Penangkapan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan oknum dari pegawai Lembaga Pemasyarakatan (lapas) karena memperjuabelikan vaksin covid-19 yang menjadi jatah para narapidana mendapat apresiasi dari Komisi A DPRD Sumatera Utara.
Ketua Komisi A DPRD Sumatera Utara, Hendro Susanto mengatakan pengungkapan kasus ini membuktikan bahwa pengawasan dalam distribusi vaksin-19 masih perlu untuk terus diperketat.
"Kami sangat mengapresiasi kinerja dari Polda Sumut yang mengungkap hal ini. Kita berharap pengungkapan ini memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam mendapatkan vaksin yang gratis dari pemerintah tersebut," katanya kepada RMOLSumut, Jumat (21/5/2021).
Selain mengapresiasi kinerja polisi, Politisi PKS ini juga berharap aparat penegak hukum memberikan hukuman yang berat kepada para pelaku. Sebab, aksi ini sangat menodai semangat untuk menghindakan seluruh lapisan masyarakat dari potensi tertular virus covid-19.
"Ini tindakan yang sangat tidak bermoral, karena merampas hak orang lain untuk mendapatkan layanan kesehatan agar terhindar dari covid-19. Mereka harus diberi hukuman berat," ujarnya.
Lebih lanjut, Hendro meminta agar Gubernur Sumatera Utara selaku kepala satgas penanganan Covid-19 di Sumatera Utara agar terus memperhatikan upaya-upaya menekan penyebaran covid-19. Praktik-praktik ilegal dengan memanfaatkan upaya pencegahan covid-19 untuk menguntungkan diri pribadi menjadi hal yang pelu diawasi lebih lanjut.
"Karena itu akan membuat marwah Sumatera Utara menjadi sangat buruk dan menjadi tidak bermartabat," pungkasnya.
© Copyright 2024, All Rights Reserved