Pemilu 17 April 2019 akan menjadi momentum sejarah dalam menentukan eksistensi dan masa depan Bangsa ini. Oleh karena itu sudah tidak pada tempatnya apabila masih ada pihak-pihak yang akan bermain-main dengan membuat berbagai modus perencanaan kecurangan dalam Pemilu.
Pemilu 2019 yang telah menelan anggaran dana yang cukup besar sekitar Rp 25 Trilyun serta menyita energi Bangsa harus dapat membawa berkah yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia dengan terselenggaranya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pileg yang Jujur dan Adil serta penuh kedamaian guna mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur.
Oleh karena itu sudah harus menjadi komitmen semua pihak untuk menolak segala kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh siapapun, baik Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengambil keuntungan melalui praktek kecurangan Pemilu. Semua elemen masyarakat harus menjadikan setiap pihak baik oknum Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu Calon Presiden/Wakil Presiden, maupun Peserta Pemilu calon Legislatif yang terindikasi bahkan terbukti melakukan kecurangan dalam proses Pemilu 2019 sebagai penghianat dan persusak Bangsa. Untuk itu seluruh masyarakat harus secara pro aktif untuk rela berkorban waktu, tenaga, materi dan pikiran untuk bersama-sama mengawal seluruh proses jalannya Pemilu terutama pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS yang ada agar terhindar dari para penjahat-penjahat demokrasi yang ingin menghalalkan segala cara dengan melalui Praktek Kecurangan Pemilu guna mendapatkan kursi kekuasaan di Eksekutif maupun di Legislatif.
Berbagai issu dan peristiwa yang mewarnai bau amis praktek-praktek curang dalam konteks Pemilu 2019 saat ini banyak beredar diberbagai pemberitaan mass media maupun berita yang viral di berbagai medsos, seperti adanya indikasi munculnya pemilih siluman atau DPT ganda yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bagi berbagai kalangan tentang kebenarannya; indikasi praktek money politic pebagian amplop-amplop yang diduga berisi uang kepada masyarakat atau kepada tokoh agama/tokoh masyarakat, pembagian sembako yang dilakukan secara terang-terangan dan pulgar yang semuanya patut diduga untuk mempengaruhi/menarik dan mengarahkan masyarakat guna memilih Paslon Presiden/Wakil Presiden tertentu sebenarnya telah menyimpang dan bertentangan dengan aturan hukum tentang kampanye yang dibolehkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bahkan perbuatan-perbuatan tersebut sangat merendahkan moral dan martabat bangsa. Namun berbagai praktek penyimpangan ini masih belum mendapat tindakan tegas dari jajran Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab menegakkan aturan hukum Pemilu. Padahal praktek-praktek kecurangan ini sangat rentan menjadikan hasil Pemilu ditolak oleh Rakyat yang tidak rela suaranya yang dijamin secara konstitusuional disalahgunakan melalui praktek-praktek curang yang potensial menimbulkan perpecahan dan mengancam keutuhan bangsa ini.
Untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang Jujur dan Adil harus menjadi komitmen semua pihak, karena kita semua mengharapkan agar Pemilu yang telah menelan dana yang cukup banyak ( sekitar Rp 25 T) dan energi Bangsa yang cukup besar dapat berlangsung secara Jujur dan Adil untuk menghasilakan Pimpinan Nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden RI serta anggota-anggota legislatif yang benar- benar lahir dari proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran, moral, ahhlaqul karimah sesuai dengan aspirasi dan pilihan Rakyat terbanyak, sehingga Pemerintahan yang dibangun nantinya adalah suatu Pemerintahan yang senantiasa mendapat kucuran Rahmat dan Taufiq dari Allah SWT, bukan pemerintahan yang diperoleh dari tipu-tipu maupun kecurangan yang menghalalkan segala cara. Semoga Allah SWT menunjuki seluruh anak Bangsa ini menjadi Bangsa yang berani Jujur, Adil dalam segala hal. Amiin ya Robbal’alamin.***
Guru Besar Fakultas Hukum USU/Ketua Umum MD KAHMI Medan
Pemilu sebagai sarana demokrasi untuk pergantian Kepemimpinan Nasiomal sudah seharusnya dilaksanakan dan dipatuhi sebagai komitmen bagi semua pihak agar seluruh prosesnya dapat berjalan dengan baik sesuai dengan asas-asas yang harus ditegakkan dan dipatuhi yaitu Pemilu yang Jujur dan Adil. Komitmen pelaksanaan Pemilu yang Jujur dan Adil tentunya menjadi tanggung jawab semua pihak baik Penyelenggara Pemilu yakni Jajaran Komisioner KPU mulai dari KPU Pusat, KPUD Provinsi, KPUD Kabupaten/Kota, Petugas PPS sampai Petugas KPPS yang bertugas di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia; demikian juga para Petugas KPPS Luar Negeri yang diamanahkan untuk menyelenggarakan pemungutan suara bagi WNI yang berada di berbagai negara tetap harus berkomitmen dan bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Pemilu yang Jujur dan Adil (Jurdil). Demikian juga Jajaran Komisioner Bawaslu Pusat, Bawaslu Daerah Provinsi, Bawaslu Daerah Kabupaten/Kota, para Petugas Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, para Petugas Panwaslu Kelurahan/Desa, para Petugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS-TPS yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta jajaran petugas Panwaslu Luar Negeri yang bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan Pemungutan suara WNI yang berada di berbagai Negara, adalah pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengawasi dan menjamin bahwa seluruh proses pelaksanaan Pemilu benar-benar dilaksanakan sesuai dengan amanat konstitusi, Undang-undang Pemilu serta operasionalnya benar-benar Jujur dan Adil.
Komitmen dan tanggung jawab konstitusional, tanggung jawab moral, tanggung jawab atas keutuhan dan kedamaian Bangsa dan Negara, serta tanggung jawab dunia akhirat menjadi terpikul diatas pundak para Komisioner dan para Petugas yang ada di Jajaran KPU dan Bawaslu.
Dalam suatu proses demokrasi dengan penyelenggaraan Pemilu untuk menentukan pemenang yang akan berhak mendapat mandat dari Rakyat (Pemilih), maka persaingan/kompetisi merupakan suatu keniscayaan. Namun yang menjadi poin penting adalah bagaimana agar seluruh proses dan bentuk kompetisi itu dilakukan sesuai dengan aturan hukum, kesepakatan, nilai-nilai moral, bermartabat, jauh dari praktek-praktek kotor/curang dan senantiasa selalu berpegang teguh kepada konsensus bangsa yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan.
Tahapan Pemilu 2019 yang sedang melalui berbagai proses saat ini memang menjadi sorotan berbagai pihak termasuk dunia internasional, karena memang Pemilu 17 April 2019 akan menjadi momentum sejarah dalam menentukan eksistensi dan masa depan Bangsa ini. Oleh karena itu sudah tidak pada tempatnya apabila masih ada pihak-pihak yang akan bermain-main dengan membuat berbagai modus perencanaan kecurangan dalam Pemilu.
Pemilu 2019 yang telah menelan anggaran dana yang cukup besar sekitar Rp 25 Trilyun serta menyita energi Bangsa harus dapat membawa berkah yang terbaik bagi Bangsa dan Negara Indonesia dengan terselenggaranya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pileg yang Jujur dan Adil serta penuh kedamaian guna mewujudkan Masyarakat Adil dan Makmur.
Oleh karena itu sudah harus menjadi komitmen semua pihak untuk menolak segala kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh siapapun, baik Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, maupun kelompok-kelompok masyarakat yang ingin mengambil keuntungan melalui praktek kecurangan Pemilu. Semua elemen masyarakat harus menjadikan setiap pihak baik oknum Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu Calon Presiden/Wakil Presiden, maupun Peserta Pemilu calon Legislatif yang terindikasi bahkan terbukti melakukan kecurangan dalam proses Pemilu 2019 sebagai penghianat dan persusak Bangsa. Untuk itu seluruh masyarakat harus secara pro aktif untuk rela berkorban waktu, tenaga, materi dan pikiran untuk bersama-sama mengawal seluruh proses jalannya Pemilu terutama pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS-TPS yang ada agar terhindar dari para penjahat-penjahat demokrasi yang ingin menghalalkan segala cara dengan melalui Praktek Kecurangan Pemilu guna mendapatkan kursi kekuasaan di Eksekutif maupun di Legislatif.
Berbagai issu dan peristiwa yang mewarnai bau amis praktek-praktek curang dalam konteks Pemilu 2019 saat ini banyak beredar diberbagai pemberitaan mass media maupun berita yang viral di berbagai medsos, seperti adanya indikasi munculnya pemilih siluman atau DPT ganda yang sampai saat ini masih menjadi tanda tanya bagi berbagai kalangan tentang kebenarannya; indikasi praktek money politic pebagian amplop-amplop yang diduga berisi uang kepada masyarakat atau kepada tokoh agama/tokoh masyarakat, pembagian sembako yang dilakukan secara terang-terangan dan pulgar yang semuanya patut diduga untuk mempengaruhi/menarik dan mengarahkan masyarakat guna memilih Paslon Presiden/Wakil Presiden tertentu sebenarnya telah menyimpang dan bertentangan dengan aturan hukum tentang kampanye yang dibolehkan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Bahkan perbuatan-perbuatan tersebut sangat merendahkan moral dan martabat bangsa. Namun berbagai praktek penyimpangan ini masih belum mendapat tindakan tegas dari jajran Bawaslu sebagai pihak yang bertanggung jawab menegakkan aturan hukum Pemilu. Padahal praktek-praktek kecurangan ini sangat rentan menjadikan hasil Pemilu ditolak oleh Rakyat yang tidak rela suaranya yang dijamin secara konstitusuional disalahgunakan melalui praktek-praktek curang yang potensial menimbulkan perpecahan dan mengancam keutuhan bangsa ini.
Untuk mewujudkan Pemilu 2019 yang Jujur dan Adil harus menjadi komitmen semua pihak, karena kita semua mengharapkan agar Pemilu yang telah menelan dana yang cukup banyak ( sekitar Rp 25 T) dan energi Bangsa yang cukup besar dapat berlangsung secara Jujur dan Adil untuk menghasilakan Pimpinan Nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden RI serta anggota-anggota legislatif yang benar- benar lahir dari proses demokrasi yang menjunjung tinggi kejujuran, moral, ahhlaqul karimah sesuai dengan aspirasi dan pilihan Rakyat terbanyak, sehingga Pemerintahan yang dibangun nantinya adalah suatu Pemerintahan yang senantiasa mendapat kucuran Rahmat dan Taufiq dari Allah SWT, bukan pemerintahan yang diperoleh dari tipu-tipu maupun kecurangan yang menghalalkan segala cara. Semoga Allah SWT menunjuki seluruh anak Bangsa ini menjadi Bangsa yang berani Jujur, Adil dalam segala hal. Amiin ya Robbal’alamin.***
Guru Besar Fakultas Hukum USU/Ketua Umum MD KAHMI Medan
BERITA SEBELUMNYA
PPLN Masih Identifikasi Kasus Dugaan Pelanggaran Pemilu di Malaysia
BERITA BERIKUTNYA
KPU Binjai Siapkan Alat Kelengkapan TPS
Van Joened
Berita Populer
